Selasa, 31 Mei 2011

Tekan Sipil, Rangkul Militer
Headline
Hillary Clinton - IST
 
Opini: Derek Manangka
Senin, 30 Mei 2011 | 19:59 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Pakistan termasuk negara Islam yang cukup banyak menikmati manfaat dari hubungannya dengan Amerika Serkat. Uniknya, tidak banyak negara yang bisa seperti Pakistan. Permusuhannya dengan India, tetangga terdekatnya, membuat Pakistan mendapat semacam 'proteksi' dari Amerika Serikat.
Washington melakukan hal itu, berhubung India sebagai negara berpenduduk kedua terbesar di dunia serta menjalankan politik bebas aktif seperti Soekarno, berpotensi ancaman bagi siapapun yang memimpin di Gedung Putih.
Di samping itu pada era Perang Dingin, India terkesan suka main mata dengan Uni Soviet (sekarang Rusia), negara komunis yang menjadi musuh nomor satu Amerika Serikat di Eropa Timur.
Jenderal Zia Ulhaq pernah menjadi salah seorang permimpin otoriter di Pakistan. Tetapi Amerika Serikat, nyaris tidak pernah mempersoalkannya. Sebab di satu sisi, Ulhaq menjalankan misi yang diinginkan Amerika Serikat. AS bahkan terus memberi bantuan kepada Pakistan.
Pada 1990 ketika George Bush membutuhkan dukungan dari dunia Islam atas permusuhannya dengan Saddam Husein, Presiden Irak, Washington membujuk Pakistan. Bush berjanji jika Pakistan ikut dalam pasukan koalisi di Irak, utang luar negeri Pakistan sebanyak US$30 miliar, otomatis lunas. Pakistan pun mengangguk.
Pada12 Oktober 1999, Jenderal Pervez Musharaf, melakukan kudeta tak berdarah atas pemerintahan sipil yang dipimpin Nawaz Sharif. Lazimnya kudeta seperti itu, selalu dikecam oleh Washington tapi kali ini tidak. Musharaf pun menjadi pemimpin militer yang legitimate.
Dua tahun kemudian, tepatnya setelah peristiwa 11 September 2001 meletus, nasib Musharaf berubah drastis. Ia menjadi semacam wonder boy-nya Amerika Serikat di dunia Islam. Di masa pemerintahan George Bush junior, pemimpin negara yang paling sering diterima oleh Bush hanya dua orang. Kalau bukan Musharaf, PM Israel.
Apa yang menyebabkan Musharaf begitu disenangi oleh Washington? Dalam bukunya In the Line of Fire alasannya sederhana. Musharaf mampu membuat Menlu AS Colin Powell senang.
Hanya beberapa jam setelah gedung WTC di New York diruntuhkan oleh dua buah pesawat komersil, Presiden Bush langsung mengumumkan pihak yang menghancurkan menara kembar itu adalah Al Qaeda, pimpinan Osama bin Laden.
Colin Powell pun menelpon Musharaf. "Anda berada di pihak kami atau mereka?", tanya Powell. Yang dimaksud mereka adalah Al Qaeda. Tak banyak berpikir, Musharaf menjawab "Kami di pihak anda".
Washington menghubungi Musharaf karena beberapa alasan. Tempat persembunyian Osama bin Laden, di Afghanistan, tetangga terdekat Pakistan. Al Qaeda mendapat dukungan kuat dari Taliban yang mempunyai pengikut terbesar di Afghanistan. Operasi di Afghanistan perlu basis di Pakistan.
Bagi Amerika Serikat, Pakistan merupakan mitra yang paling tepat untuk melakukan pengejaran teroris Al Qaeda. Sebab Presiden Pakistan merupakan orang intelijen yang mengetahui jaringan Taliban di Afghanistan maupun di Pakistan sendiri
Bagi Musharaf, Taliban sebetulnya merupakan sahabat dekatnya. Sebab di era 80-an, Taliban dibentuk atas restu Amerika Serikat sebagai kelompok perlawanan Islam dalam memerangi komunisme Uni Sovyet yang menduduki Afghanistan.
Menurut Musharaf, setelah percakapan jarak jauh dengan Menlu Powell, keesokan harinya Dubes AS di Islamabad langsung menemuinya. Diplomat itu membawa daftar sejumlah permintaan. Hanya satu permintaan dari Washington yang tidak dipenuhinya. Yaitu menjadikan salah satu bandara di Pakistan sebagai pangkalan militer Amerika Serikat.
Musharaf tidak menyebutkan berapa besar kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan Amerika Serikat atas dukungannya terhadap agenda memerangi Al Qaeda. Namun sebagai pebanding, kalau 10 tahun sebelumnya ayah George Bush sudah berani mematok angka US$30 miliar, maka paling tidak kompensasi Washington di 2001 setidaknya berkisar di angka tersebut.
Jenderal Musharaf, pada 18 Agustus 2008, mengundurkan diri dari jabatan Presiden. Ia kini hidup dengan tenang di London, bukan dalam status sebagai pelarian politik. Tetapi sebagai politisi, bekas Presiden sebuah negara angota persemakmuran.
Sejak Musharaf turun dari pucuk pimpinan, Pakistan dipimpin oleh pemerintahan sipil. Mula-mula Benazir Bhuto. Tapi puteri politisi Ali Bhuto itu, tewas oleh sebuah serangan bom bunuh diri. Musharaf sempat dituding sebagai orang di belakang layar dari pembunuhan Benazir Bhuto. Namun tuduhan itu tidak berkembang menjadi tuntutan hukum. Benazir Bhuto kemudian digantikan suaminya, Asif Ali Zardari. Hingga sekarang Pakistan masih dibawah pemerintahan sipil.
Namun di tangan pemerintahan sipil, kekuatan Taliban justru semakin menguat. Mereka yang tadinya dikejar-kejar di Afghanistan, banyak yang melarikan diri ke Pakistan. Pemerintahan Zardari dianggap tidak cukup kuat menghadapi berbagai gejolak politik di Pakistan. Bahkan setelah penyergapan Osama bin Laden, Amerika Serikat menjadi sasaran ancaman.
Kini kebencian terhadap Amerika Serikat, sangat kuat dan meluas di kalangan rakyat Pakistan.
Koresponden senior tekevisi CNN Stan Grant yang meliput keberadaan Clinton di Islamabad misalnya termasuk warga 'bule' yang menjadi sasaran kebencian rakyat Pakistan.
Grant sedang melaporkan langsung apa yang dia lihat di Islamabad ke kantor pusat CNN di Altanta, Georgia. Tiba-tiba dua polisi yang mengendarai sepeda motor menghampiri dan menanyainya indentitas. Satu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Kedatangan Hillary Clinton pekan lalu diyakini ikut membahas masalah perubahan prilaku rakyat Pakistan ini. Namun agaknya Clinton tidak memperoleh jawaban yang cukup memuaskan.
Sementara itu, Musharaf yang pernah menjadi anak kesayangan Washington, telah menyatakan kesiapannya untuk kembali menjadi pemimpin di Pakistan. Sehingga timbul spekulasi, kembalinya Musharaf sebagai bagian dari agenda Washington yang ingin merangkul kembali militer. [mdr/Habis]
Senin, 30/05/2011 19:27 WIB
Surat Palsu 'Andi Nurpati' Dikirim Melalui Nomor Fax yang Tak Aktif 
Febrina Ayu Scottiati - detikNews

Jakarta - Pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga dilakukan eks anggota KPU, Andi Nurpati, diketahui dikirim dengan menggunakan nomor fax yang sudah lama tak aktif. Surat itu tampak seperti asli karena menggunakan kop dan stempel MK.

"Dalam surat palsu itu ada kop (MK) dan ada stempelnya (MK). Surat itu lalu dikirim menggunakan fax ke KPU dan nomor faxnya ini kita cari di Telkom ternyata nomornya tidak ada. Jadi nomornya itu ditempel lalu di fax kesana (KPU)," kata Ketua MK Mahfud MD di Gedung MK, Jalan Medan merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/5/2011).

Temuan tim investigasi MK yang dipimpin Prof Abdul Mukhti Fajar pun menemukan surat tersebut dikirim pegawai MK dan dikirim dari sebuah tempat. Pegawai itu kemudian mengaku dan akhirnya MK melaporkan Andi Nurpati yang diduga mengetahui hal tersebut.

"Surat palsu itu pun kita ketahui, dibuatnya dimana, caranya gimana, jam berapa. Ngaku pelakunya dan kita diam-diam laporkan ke polisi, tidak membuka buat siapapun," terangnya.

Andi Nurpati dilaporkan ke polisi oleh MK Februari 2010. Nurpati diduga memalsukan surat MK untuk meloloskan caleg Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo, ke DPR. Padahal, surat asli MK menyebut caleg Partai Gerindra, Mestariyani Habie, yang berhak duduk di Senayan.

"(Caleg) yang asli terpilih pun aman, ia tetap terpilih. Sebelumnya dengan adanya surat palsu itu ia hampir kalah," imbuh Mahfud.

Menurut Mahfud, MK sering mendapatkan surat palsu. Pada pemilihan legislatif 2009, ada 16 surat palsu mengatasnamakan Badan Pengawas Pemilu (Pemilu). MK mengaku kesulitan mengontrol peredaran surat palsu, hal tiu baru bisa terungkap setelah pelakunya ditanyai. Akhirnya Mestariyani tetap berhasil lolos ke Senayan karena MK mengetahui pemalsuan tersebut.

Lawan Politik Demokrat Manfaatkan Suasana

Senin, 30 Mei 2011 17:24 WIB | 1159 Views
Jakarta (ANTARA News) - Fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Ulil Abshar Abdalla, menilai bahwa lawan-lawan politik PD telah memanfaatkan persoalan yang terjadi di internal partai itu untuk menjatuhkan wibawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mendelegitimasi pemerintahannya.

"Situasi politik kepartaian kita berkembang dengan cepat akhir-akhir ini. Beberapa dari perkembangan itu jelas tidak sehat karena melibatkan praktik-praktik berpolitik yang kotor dan sama sekali tidak etis," ujar Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP PD, Ulil Abshar Abdalla, kepada pers di Jakarta, Senin.

Penegasan Ulil itu berkaitan dengan beredarnya layanan pesan singkat (SMS) yang dinilai telah memfitnah Ketua Dewan Pembina PD yang juga Presiden RI.

Menurut Ulil, pesan-pesan pendek seperti itu hanyalah sebagian kecil saja dari sejumlah upaya yang dimunculkan lawan-lawan politik yang pada akhir-akhir ini bertujuan menjatuhkan wibawa presiden, dan selanjutnya tujuan akhir yang hendak dicapai adalah melakukan upaya delegitimasi atas pemerintahan.

"Tujuan lain yang hendak dituju oleh kampanye kotor semacam ini tentunya adalah ingin menjatuhkan reputasi Partai Demokrat yang dipimpin Anas Urbaningrum di bawah Ketua Dewan Pembinanya, SBY," ujarnya.

Dengan menjatuhkan reputasi Partai demokrat melalui kampanye kotor semacam itu, ia mengemukakan, lawan-lawan politik tersebut berharap suara partai pemenang pemilu 2009 ini akan merosot dalam pemilu mendatang.

Cara-cara kampanye kotor demikian, dinilainya, bisa membuat sinisme dan skeptisisme masyarakat terhadap partai politik dan juga terhadap politik itu sendiri semakin mendalam.

Mengenai kasus berkaitan dengan Nazaruddin, Ulil mengemukakan bahwa partainya sudah mengambil langkah yang tepat, yakni melalui keputusan Dewan Kehormatan partai memberhentikan Nazaruddin itu dari jabatannya sebagai bendahara umum DPP PD.

Keputusan itu, ujarnya, diniatkan agar Nazaruddin berkonsentrasi penuh menghadapi masalah hukum yang melibatkan dirinya. PD, menurut dia, sama sekali tidak ingin menghalangi proses hukum yang melibatkan kader-kadernya.

"Komitmen etis Partai Demokrat untuk mendukung pemberantasan korupsi di negeri ini sangat jelas," demikian Ulil.

Sekretaris Departemen Hak Asasi Manusia (HAM) DPP PD, Rachland Nashidik, mengemukakan bahwa kasus Nazaruddin itu merupakan ujian bagi Partai Demokrat untuk tidak mentoleransi prilaku-prilaku yang tidak etis para kadernya dalam berpolitik.

Dia juga mengatakan, dalam persoalan etika itu, ukurannya bukan cepat atau lambat, melainkan benar atau salah atas langkah-langkah yang telah diambil sebagai solusinya.
KPK: Paspor Dicabut, Nunun Masih WNI
Haryono menegaskan langkah-langkah KPK dalam kasus Nunun harus dilihat dari segi hukum.
Senin, 30 Mei 2011, 13:26 WIB
Arry Anggadha, Dedy Priatmojo 
 
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pencabutan paspor Nunun Nurbaeti Daradjatun tidak menyebabkan tersangka suap cek pelawat itu kehilangan kewarganegaraan.

"Banyak di media massa menulis masalah ‘stateless’ (kehilangan kewarganegaraannya), namun tidak dijelaskan betul, bahwa seseorang itu dinyatakan kehilangan kewarganegaraannya itu juga melalui verifikasi dari negara setempat (Singapura), jadi tidak secara otomatis hilang," kata Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, di Jakarta, Senin 30 Mei 2011.

Di samping itu KPK telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kemlu menyatakan siap membantu KPK untuk hadirkan Nunun Nurbaeti ke Indonesia. Meski tidak ada perjanjian ekstradisi dengan Singapura, namun KPK menilai masih ada celah untuk bisa membawa Nunun pulang melalui diplomasi dengan negara Singa itu.

"Tentunya kita apresiasi kesanggupan Kemenlu untuk membantu KPK. Upaya lewat jalur diplomatik itu, kita optimis bisa. Makanya segera mungkin mengirimkan surat permintaan itu kepada Kemenlu," jelas Haryono.

Sementara itu, Haryono kembali menegaskan bahwa langkah-langkah KPK dalam kasus Nunun harus dilihat dari segi hukum. Menurutnya, langkah yang dilakukan KPK tidak ada intimidasi dari luar.

"Awalnya kita apresiasi betul, terkait orang-orang penting yang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK, namun perkembangannya selalu diiringi oleh wacana-wacana berbau politik. Makanya kita sebagai pimpinan harus hati-hati memberikan pernyataan, biar tidak disalahartikan sehingga berkembang ke arah wacana politik," imbuhnya. (eh)

Senin, 30 Mei 2011

Mayat Dalam Kantung Dekat Kompleks DPR
Mayat itu berambut pendek, menggunakan kaos singlet, dan celana pendek.
Senin, 30 Mei 2011, 09:04 WIB
Desy Afrianti 
 
VIVAnews - Sesosok mayat dalam kantung plastik ditemukan di dekat Kompleks DPR RI, samping Stasiun Duren Kalibata, Jakarta Selatan, Senin 30 Mei 2011.
Menurut petugas Polsek Pancoran, Briptu Gunadi, mayat tersebut ditemukan oleh warga sekitar pukul 6.30 WIB. "Tadi kami mendapat telepon dari warga, katanya ada benda mencurigakan, dan setelah dilihat petugas ternyata mayat," kata Gunadi saat dihubungi VIVAnews.com.
Polisi belum dapat memastikan jenis jelamin mayat itu, karena kantung pembungkusnya belum dibuka. Namun, kata Gunadi, jika dilihat dari luar plastik, mayat itu berambut pendek, menggunakan kaos singlet, dan celana pendek.
Saat ini polisi sedang melakukan olah TKP di tempat penemuan mayat. "Setelah itu mayat langsung dibawa ke RSCM," kata Gunadi.
unung Dieng Naik Status Menjadi Siaga
Kawah Gunung Dieng terus mengeluarkan gas CO2 yang beracun. Warga dilarang mendekat.
Senin, 30 Mei 2011, 07:27 WIB
Elin Yunita Kristanti 
 
VIVAnews -- Gunung Dieng yang terletak di tiga kabupaten di Jawa Tengah: Kabupaten Wonosobo,  Banjarnegara dan Kabupaten Batang, Provinsi  Jawa Tengah mengalami peningkatan status.

"Jadi kemarin, Minggu 29 Mei 2011 pukul 20.45 WIB, Dieng dinaikkan dari Waspada, atau Level II ke Siaga atau Level III," kata Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Surono, saat dihubungi VIVAnews, Senin 30 Mei 2011 pagi. 

Ada sejumlah indikator yang mengakibatkan status Dieng dinaikkan. "Pertama dari pengamatan visual di Kawah Timbang," kata Surono.

Untuk diketahui, status Dieng sebelumnya telah dinaikan dari Normal menjadi Waspada pada 23 Mei 2011 pukul 14.00 WIB.

Terkait peningkatan status Dieng, petugas Palang Merah Indonesia (PMI) telah memperingatkan warga yang tinggal di sekitar Dieng agar waspada.

"Kami melarang warga mendekati kawah Timbang karena sangat berbahaya," kata Kepala Markas PMI Kabupaten Banjarnegara, Edi Purwanto saat berbincang dengan VIVAnews.com, Minggu malam 29 Mei 2010.

Kata Edi, kawah Gunung Dieng terus mengeluarkan  gas CO2, disusul dengan gempa vulkanik.

Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah segera melakukan evakuasi terhadap warga Desa Sumberejo yang tinggal di dekat sekitar gunung Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Sebanyak 140 kepala keluarga (KK) atau sekitar 510 jiwa dari desa Sumberejo Dusun Simbar, dan 151 KK atau sekitar 669 jiwa dari Dukuh Serang, dan ratusan warga Dukuh Kaliputih siap untuk dievakuasi. (sj)

Presiden Segera Terbitkan Perpres Atasi Kemacetan

Minggu, 29 Mei 2011 21:31 WIB | 735 Views

Makassar (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatasi kemacetan di enam kota besar di Indonesia termasuk Makassar, kata Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Minggu.

"Pemerintah diminta berkonsentrasi untuk mengatasi persoalan itu termasuk Provinsi Sulsel. Segera ada Perpres untuk memecahkan hal tersebut," katanya.

Kemacetan yang terjadi di enam ibu kota provinsi besar termasuk Makassar, menurutnya, menjadi pembahasan dalam rapat kabinet terbatas bidang transportasi karena menjadi kekuatan untuk mengenergi seluruh pembangunan nasional.

Kemacetan dan stagnansi mobilisasi, katanya, terjadi sebagai imbas dari pertumbuhan ekonomi yang cepat dan kuat. Sehingga masyarakat semakin memiliki kemampuan membeli kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi.

Pelebaran jalan dan perluasan akses-akses lingkar seperti kawasan kota baru Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata) menjadi program jangka pendek Sulsel dalam mengatasi hal tersebut.

Ia menjelaskan, kemacetan di Makassar bisa diatasi dengan mempercepat realisasi konsep Mamminasata. Makassar sebagai ibu kota dengan tiga kabupaten sebagai penyangga yakni Maros, Takalar, dan Gowa.

Jika Perpres Mamminasata terbit, proyek infrastruktur dalam pengembangan kawasan metropolitan terpadu akan menjadi prioritas pemerintah pusat.

Salah satu prioritas mengurai kemacetan yakni pembangunan jalan by pass Mamminasata sepanjang 49,1 kilometer dari Kota Maros hingga Takalar.

Selain itu, infrastruktur jalan arteri prioritas Mamminasata diantaranya Jalan Hertasning sepanjang 7,3 kilometer dan Jalan Abdullah Dg. Sirua sepanjang 17,75 kilometer sekaligus menjadi penghubung kota Makassar, Gowa dan Maros.

Sedangkan solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan adalah realisasi sarana transportasi massal, kereta api pada 2025 mendatang.

Selain Gubernur Sulsel, rapat kabinet terbatas bidang transportasi yang dipimpin langsung oleh Presiden pada 26 mei 2011, juga dihadiri oleh Gubernur DKI Fauzi Bowo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika dan Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho.(*)
Penyelesaian Pembatasan Kontainer Tunggu 10 Juni
Headline
inilah.com/Wirasatria
Oleh: Agus Rahmat
Metropolitan - Minggu, 29 Mei 2011 | 22:03 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah belum memberikan solusi terkait polemik pembatasan kontainer masuk tol dalam kota. Masalah ini akan mulai dibahas 10 Juni nanti.
Menteri Perdagangan M.S.Hidayat mengaku belum bisa berpsekulasi terkait masalah ini. Sehingga, jajaran Menteri Perekonomian nantinya akan mengadakan rapat membahas masalah ini. "Saya tidak berani berspekulasi tetapi setelah tanggal 10 Juni akan ada rapat koordinasi, Menko akan rapat kembali. Kita udah 4 kali rapat," kata M.S.Hidayat saat melayat di kediaman almarhumah Niniek Maramis, Istri Sarwono Kusuma Atmadja di Pancoran Jakarta Selatan, Minggu (29/5/2011).
Diakuinya, permasalahan pembatasan ini adalah masalah yang berat. Bahkan, walau telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. "Memang pelik dan dilematis," akuinya.
Secara prinsip, dia juga kurang setuju dengan pelarangan ini. Sebab, akan menimbulkan kerugian dari pihak lain. "Saya pada prinsipnya memang ingin agar operasi truk-truk itu sedemikian rupa tidak dibatasi. Oleh karena berpengaruh pada logistik dari hasil produksi industri," ujarnya.
Menurut Menteri, hal yang paling utama bukan pembatasan. Tapi, penambahan jalur atau infrastruktur. "Tapi saya mengetahui karena keterbatasan infrastruktur terutama di rute jakarta Tanjung Priok. Jadi itu yang harus kita benahi dan mekanisme yang sekarang ini sedang di survey. Dan kita tahu sebebarnya kekurangannya di infrastruktur," lanjutnya.
Sebab, yang bertambah tidak hanya persoalan angkutan berat. Tetapi, angkutan-angkutan pribadi dan komersil lainnya juga bertambah. Sehingga menurutnya harus dipikirkan agar semua pihak tidak harus dirugikan. "Bukan hanya truk yang bertambah tapi kendaraan angkutan umum, produksinya luar biasa, investasi mau menjadikan otomotif di Indonesia sebagai production base. Jadi infrastruktur harus di benahi jangan sampai kendaraan bermotor maupun kendaraan produkrif seperti truck bertambah tetapi infrastruktur tidak bertambah," pungkasnya.[iaf]
Publik Lebih Percaya Presiden Daripada DPR
 
Headline
Presiden SBY - inilah.com/Agus Priatna
Oleh: Agus Rahmat
Nasional - Minggu, 29 Mei 2011 | 18:53 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Mayoritas publik menyatakan lebih percaya kepada Lembaga Kepresidenan daripada DPR dan partai politik dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Mei 2011, sebanyak 72,2 persen publik menaruh kepercayaan kepada Presiden. Kemudian disusul Polri (65%), Pengadilan (53%), DPR (51%) dan Parpol (43%).

Di atas lembaga Kepresidenan, institusi TNI ternyata mendapat kepercayaam publik sebesar 85,7 persen. LSI berkesimpulan, umumnya publik tidak percaya terhadap partai politik. Tingkat kepercayaan yang rendah ini tidak berubah dalam lima tahun terakhir.

Keadaan ini cukup konsisiten dengan instabilitas dukungan pada partai. Namun demikian rakyat tetap memandang partai dan persaingan partai dalam pemilu tidak bisa dihilangkan. [mah]

Minggu, 29 Mei 2011

Pengedar Ekstasi Jaringan Malaysia Dibekuk
Jaringan itu dikendalikan seorang napi perempuan berinisial UN.
Minggu, 29 Mei 2011, 14:25 WIB
Desy Afrianti, Sandy Adam Mahaputra 
 
VIVAnews - Polisi menangkap empat pengedar esktasi jaringan Malaysia. Jaringan tersebut dikendalikan seorang narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta, Medan.

"Kami mengamankan empat orang tersangka. Dari mereka kami menyita barang bukti di antaranya 1.000 butir ekstasi dan 4 ribu butir Happy Five (H5) yang diimpor langsung dari Malaysia," kata Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Komisaris Besar Nugroho Aji saat dikonfirmasi VIVAnews.com di Jakarta, Minggu 29 April 2011.

Nugroho menjelaskan para tersangka ditangkap di empat lokasi yang berbeda pada Jumat malam 27 Mei 2011. "Mereka semua yang ditangkap adalah WNI, jenis kelaminnya laki-laki," tambah dia.

Menurutnya, barang haram yang dimiliki pelaku dipasarkan di sejumlah lokasi, di antaranya Jakarta dan sekitarnya. "Pembelinya dari kalangan atas, karena harga per butirnya mahal, beda dengan ekstasi lokal. Ini dikirim dari Malaysia," katanya.

Jaringan yang diduga telah beroperasi lebih dari 6 bulan ini, sambung Nugroho, dikendalikan seorang napi perempuan  berinisial UN di LP Tanjung Gusta, Medan. "Kami akan berkoordinasi dengan LP Tanjung Gusta untuk memeriksa yang bersangkutan".

Pihaknya masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengetahui pengirim barang dari Malaysia. Keempat tersangka dijerat dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. (eh)
Demokrat Bentuk Tim Pulangkan Nazaruddin
Tim ini dibentuk atas instruksi SBY sebagai Ketua Dewan Pembina.
Minggu, 29 Mei 2011, 17:23 WIB
Bayu Galih 
 
VIVAnews - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, pergi ke Singapura saat masih terjerat kasus hukum di tanah air. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun 'gerah' dengan kepergian Nazaruddin ini, sehingga meminta Partai Demokrat segera memulangkan Nazaruddin.

Permintaan SBY ini disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah pengurus Partai Demokrat, Sabtu malam. Partai Demokrat pun kemudian membentuk tim untuk membantu memulangkan Nazaruddin. 

"Semalam Pak SBY memang memberikan pengarahan terkait Nazaruddin agar Demokrat membantu memulangkan Nazaruddin ke Indonesia. Demokrat kemudian mengutus beberapa orang, tim kecil saja," kata Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Andi Nurpati, saat dihubungi VIVAnews, Minggu 29 Mei 2011.

Andi kemudian menjelaskan, cara memulangkan Nazaruddin akan diserahkan kepada tim kecil tersebut. "Apakah akan ke sana, atau cukup komunikasi dari dalam negeri. Itu akan diserahkan kepada tim," ucap Nurpati.

Upaya pemulangan Nazaruddin ini, Andi Nurpati menjelaskan, dilakukan Demokrat sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum.

"Secara resmi, sudah diperintahkan upaya maksimal dari Ketua Dewan Pembina. Dalam rangka menghormati proses hukum," ujarnya.

Namun, Andi mengaku tidak tahu siapa saja yang tergabung dalam tim itu.
Stop Sebarkan SMS Fitnah SBY!
 
Headline
Presiden SBY - IST
Oleh: MA Hailuki
Nasional - Minggu, 29 Mei 2011 | 12:55 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Pesan singkat berisi fitnah terhadap SBY dan elite Partai Demokrat dari seseorang yang mengaku sebagai M Nazaruddin tak perlu disebarluaskan.

Pesan singkat yang tak bisa dipertanggungjawabkan itu tak ubahnya surat kaleng berisi bualan dan fitnah. Publik pun diimbau untuk tidak menyebarluaskan pesan singkat tersebut secara berantai.

"Metode penyebar luasan nformasi semacam ini adalah kelanjutan dari berbagai cara yang selama ini digunakan untuk membuat berita bohong. Penyebarluasan info yang bohong dengan nomor yang juga tidak bisa dipertanggungjawabkan ini ada baiknya kita untuk bersama-sama tidak menjadi penyebar informasi yang keliru tersebut,'' tegas Wakil Ketua Bidang Hukum Benteng Kedaulatan (BK), Irwansyah dalam keterangan pers yang diterima INILAH.COM, Minggu (29/5/2011).

Menurut ormas pendukung SBY-Boediono ini, kemajuan teknologi sangat memungkinkan penyebaran informasi-informasi sesat. "Upaya mendiskredikan yang selama ini mmenggunakan sms, jejaring sosial atau yang lain sulit dicegah. Kami pun mengimbau kepada rekan media massa untuk menerapkan filter dengan tidak menyebar luaskan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum tersebut," tegas Irwansyah.

Seperti diberitakan, Sabtu (28/5/2011), beredar SMS bernada ancaman dari nomor yang mengaku milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin. Dalam SMS yang dikirim dari nomor 0856439390X tersebut berbunyi, “Demi Alloh, Saya M Nazaruddin telah dijebak, dikorbankan dan difitnah. Karakter, karier, masa depan saya dihancurkan. Dari Singapore saya akan membalas…Mohon doa dan dukungan. Wasallam.” [mah]
Inilah 3 Modus Koruptor Kelabui KPK
 
Headline
IST
Oleh: Renny Sundayani
Nasional - Sabtu, 28 Mei 2011 | 20:00 WIB
INILAH.COM, Jakarta – Para tersangka koruptor atau pihak-pihak yang diduga terlibat kasus korupsi punya tiga modus menghindari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK0. Apa itu?
Sebastian Salang dari Forum Masyarakat Pemantau Parlemen (Formappi) menguraikan tiga modus itu dalam diskusi Polemik Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Selatan, Sabtu (28/5/2011).
"Kaburnya koruptor ke Singapura itu bukan hal yang baru. Ini sudah berkali-kali. Modusnya juga sama. Dan ini kasusnya sudah diketahui November 2010, kok tanggal 24 (mei 2011) baru dicekal. Makanya Menkumham dan KPK perlu dipertanyakan itu," kata Sebastian mengomentari soal perginya bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ke Singapura.
Nazaruddin ke Singapura naik pesawat Garuda sekitar pukul 19.30 pada 23 Mei 2001. Sekitar dua jam kemudian, Dewan Kehormatan Partai democrat mengumumkan pemecatannya sebagai bendahara umum. Keesokan harinya (Selasa, 24/5/2011), KPK meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengeluarkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap Nazaruddin.
Nazaruddin diduga punya peran penting dalam kasus dugaan suap atas Sekretaris Menteri Negara pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Wafid Muharram terkait dengan proyek pembangunan wisma atlet Sea Games di Palembang, Sumatra Selatan.
Sabastian mengingatkan selama ini tidak sedikit koruptor atau tersangka Indonesia yang terjerat hukum yang pada akhirnya kabur ke Singapura. Karena itu, menurut dia, KPK dan Menkumham semestinya bisa mengantisipasi kemungkinan tindakan 'nakal' tersebut lagi.
Lebih lanjut Sabastian memaparkan dua modus lain yang biasa ditempuh para tersangka koruptor di Indonesia, yakni sakit dan lupa.
"Koruptor selalu mengatakan sakit kalau mau diperiksa. Dan ketiga modusnya lupa. Jadi itu sudah jadi penyakit permanen dari koruptor Indonesia. Itu tiga hal penyakit koruptor kalau mau diproses (menghadapi) hukum," ujarnya. [nic]
Pemerintah Buru Nazaruddin 
Ramadhian Fadillah - detikNews

Jakarta - Menko Polhukam, Djoko Suyanto telah memerintahkan jajarannya untuk memulangkan Nazaruddin ke Tanah Air. Kapolri, Menlu dan Kepala BIN diminta bergerak.

"Menko Polhukam telah meminta Kapolri, Menlu, Kepala BIN melalui upaya di institusinya, untuk bisa segera menghadirkan Nazaruddin, apabila KPK memanggil yang bersangkutan," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Minggu (29/5/2011).

Djoko pun menjelaskan keselamatan Nazaruddin harus dijaga. Politisi Demokrat ini merupakan kunci penting untuk membongkar kasus suap di Kemenpora.

"Keselamatan Nazaruddin juga harus dijaga," tegasnya.

Seperti diketahui, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, saat ini berada di Singapura. Nazaruddin meminta izin dari PD untuk melakukan pengobatan.

Nazaruddin telah dicegah KPK pada 24 Mei 2011, namun pada 23 Mei pukul 19.37 WIB, 1 jam sebelum pemecatannya sebagai bendahara, Nazaruddin pergi ke Singapura.


Pemerintah Siap Pulangkan Nazaruddin
Menko Polhukam instruksikan sejumlah institusi untuk hadirkan Nazaruddin jika dibutuhkan.
Minggu, 29 Mei 2011, 12:28 WIB
Bayu Galih 
VIVAnews - Pemerintah berupaya menghadirkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendak memanggil Nazaruddin. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, Keamanan Djoko Suyanto telah menginstruksikan sejumlah institusi terkait Nazaruddin.

"Menko Polhukam telah meminta Kapolri, Menteri Luar Negeri, Kepala Badan Intelijen Negara, melalui upaya-upaya di institusinya untuk bisa segera menghadirkan Nazaruddin, apabila KPK memanggil yang bersangkutan," kata Djoko Suyanto dalam pesan tertulis yang diterima VIVAnews, 29 Mei 2011.

Sejumlah institusi pun diminta untuk menelusuri dan mencari informasi terkait Nazaruddin, sesuai tugasnya masing-masing. Sehingga jika KPK memerlukan, Nazaruddin bisa dihadirkan. 

Namun, Djoko mengingatkan soal keselamatan Nazaruddin. "Keselamatan Nazaruddin harus dijaga," ujar Djoko.

Sebelumnya, Nazaruddin dikabarkan pergi ke Singapura pada 23 Mei 2011. Kepergian Nazaruddin sehari sebelum keluar surat cegah terhadap Nazaruddin.

Namun, Nazaruddin mengaku ke Singapura untuk berobat. Dia juga mengaku telah mengantongi izin dari Ketua Fraksi Partai Demokrat. (eh)

Sabtu, 28 Mei 2011

Malinda Dirawat Karena Tensi Tinggi
Malinda menjalani perawatan sejak Kamis sore 26 Mei 2011, sekitar pukul 15.00 WIB.
Sabtu, 28 Mei 2011, 12:01 WIB
Elin Yunita Kristanti, Nila Chrisna Yulika 
\
VIVAnews - Untuk sementara, Malinda Dee alias Inong Melinda meninggalkan sel Rutan Bareskrim Polri. Tersangka kasus penggelapan dana nasabah Citibank itu sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur.

Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar membeberkan alasan Malinda Dee dirawat di RS. Kata dia, perempuan cantik 47 tahun itu demam. "Tensinya (tekanan darah) saja tinggi, terus badannya kurang fit, jadi ya sudah masuk rumah sakit," kata Boy saat dihubungi VIVAnews.com, Sabtu 28 Mei 2011.

Malinda menjalani perawatan sejak Kamis sore 26 Mei 2011, sekitar pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat.

Seperti diberitakan, kasus penggelapan yang dilakukan perempuan 47 tahun itu terkuak atas laporan Citibank ke polisi. Malinda lalu ditangkap 23 Maret 2011 di kawasan Jakarta Selatan.

Malinda yang telah bekerja selama 20 tahun di Citibank itu diduga menggelapkan dana Rp1 miliar hingga Rp2 miliar dari masing-masing rekening. Praktik itu diduga telah berlangsung selama tiga tahun. Polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang.

Sejauh ini baru tiga nasabah Citibank yang mengaku uangnya ditilap. Meski demikian, uang yang diduga dibobol Malinda dari tiga nasabah tak tanggung-tanggung, nilainya Rp17 miliar. Polisi yakin, masih banyak korban yang lain.

Malinda tak sendirian. Sejumlah rekannya di Citibank ikut terseret aksinya. Tak hanya itu, suami sirinya, Andhika Gumilang, adik kandungnya Veska, dan iparnya yang berinisial I juga tersangkut kasus penggelapan dan pencucian uang ini.

Malinda juga dijerat dengan pasal pemalsuan dokumen karena diduga memalsukan identitas sang suami siri untuk membuka rekening dan membeli mobil.
Komisi XI Kaji Dampak Pembatasan Truk
"Perlu di cek juga apa betul kerugian supir atau pengusaha." Macet juga yang rugi banyak.
Sabtu, 28 Mei 2011, 13:08 WIB
Elin Yunita Kristanti, Dwifantya Aquina 
 
VIVAnews - Komisi XI DPR RI akan mengkaji lebih lanjut mengenai dampak penerapan kebijakan pembatasan operasional angkutan berat di Tol Dalam Kota. Kajian ini akan melihat dari beberapa sisi, salah satunya terkait kerugian materiil yang disuarakan pengusaha angkutan berat yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda).

"Saat ini kita terima laporan sopir angkutan berat mengaku rugi sangat besar, tapi perlu dicek juga apa betul kerugian supir atau pengusaha dari. Apakah benar kerugiannya begitu besar, karena kerugian dari kemacetan kan juga besar," ujar anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Meutya Hafid, saat ditemui di acara Sampoerna Foundation bertema 'Indonesia Berkibar Bersama Kita Belajar' di gedung Sampoerna Strategic, Jakarta, Sabtu, 28 Mei 2011.

Meutya mengatakan untuk mengetahui keuntungan dan kerugian dari kebijakan itu maka Komisi XI harus melakukan kajian mendalam. Karena, lanjut Meutya, kebijakan ini menyangkut masyarakat banyak maka jalan keluar yang diambil harus seadil-adilnya. "Karena secara umum kemacetan kan juga terhindar karena ada efisiensi di lain tempat," katanya.

Meutya yang juga mantan jurnalis di salah satu stasiun televisi swasta ini mengakui masalah ini cukup menjadi polemik karena pasti ada beberapa kelompok yang tidak terima dan merasa dirugikan. "Hal yang wajar tapi memang perlu dikaji lagi. Karena kita tidak mau supir truk mogok karena mereka kan banyak membawa bahan-bahan pokok," jelasnya.

Untuk langkah selanjutnya, Meutya sepakat untuk mengusulkan kepada Ketua Komisi XI DPR RI memanggil PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) guna membicarakan lebih lanjut mengenai dampak perekonomian dari kebijakan ini. "Saya rasa (memanggil Pelindo) ide yang bagus, saya akan usulkan," ucapnya.

Seperti diketahui, kemarin, Jumat, 27 Mei 2011, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengumumkan tiga kesimpulan terkait kebijakan batas waktu pelaksanaan jam operasional kendaraan berat.

Pertama akan mengembangkan alternatif yang baru dengan membuka semua jalur di Tol Dalam Kota kecuali jalur Cawang dan Pluit. Itu dilakukan Direktorat Polda Metro Jaya secara situasional dengan terus memantau kondisi lalu lintas di Jakarta dan Tangerang Selatan.

Kedua pembatasan kendaraan berat diberlakukan mulai pukul 24.00 WIB sampai batas waktu uji coba atau  hingga 10 Juni 2011.

Ketiga persoalan pembatasan operasional kendaraan berat akan dibicarakan kembali setelah uji coba selesai sambil membahas rapat evaluasi seluruh kebijakan, untuk mencapai kebijakan yang sifatnya permanen.
Kejagung Harus Tangkap Koruptor Depo Balaraja
Headline
Koordinator GIB Adhie Massardi - inilah.com
Oleh: Renny Sundayani
Nasional - Sabtu, 28 Mei 2011 | 02:16 WIB

INILAH.COM, Jakarta- Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengatakan, karena bukti awal kasus korupsi Depo Minyak Balaraja sudah cukup, Kejaksaan harus segera menangkap pelakunya.

Hal ini disampaikan Adhie menanggapi pernyataan Edward Soeryadjaya pasca pemeriksaan dirinya di Jampidsus Selasa (24/5). Edward mengatakan, diduga telah terjadi penyalahgunaan kewenangan dari pimpinan lembaga negara dalam hal ini Pertamina.

Senada dengan Adhie Massardi, Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan pernyataan Edward Soeryadjaya dapat dijadikan alat bukti agar kejaksaan segera menangkap pelaku tindak pidana korupsi tersebut baik di Pertamina maupun pengusahanya.

"Kalau sudah ada bukti-bukti seperti yang disampaikan Edward, Kejaksaan harus segera menahan pelakunya. Komisi III memantau perkembangan kasus ini karena melibatkan nama nama pengusaha kakap. Komisi III akan meminta KPK mengambil-alih kasus korupsi Depo minyak Pertamina Balaraja itu, jika proses hukum kasus ini ditengarai mandek,” ujarnya.

Selain itu, Bambang Soesatyo meminta Jamwas (Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan) Marwan Effendi tidak ikut campur dalam perkara yang ditangani Jampidum."Jamwas itu tidak menangani perkara, seharusnya dia tidak ikut campur urusan yang sudah ditangani Jampidum", tegas Bambang.

Politisi Golkar ini mengatakan dirinya mendapat laporan bahwa Marwan Effendi ikut campur perkara penggelapan dan penipuan yang dilakukan Sandiaga Uno terhadap Edward Soeryadjaya, agar tidak diproses di kejaksaan agung.
Wa Ode Nurhayati & Tudingan Mafia Anggaran
Headline
inilah.com/Wirasatria
Oleh: Herdi Sahrasad
Nasional - Sabtu, 28 Mei 2011 | 08:19 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Kisruh yang melanda DPR nampaknya silih berganti. Belum habis isu suap Sesmenpora yang menyeret nama anggota DPR Fraksi Demokrat M Nazaruddin, sudah mencuat lagi isu adanya dugaan mafia di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR yang juga politisi perempuan Partai Amanat Nasional (PAN) Wa Ode Nurhayati membuka aib pimpinan DPR yang diduga ikut mengatur-atur anggaran. Wa Ode menyebut pimpinan DPR sebagai penjahat anggaran di acara 'Mata Najwa' Metro TV.
Ucapan Wa Ode ini sejatinya menyindir Wakil Ketua DPR Anis Matta yang dinilai dengan seenaknya mengubah alokasi anggaran untuk daerah.Anis Matta, katanya, menyurati Menkeu agar meneken permintaan dana penyesuaian infrastruktur daerah.
Anis Matta membantah. Bahkan untuk membuktikan adanya calo anggaran Anis Matta justru mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi rapat pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Wa Ode Nurhayati menjelaskan, sebenarnya Banggar DPR sudah melakukan rapat pada 2010 lalu. Diputuskan 120 daerah mendapat kucuran dana untuk daerah tertinggal. Dan 120 daerah yang semestinya mendapat anggaran itu antara lain di Aceh dan Papua. Besarnya anggaran Rp40-50 miliar. "Keputusannya tiba-tiba, 120 daerah yang seharusnya mendapat anggaran malah dikeluarkan dari daftar," tuturnya.
Melihat kisruh itu mencuat, Ketua Fraksi I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Puan Maharani, mempersilakan jajaran penegak hukum untuk mengusut adanya dugaan mafia di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. "Silakan diusut soal adanya dugaan mafia di Badan Anggaran DPR RI, asal ada bukti-bukti. Silakan saja," kata Puan, Jumat.
Bila memang terbukti ada mafia di Banggar, kasus tersebut menurut Puan, harus diselesaikan secara hukum. Isu itu, lanjutnya, jangan sampai dibawa ke ranah politik, karena masalahnya adalah masalah hukum.
Sejumlah LSM menengarai adanya mafia di Banggar DPR dan menjadi problem akut di lembaga legislatif itu. Praktik hangki-pangki dituding menjadi tradisi antara legislator dan penangungjawab anggaran.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku kewenangan budgeting bagi DPR merupakan satu dari tiga hak konstitusional DPR. Namun Priyo mengaku, dalam praktiknya kewenangan tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan DPR dalam menganalisa anggaran yang disusun pemerintah.
Ketua Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap Badan Anggaran DPR-RI.
Sementara Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Khadafi meminta KPK mengusut kasus korupsi APBN mulai dari Badan Anggaran DPR. Partai politik pun disarankan memeriksa anggotanya yang di Badan Anggaran. “Saya yakin semuanya dimulai dari Banggar. Oleh karena itu pengusutan di Banggar harusnya menjadi prioritas agar bisa ditelusuri jalurnya selama ini,” ujar Ucok .
Menurut Ucok, berbagaipenyalahgunaan anggaran negara, baik di tingkat pusat maupun kabupaten, bermula di Badan Anggaran DPR. Kasus suap Sesmenpora seharusnya dijadikan bahan evaluasi proses penganggaran yang transparan dan bersih. [mdr]
Priyo Budi Santoso
Pejabat & Polisi Jangan Lewat Jalur Busway
Headline
Priyo Budi Santoso - inilah.com
Oleh:
Nasional - Sabtu, 28 Mei 2011 | 00:13 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Jalur bus way yang sering digunakan para pejabat termasuk polisi menjadi kekhawatiran bagi Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Alasan keamanan seharusnya menjadi pertimbangan utama.
"Jalan semacet apapun, termasuk kalau menggunakan pengawalan, saya tetap tidak mau masuk jalur busway,” papar politikus dari Partai Golkar itu, di Gedung DPR Jakarta, Jumat (27/5). Priyo yang mengaku sering dikawal satu polisi ini menghimbau para pejabat memberikan contoh yang positif kepada masyarakat.
Salah satunya dengan tidak menggunakan jalur busway meskipun mengalami kemacetan. “Rakyat akan mencontoh perilaku para pemimpinnya. Meskipun tergoda juga tidak baik lewat jalur busway,” tandas Priyo.
Ia juga menyesalkan jika masih ada aparat dari kepolisian yang menggunakan jalur khusus tersebut. “Siapapun termasuk sedan polisi hendaknya jalur busway jangan dilewati," imbuh Priyo. [mdr]
Kepergian Nazaruddin Burukkan Citra PD
Headline
M Nazaruddin - Foto: Ist
Oleh: Santi Andriani & Bayu Hermawan
Nasional - Sabtu, 28 Mei 2011 | 09:30 WIB
INILAH.COM, Jakarta- Kepergian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin ke Singapura selain dinilai akan merugikan dirinya sendiri, diakui juga merugikan Partai Demokrat. Ketua DPP PD, Kastorius Sinaga pun menghimbau agar Nazaruddin segera kembali ke Indonesia juga untuk kepentingan penegakan hukum.
“Jelas ini merugikan citra Partai Demokrat karena apapun yang dilakukan oleh Nazaruddin tidak bisa tidak dihubungkan dengan nama Demokrat. Kepergian dia juga yang paling dirugikan adalah dirinya sendiri,” ujar Kastorius Sinaga ketika dihubungi INILAH.COM, Jumat (27/5/2011) malam.
Seperti diketahui, Nazaruddin diketahui meninggalkan Indonesia ke Singapura pada hari Senin (23/5) malam lalu dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia sesaat sebelum Dewan Kehormatan PD mengumumkan pemecatan dirinya sebagai Bendahara Umum PD. Kepergian Nazaruddin disesalkan semua pihak karena ternyata sehari sebelum Imigrasi menerbitkan surat pelarangan dirinya ke luar negeri atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meski kepergian itu ditegaskan Nazaruddin adalah untuk kepentingan pribadinya yaitu berobat, namun menurut Kastorius hal itu tetap akan dihubung-hubungan dengan sikap partai Demokrat. Apalagi status Nazaruddin yang saat ini sebagai orang yang dilarang berpergian ke luar negeri oleh KPK dan akan dimintai keterangan oleh penyidik KPK pada pekan depan.
Karenanya, Kastorius meminta, Nazaruddin segera kembali ke tanah air selain untuk menciptakan kondisi yang kondusif di internal partai juga untuk kepentingan penegakan hukum. “Kita harap untuk kondusif dan kepentingan penegakan hukum oleh KPK harusnya dia beri konfirmasi kapan dia balik, kalau memang ada niat baik. Saya belum mendengar kapan dia akan kembali, kalau tidak kembali ini akan jadi persoalan hukum,” ujar Kastorius.
KPK memohonkan pelarangan ke luar negeri atas Nazaruddin karena peranan Nazaruddin yang dianggap penting terkait kasus dugaan suap ke Sesmenpora Wafid Muharaam dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA GAMES di Jakabiring, Palembang. KPK bahkan telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nazaruddin pada pekan depan. Nazaruddin juga dilaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD terkait pemberian uang sebesar 120 ribu SGD kepada Sekjen MK, Janedjri M Gaffar.

KPK Tidak Mencekal Menpora

Jumat, 27 Mei 2011 23:47 WIB | 752 Views
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mencekal Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng meski sama-sama akan dipanggil sebagai saksi seperti halnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

"Tidak tidak, pencegahan hanya pada M Nazaruddin, Andi Mallarangeng tidak dicegah," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Jumat.

Ia kembali menegaskan bahwa Menpora juga akan dipanggil oleh KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap di Kementerian yang Andi pimpin.

Ia juga menegaskan bahwa KPK juga tetap merencanakan pemanggilan terhadap M Nazaruddin sebagai saksi, meskipun saat ini anggota Komisi VII ini berada di Singapura.

"Keduanya dipanggil nantinya sebagai saksi dari kasus dugaan suap di Kemenpora. Seperti yang sudah dikataka Pak Busyro (Ketua KPK) pemanggilan tetap akan dilaksanakan pekan depan," ujar Johan.

Sementara itu, Ketua KPK Busyro Muqoddas telah mengatakan bahwa KPK memanggil Menpora Andi Mallarangeng untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap di Kemenpora pada hari Selasa (31/5).

Menurut dia, pihak penyidik telah melayangkan surat pemanggilan untuk dimintai keterangan terkait kasus yang melibatkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam tersebut.

Kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang, yang akan digunakan sebagai fasilitas SEA Games pada bulan November 2011 berawal dari tertangkap tangannya tiga tersangka yakni Wafid Muharam, Direktur Marketing PT Duta Graha Indah M El Idris, dan mantan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang alias Rosa.

Saat tertangkap tangan pada Kamis malam (21/4), KPK ikut mengamankan cek senilai Rp3,2 miliar serta mobil Toyota Alphard Vellfire dan Honda CRV sebagai barang bukti.

Tidak hanya itu, penggeledahan langsung dilakukan ke kantor PT Anak Negeri dan dikabarkan mengamankan banyak dokumen yang menjadi bukti atas dugaan keterlibatan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.(*)
(T.V002/B013)
Mahfud MD Bicara Soal Capres dan Sri Mulyani 
Rachmadin Ismail - detikNews

Mahfud MD Bicara Soal Capres dan Sri Mulyani
Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD bicara blak-blakan tentang wacana pencalonan presiden di tahun 2014. Mantan Menkeu Sri Mulyani yang digadang-gadang sebagai calon wakil presiden bersama Mahfud juga ikut menjadi perbincangan.

Mahfud menjawab hal ini dalam acara live chatting bersama pembaca detikcom yang digelar di markas detikcom, Jl Buncit Raya, Jakarta Selatan, Jumat (27/5/2011). Sebagian besar pembaca menanyakan tentang kesiapan Mahfud menjadi capres 2014 dan didampingi oleh Sri Mulyani.

Bagaimana jawaban Mahfud?

"Karena saya merasa tidak punya modal, baik modal politik maupun modal personal sehingga saya sering mengatakan saya tidak punya potongan, tetapi akhir-akhir ini banyak orang memaksa mengatakan saya pantas dan justru punya potongan. Saya tetap belum percaya itu," jawab Mahfud santai.

Menurut mantan politisi PKB ini, belum ada keputusan untuk maju sebagai capres 2014. Sambil berkelakar, Mahfud memastikan dia sudah memiliki pendamping yang baik.

"Karena saya belum sampai pada keputusan untuk maju menjadi capres maka saya tidak pernah memikirkan kriteria untuk menjadi pendamping saya. Selama ini saya sudah didampingi oleh istri dengan sangat baik," kata Mahfud yang tampil dengan pakaian batik berwarna kuning kehijauan.

Lalu, apakah Mahfud siap dipasangkan dengan Sri Mulyani? Sinyal positif dilontarkan Mahfud. Namun lagi-lagi dengan nada setengah bercanda.

"Kok pertanyaannya soal calon presiden terus sih. Saya yang sampai sekarang tidak ingin bisa tergoda menjadi ingin. Mari kita tunggu saja sejarah perjalanan bangsa. Saya sendiri mengagumi Sri Mulyani, tapi sayang dia pun tak punya partai," ujarnya sambil tersenyum.