Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Komisioner KY Taufiqurrohman Syahuri ikut hadir di resepsi pernikahan putri sekretaris MA Nurhadi. Ia pun mendapat suvenir berupa iPod seharga Rp 700 ribu. Kini, Taufiq telah melaporkan iPod tersebut ke KPK.
"Saya kemarin sore sudah lapor ke KPK melalui staf," kata Taufiq, saat dihubungi detikcom, Rabu (19/3/2014).
Taufiq menjelaskan, laporan tersebut atas dasar dugaan adanya gratifikasi jika ia menerima pemberian lebih dari Rp 500 ribu. Namun, KPK tak lantas mengambil iPod tersebut.
"Tapi iPodnya disuruh disimpan saya dulu sambil nunggu keputusan KPK apakah iPod itu untuk negara atau saya," ujarnya.
Pesta megah bertabur bunga itu digelar di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Sabtu (15/3) malam lalu. Hadir sekitar 2500 undangan yang terdiri dari Wakil Presiden, para hakim agung, dan pejabat negara lainnya.
Rabu, 19 Maret 2014
Ada Pesawat Terbang Rendah di Maladewa 8 Maret, Apakah Itu MH370?
Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Maladewa - Penyebab hilangnya pesawat Malaysia Airlines (MAS) MH370 masih terus masih menjadi teka-teki. Warga dunia juga ikut membantu dengan terus memberikan informasi terkait hilangnya pesawat itu. Di mana pesawat itu berada?
Kali ini seorang warga Meladewa mengaku melihat sebuah pesawat besar sedang terbang sangat rendah hingga melintasi langit rumah penduduk pada pagi hari tanggal 8 Maret 2014. Tanggal tersebut merupakan tanggal hilangnya pesawat MAS MH370.
Seperti diberitakan Straits Times, Selasa (18/3/2014), penduduk yang tinggal di wilayah Kuda Huvadhoo itu menggambarkan pesawat yang terbang rendah pada pukul 6.15 pagi waktu setempat dengan badan pesawat berwarna putih dengan strip merah.
Perlu diketahui, warna yang digambarkan saksi itu mirip dengan warna pesawat MAS yang sering digunakan oleh maskapai tersebut, termasuk juga warna yang digunakan oleh jenis pesawat boeing 777 untuk MH370.
Beberapa saksi mata lain juga melihat pesawat yang mirip MH370 itu terbang dari arah selatan ke wilayah timur bernama Addu yang juga merupakan ujung Maladewa. Para saksi mengatakan suara pesawat itu sangat bising ketika terbang rendah.
Hingga kini belum ada informasi resmi dari MAS ata
Maladewa - Penyebab hilangnya pesawat Malaysia Airlines (MAS) MH370 masih terus masih menjadi teka-teki. Warga dunia juga ikut membantu dengan terus memberikan informasi terkait hilangnya pesawat itu. Di mana pesawat itu berada?
Kali ini seorang warga Meladewa mengaku melihat sebuah pesawat besar sedang terbang sangat rendah hingga melintasi langit rumah penduduk pada pagi hari tanggal 8 Maret 2014. Tanggal tersebut merupakan tanggal hilangnya pesawat MAS MH370.
Seperti diberitakan Straits Times, Selasa (18/3/2014), penduduk yang tinggal di wilayah Kuda Huvadhoo itu menggambarkan pesawat yang terbang rendah pada pukul 6.15 pagi waktu setempat dengan badan pesawat berwarna putih dengan strip merah.
Perlu diketahui, warna yang digambarkan saksi itu mirip dengan warna pesawat MAS yang sering digunakan oleh maskapai tersebut, termasuk juga warna yang digunakan oleh jenis pesawat boeing 777 untuk MH370.
Beberapa saksi mata lain juga melihat pesawat yang mirip MH370 itu terbang dari arah selatan ke wilayah timur bernama Addu yang juga merupakan ujung Maladewa. Para saksi mengatakan suara pesawat itu sangat bising ketika terbang rendah.
Hingga kini belum ada informasi resmi dari MAS ata
KPK Imbau Pejabat Publik Jangan Pamer Kekayaan
Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Di tengah masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia, ada pejabat yang menggelar pesta pernikahan yang sangat mewah. KPK mengimbau kepada pejabat untuk bersikap sederhana dan tidak mempertontonkan kekayaan.
"Kita imbau pejabat hidup sederhana karena masih ada yang kekurangan, jangan pertontonkan kekayaan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/3/2014).
Adalah Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi yang tengah menjadi sorotan. Dia menggelar resepsi mewah untuk anaknya di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Sabtu (15/3) lalu.
"Saudara-saudara kita kan masih banyak yang miskin," sebutnya.
Nurhadi masih belum melengkapi LHKPN. Pernah sekali melaporkan, namun kelengkapan berkas yang masih kurang tak kunjung dilengkapi hingga kini.
"Biasanya kalau nggak lapor, maka atasannya dikasih tahu orang ini tidak lapor, tidak patuh. Sanksi kemudian ada di pimpinan. Kalau tidak salah di MA, itu menjadi bagian syarat naik jabatan," ujar Johan.
(fjp/vid)
Jakarta - Di tengah masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia, ada pejabat yang menggelar pesta pernikahan yang sangat mewah. KPK mengimbau kepada pejabat untuk bersikap sederhana dan tidak mempertontonkan kekayaan.
"Kita imbau pejabat hidup sederhana karena masih ada yang kekurangan, jangan pertontonkan kekayaan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/3/2014).
Adalah Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi yang tengah menjadi sorotan. Dia menggelar resepsi mewah untuk anaknya di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Sabtu (15/3) lalu.
"Saudara-saudara kita kan masih banyak yang miskin," sebutnya.
Nurhadi masih belum melengkapi LHKPN. Pernah sekali melaporkan, namun kelengkapan berkas yang masih kurang tak kunjung dilengkapi hingga kini.
"Biasanya kalau nggak lapor, maka atasannya dikasih tahu orang ini tidak lapor, tidak patuh. Sanksi kemudian ada di pimpinan. Kalau tidak salah di MA, itu menjadi bagian syarat naik jabatan," ujar Johan.
Selasa, 18 Maret 2014
Bagikan iPod, Sekretaris MA Dilirik
Jpnn
JAKARTA - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi mungkin tidak menyangka bahwa bagi-bagi iPod kepada para undangan di acara pernikahan putrinya di Hotel Mulia Senayan Sabtu (15/3) kemarin akan dianggap sebagai gratifikasi. Pasalnya, nilai iPod Shuffle 2 GB yang dibagikan kepada sekitar 2.500 undangan tersebut ditaksir seharga Rp 700 ribu per unitnya. Nilai tersebut sudah memenuhi syarat gratifikasi berdasarkan peraturan bersama MA dengan Komisi Yudisial (KY), yaitu minimal Rp 500 ribu.
Komisioner KY Bidang Hubungan Antar Lembaga Imam Anshori Saleh menegaskan bahwa para tamu undangan terutama yang merupakan anggota hakim dan unsur pejabat negara lainnya wajib mengembalikan souvenir tersebut kepada pihak penyelenggara hajatan. Atau jika mereka sungkan, sovenir tersebut dapat diserahkan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, pemberian suvenir yang nilainya ditaksir Rp 700 ribu tersebut sudah terlampau wajar dan berlebihan. "Nilainya sudah di atas Rp 500 ribu. Kalau yang menerima itu adalah hakim dan pejabat negara bisa dianggap sebagai gratifikasi. Demikian di dalam sumpah jabatan pejabat negara atau hakim tidak boleh menerima sesuatu dari siapapun," kata Imam saat dihubungi Jawa Pos kemarin (17/3).
Imam mengatakan bahwa berdasarkan kode etik hakim, tidak seharusnya seorang hakim menerima pemberian dari orang lain yang hukumnya masih abu-abu. "Jika ragu-ragu, ya lekas dikembalikan saja," ujar Imam.
Dia juga menuturkan bahwa sebagai pejabat di lingkungan MA, Nurhadi tidak mencerminkan sikap sederhana dalam menyelenggarakan pesta pernihakan putrinya Rizki Aulia Rahmi dengan mempelai pria Rizki Wibowo. "Walaupun itu sudah hak dia, tapi seharusnya tetap jangan berlebihan. Berapa uang untuk menyewa ruangan hotel itu untuk acara pernikahan," tuturnya.
Kendati demikian, Imam menjelaskan bahwa pihaknya tidak berwenang mengusut perbuatan Nurhadi dengan kode etik lantaran yang bersangkutan bukanlah seorang hakim atau hakim agung, melainkan pejabat nonhakim. "Domain KY hanya para hakim dan hakim agung," terangnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Hukum Indonesia Coruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan bahwa KPK harus menelusuri soal indikasi dugaan gratifikasi melalui bagi-bagi suvenir dan juga mendesak semua hakim yang menerimanya untuk segera mengembalikan kepada pihak Nurhadi. "Mereka yang menerima harus mengembalikan, kalau tidak, dianggap gratifikasi," ujarnya.
Selain itu, Emerson juga mengatakan bahwa tindakan salah satu pejabat di MA tersebut telah mencoreng wibawa lembaga peradilan tertinggi tersebut. "Yang tercoreng adalah satu institusi bukan Nurhadi saja tapi semua hakim MA," ucap dia.
Terpisah, Jubir KPK Johan Budi S.P juga menyarankan hal yang sama. Menurutnya, penyelenggara negara yang hadir dalam resepsi itu perlu untuk melaporkan apa yang didapatnya. Apalagi, jelas bahwa UU antikorupsi sudah mengatur kalau pemberian dalam bentuk apapun untuk penyelenggara negara adalah gratifikasi.
"Sesuai dengan ketentuan UU, memang harus dilaporkan ke KPK," katanya. Setelah disampaikan pada komisi antirasuah, tim akan menelaah apakah pemberian itu boleh disimpan atau disita untuk negara. Kalau memang dinilai tidak ada kepentingan, maka bisa saja barang itu dikembalikan kepada penerima. (dod/dim)
Selain itu, Emerson juga mengatakan bahwa tindakan salah satu pejabat di MA tersebut telah mencoreng wibawa lembaga peradilan tertinggi tersebut. "Yang tercoreng adalah satu institusi bukan Nurhadi saja tapi semua hakim MA," ucap dia.
Terpisah, Jubir KPK Johan Budi S.P juga menyarankan hal yang sama. Menurutnya, penyelenggara negara yang hadir dalam resepsi itu perlu untuk melaporkan apa yang didapatnya. Apalagi, jelas bahwa UU antikorupsi sudah mengatur kalau pemberian dalam bentuk apapun untuk penyelenggara negara adalah gratifikasi.
"Sesuai dengan ketentuan UU, memang harus dilaporkan ke KPK," katanya. Setelah disampaikan pada komisi antirasuah, tim akan menelaah apakah pemberian itu boleh disimpan atau disita untuk negara. Kalau memang dinilai tidak ada kepentingan, maka bisa saja barang itu dikembalikan kepada penerima. (dod/dim)
Gaya Hidup Mewah Sekertaris MA Harus Dicurigai
RIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Apung Widadi menganggap gaya hidup mewah Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, yang di pernikahan putrinya dibagikan Ipod Shuffle, sudah semestinya dicurigai.
Apung saat dihubungi TRIBUNnews.com, Senin (17/3/2014), mengatakan bahwa menilai gaji Nurhadi di MA, ia tidak percaya Sekertaris MA itu mampu mendanai pernikahan putrinya, Rizki Aulia Rahma dengan Rizky Wibowo, di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Sabtu lalu (15/3/2014).
Seperti yang diberitakan TRIBUNnews.com, di pernikahan itu setidaknya hadir 2.500 undangan, dan semuanya dibagikan Ipod seharga sekitar Rp 700 ribu.
"Apakah gaji sekretaris MA itu cukup untuk membiayai pernikahan megah itu? Atau besannya yang kaya? Saya khawatir ada potensi kekayaannya tidak wajar," katanya.
Nurhadi menurutnya juga telah melanggar etika pejabat negara, dengan menampilkan hidup bermewah-mewahan. Kata Apung hal itu bisa merusak citra MA, yang beberapa kali diterpa isu suap.
Menurut Apung, dengan pernikahan mewah putri Nurhadi Sabtu lalu, sudah seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai menelusuri kekayaan Nurhadi.
Pada Oktober 2012, Nurhadi sempat ramai diberitakan soal meja kerjanya yang seharga sekitar Rp 1 miliar. Namun menurut juru bicara MA saat itu, Djoko Sarwoko, Nurhadi membeli meja itu dari hasil usaha sarang burung Waletnya.
Seperti yang diberitakan TRIBUNnews.com sebelumnya, di pernikahan putri Nurhadi itu setiap tamu diwajibkan membawa undangan yang dibubuhi barcode, yang dapat ditukarkan dengan perangkat elektronik berlabel Apple itu.
Suvenir Resepsi Berupa Ipod di Pernikahan Anak Sekertaris MA Bisa Masuk Kategori Gratifikasi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Hukum Indonesia Coruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, menilai penyelenggara negara yang hadir di pernikahan putri sekertaris Mahkamah Agung(MA), Nurhadi, harus mengembalikan suvenir dari acara pernikahan tersebut.
Diketahui, resepsi pernikahan tersebut dihelat di Hotel Mulia, Sabtu lalu (15/3/2014). Para undangan disebutkan menerima Ipod Shufflesebagai suvenir acara pernikahan.
Emerson kepada wartawan di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2014), mengatakan bahwa Ipod senilai sekitar Rp 700 ribu itu, bisa dianggap sebagai gratifikasi, dan penyelenggara negara dilarang menerima hal itu.
"Ipod itu harus dikembalikan ke Nurhadi, atau dikembalikan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," katanya.
Emerson menduga sebagai sekertaris MA, tamu undangan di pernikahan putrinya, Risqi Aulia Rahmi SH MKN dan Rezky Herdiyono, turut mengundang sejumlah pejabat MA, termasuk Hakim Agung dan Panitera.
Pada Oktober 2012, Nurhadi pernah ramai dibicarakan, karena meja kerjanya di MA yang seharga sekitar Rp 1 Miliar.
Namun juru bicara MA saat itu, Djoko Sarwoko mengatakan Nurhadimembeli meja itu dari kocek pribadinya, dan Nurhadi mampu melakukan hal itu karena memang ia memiliki usaha sarang burung Walet.
Kini Nurhadi kembali diterpa kabar miring terkait pernikahan mewah sang putra. Nurhadi kata dia cukup mencurigakan, karena gaya hidupnya yang super mewah, dan sebagai pejabat eselon II ia belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"MA sekarang kan butuh pencitraan, kalau pejabatnya menampilkan gaya hidup mewah, yang rusak itu citra institusi," ujarnya.
Seperti yang diberitakan TRIBUNnews.com sebelumnya, di pernikahan putra Nurhadi itu setiap tamu diwajibkan membawa undangan yang dibubuhi barcode, yang dapat ditukarkan dengan perangkat elektronik berlabel Apple itu.
Di resepsi tersebut diketahui hadir 2.500 orang undangan. Tamu yang datang antara lain bos Media Nusantara Citra (MNC) Group sekaligus calon Wakil Presiden dari Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo.
Ipod Dari Nurhadi Harus Diserahkan Ke KPK
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Apung Widadi, menilai tidak seharusnya pejabat publik ataupun penyelenggara publik yang datang ke pernikahan putra sekertaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, menerima suvenir pernikahan berupa Ipod Shuffle.
Saat dihubungi TRIBUNnews.com, Senin (17/3/2014), Apung mengatakan bahwa Ipod senilai sekitar Rp 700 ribu itu, bisa disebut sebagai gratifikasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penyelenggara negara maupun pejabat negara yang hadir, tidak menerima Ipod tersebut.
"Kalau sudah terlanjut menerima, seharusnya diserahkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kayanya.
Sebagai sekertaris MA, tamu undangan di pernikahan putrinya, Rizky Aulia dengan Rizki Aulia Rahma itu dihadiri sejumlah pejabat MA, termasuk Hakim Agung dan Panitera.
Pada Oktober 2012, Nurhadi pernah ramai dibicarakan, karena meja kerjanya di MA yang seharga sekitar Rp 1 Miliar. Namun juru bicara MA saat itu, Djoko Sarwoko mengatakan Nurhadi membeli meja itu dari kocek pribadinya, dan Nurhadi mampu melakukan hal itu karena memang ia memiliki usaha sarang burung walet. Kini Nurhadi kembali diterpa dengan pernikahan mewah putranya.
"Secara norma sekretaris MA itu telah melanggar etika publik, hidup bermewah-mewahan," ujarnya.
Seperti yang diberitakan TRIBUNnews.com sebelumnya, di pernikahan putra Nurhadi itu setiap tamu diwajibkan membawa undangan yang dibubuhi barcode, yang dapat ditukarkan dengan perangkat elektronik berlabel Apple itu.
Di resepsi tersebut diketahui hadir 2.500 orang undangan. Tamu yang datang antara lain bos Media Nusantara Citra (MNC) Group sekaligus calon Wakil Presiden dari Partai Gerindra, Hary Tanoesoedibjo.
cttn : Hary Tanoesoedibyo kayaknya bukan dari Gerindra tapi dari Hanura (admin).
Undangan Nikah Anak Petinggi MA Discan, Lalu Tamu Diberi Souvenir iPod
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pesta pernikahan supermewah digelar Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi untuk anaknya Risqi Aulia Rahmi SH MKN dengan Rezky Herdiyono.
Sabtu (15/3/2014) malam sekitar pukul 20.00 WIB Tribunnews hadir ke Ballroom Lantai Dasar Hotel Mulia. Mobil-mobil tampak lalu lalang keluar masuk hotel yang terletak di Senayan tersebut.
Polisi tampak sibuk mengatur mobil yang akan masuk lewat gerbang Hotel Mulia yang berada di Jalan Gelora. Dua orang polisi lalu lintas dibantu satpam mengatur kendaraan yang masuk ke dalam hotel.
Memasuki area parkir hotel bagian belakang, terlihat mobil-mobil mewah terparkir termasuk mobil-mobil pejabat dengan nomor polisi RI 7 yang dijaga polisi lalu lintas.
Puluhan karangan Bunga Ucapan selamat Menempuh Hidup Baru dan Happy Wedding Aulia-Rezky pun berderet rapi dari pintu belakang hingga depan Ball Room.
Ucapan datang dari berbagai Pejabat Negara seperti Gubernur, Kapolres, Kapolda Metro Jaya, Kapolri, bahkan Menteri. Selain itu, sejumlah kantor pengacara pun juga terpampang memberikan ucapan selamat termasuk hakim MA Gayus Lumbuun.
Saat Tribunnews tiba di pintu Ball Room Hotel Mulia, petugas langsung menanyakan undangan. Tak ada undangan tak boleh masuk. Apalagi, para tamu undangan yang datang juga diberi kartu masuk khusus.
Para tamu yang membawa undangan, langsung discan barcode undangannya. Sebagai gantinya, para undangan diberi souvenir yang dibungkus kotak cokelat berukuran 10 x 20 centi meter.
Sumber Tribunnews menerangkan, kotak souvenir yang diikat pita coklat berisi iPod shuffle. Di pasaran, harga alat pemutar musik produk Apple tersebut Rp 700 ribuan.
Para undangan saat pulang terlihat menenteng souvenir tersebut.
Harus menunggu cukup lama undangan yang akan pulang mengingat begitu banyaknya mobil pribadi di depan Ball Room yang akan menjemput dan mengantarkan undangan.
Sebuah mobil pengatin berwarna hijau tua bergaya klasik terparkir di depan Ball Room. Di depan Ball Room sendiri terlihat ucapan selamat dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Eko Bayuseno, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, Menteri Kehutana Zulkifli Hasan dan lainnya.
Gelar Resepsi Mewah, Sekretaris MA Nurhadi Belum Lengkapi Laporan Kekayaan
Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi baru saja menggelar resepsi pernikahan mewah di Hotel Mulia, Senayan dan Mega Mendung Bogor akhir pekan kemarin. Untuk suvenir saja, Nurhadi berani menganggarkan biaya sekitar Rp 1,75 miliar.
Namun, sebagai penyelenggara negara Nurhadi diketahui belum melengkapi berkas laporan harta kekayaannya ke KPK. Berkas tersebut tak kunjung lengkap sejak ia melaporkannya pertama kali November 2012 silam.
"Belum terbit karena masih diproses LHKPNnya, menunggu kelengkapan," kata Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Dedie A Rachim, melalui pesan singkat yang diterima detikcom, Senin (17/3/2014).
Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menyatakan, setelah menjabat selama 3 tahun sejak 2011, Nurhadi seharusnya sudah melengkapi laporan kekayaannya. Jika tidak maka patut dipertanyakan alasannya.
"Patut dicurigai yang bersangkutan memang sengaja menyamarkan kekayaannya. Apalagi pelaporan LHKPN nya tahun 2012 karena desakan publik," ujar Erwin.
Hakim Agung Gayus Lumbuun sebelumnya mengatakan Nurhadi menjelaskan soal perkawinan mewah anaknya. Kepada Gayus, Nurhadi menjelaskan bahwa perkawinan dibagi dalam dua sesi.
Untuk sesi pertama digelar ijab kabul di vila pribadi Nurhadi di Mega Mendung dengan pembiayaan ditanggung pihak Nurhadi. Adapun sesi kedua berupa resepsi di Hotel Mulia, Senayan, ditanggung oleh menantunya.
Hingga berita ini diturunkan, detikcom terus berusaha mengkonfirmasi perkawinan megah ini ke yang bersangkutan. Wartawan telah berusaha mengkonfirmasi ke Nurhadi di kantornya tapi pihak Humas MA belum memberikan jawaban.
Jakarta - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi baru saja menggelar resepsi pernikahan mewah di Hotel Mulia, Senayan dan Mega Mendung Bogor akhir pekan kemarin. Untuk suvenir saja, Nurhadi berani menganggarkan biaya sekitar Rp 1,75 miliar.
Namun, sebagai penyelenggara negara Nurhadi diketahui belum melengkapi berkas laporan harta kekayaannya ke KPK. Berkas tersebut tak kunjung lengkap sejak ia melaporkannya pertama kali November 2012 silam.
"Belum terbit karena masih diproses LHKPNnya, menunggu kelengkapan," kata Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Dedie A Rachim, melalui pesan singkat yang diterima detikcom, Senin (17/3/2014).
Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menyatakan, setelah menjabat selama 3 tahun sejak 2011, Nurhadi seharusnya sudah melengkapi laporan kekayaannya. Jika tidak maka patut dipertanyakan alasannya.
"Patut dicurigai yang bersangkutan memang sengaja menyamarkan kekayaannya. Apalagi pelaporan LHKPN nya tahun 2012 karena desakan publik," ujar Erwin.
Hakim Agung Gayus Lumbuun sebelumnya mengatakan Nurhadi menjelaskan soal perkawinan mewah anaknya. Kepada Gayus, Nurhadi menjelaskan bahwa perkawinan dibagi dalam dua sesi.
Untuk sesi pertama digelar ijab kabul di vila pribadi Nurhadi di Mega Mendung dengan pembiayaan ditanggung pihak Nurhadi. Adapun sesi kedua berupa resepsi di Hotel Mulia, Senayan, ditanggung oleh menantunya.
Hingga berita ini diturunkan, detikcom terus berusaha mengkonfirmasi perkawinan megah ini ke yang bersangkutan. Wartawan telah berusaha mengkonfirmasi ke Nurhadi di kantornya tapi pihak Humas MA belum memberikan jawaban.
Senin, 17 Maret 2014
KPK Imbau Pejabat Negara Laporkan iPod Suvenir Pernikahan Anak Sekjen MA
Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Perkawinan Rizki Aulia Rahmi-Rizki Wibowo, anak Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi ,tengah menjadi sorotan. KPK mengimbau kepada setiap pejabat negara untuk mengembalikan iPod shuffle 2 GB seharga Rp 700 ribuan yang menjadi bingkisan untuk para tamu di acara itu.
"Setiap penerimaan hadiah dalam bentuk apa pun khusus bagi penyelenggara negara (pegawai negeri), sesuai dengan ketentuan UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 dan mengacu pada UU No 30/2002, memang harus dilaporkan ke KPK," ujar jubir KPK Johan Budi di Jakarta, Senin (17/3/2014).
iPod itu dimasukkan ke dalam sebuah kotak suvenir cantik memanjang warna cokelat jati. Lalu kotak itu diikat dengan pita warna cokelat muda. Pemutar musik besutan Apple itu hanya dibagikan kepada tamu undangan yang memegang e-card khusus.
Perhelatan ini digelar sangat megah di Hotel Mulia, Sabtu (15/3) malam. Pengusaha, hakim agung, hakim, menteri, hingga politikus menghadiri perkawinan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, detikcom terus berusaha mengkonfirmasi perkawinan megah ini ke yang bersangkutan. Wartawan telah berusaha mengkonfirmasi ke Nurhadi di kantornya tapi pihak Humas MA belum memberikan jawaban.
Sedangkan, eks Ketua MA Harifin Tumpa membenarkan adanya pemberian iPod tersebut. Tetapi Harifin tidak tahu apa fungsi dan harga dari benda berbentuk kotak itu.
Jakarta - Perkawinan Rizki Aulia Rahmi-Rizki Wibowo, anak Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi ,tengah menjadi sorotan. KPK mengimbau kepada setiap pejabat negara untuk mengembalikan iPod shuffle 2 GB seharga Rp 700 ribuan yang menjadi bingkisan untuk para tamu di acara itu.
"Setiap penerimaan hadiah dalam bentuk apa pun khusus bagi penyelenggara negara (pegawai negeri), sesuai dengan ketentuan UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 dan mengacu pada UU No 30/2002, memang harus dilaporkan ke KPK," ujar jubir KPK Johan Budi di Jakarta, Senin (17/3/2014).
iPod itu dimasukkan ke dalam sebuah kotak suvenir cantik memanjang warna cokelat jati. Lalu kotak itu diikat dengan pita warna cokelat muda. Pemutar musik besutan Apple itu hanya dibagikan kepada tamu undangan yang memegang e-card khusus.
Perhelatan ini digelar sangat megah di Hotel Mulia, Sabtu (15/3) malam. Pengusaha, hakim agung, hakim, menteri, hingga politikus menghadiri perkawinan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, detikcom terus berusaha mengkonfirmasi perkawinan megah ini ke yang bersangkutan. Wartawan telah berusaha mengkonfirmasi ke Nurhadi di kantornya tapi pihak Humas MA belum memberikan jawaban.
Sedangkan, eks Ketua MA Harifin Tumpa membenarkan adanya pemberian iPod tersebut. Tetapi Harifin tidak tahu apa fungsi dan harga dari benda berbentuk kotak itu.
Gelar Perkawinan Megah, Sekjen MA Harusnya Memberi Contoh Kesederhanaan
Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, menggelar resepsi mewah atas pernikahan anaknya di Hotel Mulia, Senayan. Perkawinan megah itu dinilai tidak memberikan menjadi contoh yang baik untuk bawahan dan publik.
"Tidak hanya (jadi contoh tak baik) bawahannya saja, tapi juga publik. Mestinya Nurhadi menjadi contoh kesederhanaan," kata Kepala Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie, saat dihubungi detikcom, Senin (17/3/2014).
Nurhadi dalam resepsi pernikahan putrinya Sabtu (15/3) lalu itu menolak menerima amplop dalam bentuk apapun dari tamu undangan. Namun, ia membagi-bagikan iPod Shuffle 2GB kepada undangan dengan barcode khusus. Nurhadi diminta menjelaskan terkait suvenir yang bernilai di atas syarat minimal gratifikasi itu.
"Tamu undangan yang pejabat publik juga harus melaporkan iPod yang menjadi suvenir karena itu gratifikasi," ujarnya.
Menurut Hamim, agar semuanya jelas, maka Nurhadi harus menjelaskan asal usul biaya pernikahan mewah itu.
"Saya tidak tahu, apa dengan pejabat setingkat dia dengan gaji sekian itu 'wajar' mengadakan pesta semewah itu? Kalau tidak wajar, PPATK seharusnya meneliti transaksi Nurhadi," jelas Hamim.
Hingga berita ini diturunkan, detikcom terus berusaha mengkonfirmasi perkawinan megah ini ke yang bersangkutan. Wartawan telah berusaha mengkonfirmasi ke Nurhadi di kantornya tapi pihak Humas MA belum memberikan jawaban.
Jakarta - Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, menggelar resepsi mewah atas pernikahan anaknya di Hotel Mulia, Senayan. Perkawinan megah itu dinilai tidak memberikan menjadi contoh yang baik untuk bawahan dan publik.
"Tidak hanya (jadi contoh tak baik) bawahannya saja, tapi juga publik. Mestinya Nurhadi menjadi contoh kesederhanaan," kata Kepala Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie, saat dihubungi detikcom, Senin (17/3/2014).
Nurhadi dalam resepsi pernikahan putrinya Sabtu (15/3) lalu itu menolak menerima amplop dalam bentuk apapun dari tamu undangan. Namun, ia membagi-bagikan iPod Shuffle 2GB kepada undangan dengan barcode khusus. Nurhadi diminta menjelaskan terkait suvenir yang bernilai di atas syarat minimal gratifikasi itu.
"Tamu undangan yang pejabat publik juga harus melaporkan iPod yang menjadi suvenir karena itu gratifikasi," ujarnya.
Menurut Hamim, agar semuanya jelas, maka Nurhadi harus menjelaskan asal usul biaya pernikahan mewah itu.
"Saya tidak tahu, apa dengan pejabat setingkat dia dengan gaji sekian itu 'wajar' mengadakan pesta semewah itu? Kalau tidak wajar, PPATK seharusnya meneliti transaksi Nurhadi," jelas Hamim.
Hingga berita ini diturunkan, detikcom terus berusaha mengkonfirmasi perkawinan megah ini ke yang bersangkutan. Wartawan telah berusaha mengkonfirmasi ke Nurhadi di kantornya tapi pihak Humas MA belum memberikan jawaban.
YLBHI: Suvenir iPod Pernikahan Anak Sekretaris MA Tidak Lazim
Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Sekretaris MA Nurhadi memberikan suvenir Ipod Shuffle pada tamu yang hadir di pernikahan anaknya. Suvenir tersebut dinilai tak lazim dan perlu dipertanyakan asal-usul maupun tujuannya.
"Sangat tidak lazim. Dia (Nurhadi) harus mengungkapkan itu. Nggak layaklah itu," kata Direktur Advokasi dan Kampanye YLBHI, Bahrain di gedung YLBHI, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2014).
Menurut Bahrain, sebagai pejabat negara, Nurhadi harus mengungkapkan dari mana sumber dana pernikahan mewah tersebut.
"Kalau lah memang dia menganggap hasil itu bukan dari penghasilannya di MA, dia harus ungkapkan itu," terangnya.
Bahrain menganggap, pernikahan semewah itu tak sebanding dengan penghasilan Nurhadi sebagai pejabat MA. Motif pemberian souvenir Ipod tersebut menurutnya juga perlu dicurigai.
"Selain sumber dananya dari mana, untuk apa dia bagi Ipod juga perlu dicurigai," ucap Bahrain.
Pihaknya menilai Nurhadi terlalu berlebihan mengahamburkan harta. iPod Shuffle 2GB saat ini dipasaran seharga Rp 700 ribu. Jika ada 2.500 undangan, maka untuk suvenir menelan Rp 1,7 miliar.
"Kan nggak layak seorang pejabat negara menghamburkan uang seperti itu. Mending untuk rakyat yang kurang mampu," tutupnya.
Jakarta - Sekretaris MA Nurhadi memberikan suvenir Ipod Shuffle pada tamu yang hadir di pernikahan anaknya. Suvenir tersebut dinilai tak lazim dan perlu dipertanyakan asal-usul maupun tujuannya.
"Sangat tidak lazim. Dia (Nurhadi) harus mengungkapkan itu. Nggak layaklah itu," kata Direktur Advokasi dan Kampanye YLBHI, Bahrain di gedung YLBHI, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2014).
Menurut Bahrain, sebagai pejabat negara, Nurhadi harus mengungkapkan dari mana sumber dana pernikahan mewah tersebut.
"Kalau lah memang dia menganggap hasil itu bukan dari penghasilannya di MA, dia harus ungkapkan itu," terangnya.
Bahrain menganggap, pernikahan semewah itu tak sebanding dengan penghasilan Nurhadi sebagai pejabat MA. Motif pemberian souvenir Ipod tersebut menurutnya juga perlu dicurigai.
"Selain sumber dananya dari mana, untuk apa dia bagi Ipod juga perlu dicurigai," ucap Bahrain.
Pihaknya menilai Nurhadi terlalu berlebihan mengahamburkan harta. iPod Shuffle 2GB saat ini dipasaran seharga Rp 700 ribu. Jika ada 2.500 undangan, maka untuk suvenir menelan Rp 1,7 miliar.
"Kan nggak layak seorang pejabat negara menghamburkan uang seperti itu. Mending untuk rakyat yang kurang mampu," tutupnya.
Suvenir Perkawinan iPod, Sekretaris MA Tolak Kado dan Sumbangan
Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi menikahkan anaknya, Rizki Aulia Rahmi, dengan Rizki Wibowo secara megah di Hotel Mulia Senayan. 2.500 Undangan yang hadir mendapat suvenir iPod Shuffle 2 GB.
Perkawinan ini digelar di ballroom Hotel Mulia Senayan, Sabtu (17/3) malam. Tak hanya pejabat negara, hadir pula politikus hingga pengusaha. Dalam undangan yang disebar, tuan rumah menulis pihaknya tidak menerima kado atau sumbangan dalam bentuk apa pun.
"Terima kasih untuk tidak membawa hadiah dalam bentuk apa pun," demikian bunyi ucapan seperti tertuang dalam undangan eksklusif berbingkai cantik itu.
Dalam hajatan di hotel berbintang itu, Nurhadi membagikan suvenir iPod sebagai kenang-kenangan. Hakim/hakim agung yang hadir yang hadir juga mendapatkan barang senilai Rp 700 ribuan itu. Atas hadiah alat pemutar musik itu, Komisi Yudisial (KY) meminta para hakim atau hakim agung yang menerimanya mengembalikan ke Nurhadi langsung atau lewat KPK. Alasannya peranti itu harganya di atas Rp 500 ribu sehingga dikategorikan sebagai gratifikasi.
"Kalau tidak dikembalikan langsung yang mesti melapor ke KPK. Daripada repot-repot lebih baik mengembalikan langsung," kata komisioner KY Imam Anshori Saleh saat dihubungi detikcom, Senin (17/4/2014).
Hingga berita ini diturunkan, detikcom terus berusaha mengkonfirmasi perkawinan megah ini ke yang bersangkutan.
Jakarta - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi menikahkan anaknya, Rizki Aulia Rahmi, dengan Rizki Wibowo secara megah di Hotel Mulia Senayan. 2.500 Undangan yang hadir mendapat suvenir iPod Shuffle 2 GB.
Perkawinan ini digelar di ballroom Hotel Mulia Senayan, Sabtu (17/3) malam. Tak hanya pejabat negara, hadir pula politikus hingga pengusaha. Dalam undangan yang disebar, tuan rumah menulis pihaknya tidak menerima kado atau sumbangan dalam bentuk apa pun.
"Terima kasih untuk tidak membawa hadiah dalam bentuk apa pun," demikian bunyi ucapan seperti tertuang dalam undangan eksklusif berbingkai cantik itu.
Dalam hajatan di hotel berbintang itu, Nurhadi membagikan suvenir iPod sebagai kenang-kenangan. Hakim/hakim agung yang hadir yang hadir juga mendapatkan barang senilai Rp 700 ribuan itu. Atas hadiah alat pemutar musik itu, Komisi Yudisial (KY) meminta para hakim atau hakim agung yang menerimanya mengembalikan ke Nurhadi langsung atau lewat KPK. Alasannya peranti itu harganya di atas Rp 500 ribu sehingga dikategorikan sebagai gratifikasi.
"Kalau tidak dikembalikan langsung yang mesti melapor ke KPK. Daripada repot-repot lebih baik mengembalikan langsung," kata komisioner KY Imam Anshori Saleh saat dihubungi detikcom, Senin (17/4/2014).
Hingga berita ini diturunkan, detikcom terus berusaha mengkonfirmasi perkawinan megah ini ke yang bersangkutan.
Sekretaris MA Gelar Pernikahan Anaknya dengan Megah di Hotel Mulia Senayan
Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi baru saja menggelar resepsi pernikahan putrinya, Rizki Aulia Rahmi. Resepsi tersebut digelar di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3) malam.
Berdasarkan sumber detikcom, Senin (18/3/2014), resepsi Sabtu malam tersebut digelar dengan cukup mewah. Resepsi digelar di ballroom lantai dasar hotel. Rizki Aulia Rahmi atau akrab disapa Lia itu menikah dengan seorang anak pejabat bernama Rizki Wibowo. Mereka sebelumnya telah menggelar akad nikah di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (14/3).
Di lokasi Hotel Mula, terpajang puluhan karangan bunga berisi ucapan untuk kedua mempelai di beberapa bagian luar tempat resepsi. Di antaranya karangan bunga dari Sekjen MK Janedjri M Gaffar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Ketua MA Harifin Tumpa, Bupati Bogor Rachmat Yasin, dan politikus Maruar Sirait.
Dari segi pengamanan, masing-masing dua petugas kepolisian yang berjaga di depan gerbang masuk hotel dan di depan pintu masuk menuju ballroom. Ramainya hotel di Sabtu malam membuat mobil-mobil undangan sedikit kesulitan mencari lahan parkir. Setiap tamu yang akan masuk terlebih dahulu diperiksa dengan metal detector oleh dua petugas keamanan hotel.
Setelah itu di pintu masuk ballroom ada pemeriksaan surat undangan dengan cara scan barcode yang ada di undangan. Jika tidak mempunyai undangan tersebut maka tamu tidak bisa masuk.
Jakarta - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi baru saja menggelar resepsi pernikahan putrinya, Rizki Aulia Rahmi. Resepsi tersebut digelar di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3) malam.
Berdasarkan sumber detikcom, Senin (18/3/2014), resepsi Sabtu malam tersebut digelar dengan cukup mewah. Resepsi digelar di ballroom lantai dasar hotel. Rizki Aulia Rahmi atau akrab disapa Lia itu menikah dengan seorang anak pejabat bernama Rizki Wibowo. Mereka sebelumnya telah menggelar akad nikah di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (14/3).
Di lokasi Hotel Mula, terpajang puluhan karangan bunga berisi ucapan untuk kedua mempelai di beberapa bagian luar tempat resepsi. Di antaranya karangan bunga dari Sekjen MK Janedjri M Gaffar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Ketua MA Harifin Tumpa, Bupati Bogor Rachmat Yasin, dan politikus Maruar Sirait.
Dari segi pengamanan, masing-masing dua petugas kepolisian yang berjaga di depan gerbang masuk hotel dan di depan pintu masuk menuju ballroom. Ramainya hotel di Sabtu malam membuat mobil-mobil undangan sedikit kesulitan mencari lahan parkir. Setiap tamu yang akan masuk terlebih dahulu diperiksa dengan metal detector oleh dua petugas keamanan hotel.
Setelah itu di pintu masuk ballroom ada pemeriksaan surat undangan dengan cara scan barcode yang ada di undangan. Jika tidak mempunyai undangan tersebut maka tamu tidak bisa masuk.
Gratifikasi, Hakim Agung Diminta Kembalikan iPod Perkawinan Anak Sekjen MA
Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Perkawianan Rizki Aulia Rahmi-Rizki Wibowo, anak Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi berlangsung megah di Hotel Mulia Senayan. Tamu diberi souvenir iPod shuffle 2 GB seharga Rp 700 ribuan. Oleh sebab itu, hakim agung atau hakim yang menerimanya diminta mengembalikan karena bentuk gratifikasi.
"Komisi Yudisial (KY) menghargai hakim-hakim yang mengembalikan souvenir yang tidak biasa itu. Itu sikap hati-hati untuk menghindari grativikasi," kata komisioner KY, Imam Anshori Saleh saat dihubungi detikcom, Senin (17/4/2014).
iPod itu dimasukkan ke dalam sebuah kotak souvenir cantik memanjang warna cokelat jati. Lalu kotak itu diikat dengan pita warna cokelat muda. iPod hanya dibagikan kepada tamu undangan yang memegang e-card khusus.
"Mungkin tujuan yang punya hajatan baik, untuk pergaulan sosial. Tapi nilainya yang lebih dari Rp 500 ribu tergolong tidak wajar," ujar Imam.
Perhelatan ini digelar sangat megah di Hotel Mulia, Sabtu (15/3) malam. Pengusaha, hakim agung, hakim, hingga politikus menghadiri perkawinan tersebut.
"Kalau tidak dikembalikan langsung yang mesti melapor ke KPK. Dari pada repot-repot lebih baik mengembalikan langsung," pungkas Imam.
Jakarta - Perkawianan Rizki Aulia Rahmi-Rizki Wibowo, anak Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi berlangsung megah di Hotel Mulia Senayan. Tamu diberi souvenir iPod shuffle 2 GB seharga Rp 700 ribuan. Oleh sebab itu, hakim agung atau hakim yang menerimanya diminta mengembalikan karena bentuk gratifikasi.
"Komisi Yudisial (KY) menghargai hakim-hakim yang mengembalikan souvenir yang tidak biasa itu. Itu sikap hati-hati untuk menghindari grativikasi," kata komisioner KY, Imam Anshori Saleh saat dihubungi detikcom, Senin (17/4/2014).
iPod itu dimasukkan ke dalam sebuah kotak souvenir cantik memanjang warna cokelat jati. Lalu kotak itu diikat dengan pita warna cokelat muda. iPod hanya dibagikan kepada tamu undangan yang memegang e-card khusus.
"Mungkin tujuan yang punya hajatan baik, untuk pergaulan sosial. Tapi nilainya yang lebih dari Rp 500 ribu tergolong tidak wajar," ujar Imam.
Perhelatan ini digelar sangat megah di Hotel Mulia, Sabtu (15/3) malam. Pengusaha, hakim agung, hakim, hingga politikus menghadiri perkawinan tersebut.
"Kalau tidak dikembalikan langsung yang mesti melapor ke KPK. Dari pada repot-repot lebih baik mengembalikan langsung," pungkas Imam.
Selasa, 04 Maret 2014
Presiden SBY Lantik Suwardi Jadi Wakil Ketua MA Non Yudisial
Rivki - detikNews
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono siang ini melantik hakim agung Suwardi sebagai akil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang non Yudisial di Istana Negara. Presiden berharap kepada Suwardi agar bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya.
Pengangkatan Suwardi sesuai dengan Keputusan Presiden RI (Keppres RI) No. 2/P/2014 yang menetapkan Suwardi sebagai Wakil Ketua MA bidang non Yudisial. Presiden SBY secara langsung melantik Suwardi dari Ketua Kamar Perdata menjadi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial.
Dalam pelantikan tersebut sejumlah menteri kabinet Indonesia bersatu jilid II turut hadir. Salah satunya adalah Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menkum HAM Amir Syamsudin, Mehan Purnomo Yusgiantoro, Menlu Marty Natalegawadan lain-lain.
Dari lembaga hukum, turut hadir Ketua MA Hatta Ali, Komisioner Komisi Yudisial Abbas Said, dan Jaksa Agung Basrief Arief.
Pada 21 Januari 2014 lalu, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung (MS) Suwardi terpilih menjadi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial. Suwardi mengungguli pesaingnya, Hakim Agung Ahmad Kamil, dengan perolehan suara 28 suara Hakim Agung MA.
Keterpilihan Suwardi itu terjadi dalam rapat paripurna terbuka Pemilihan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial yang digelar di Sekretariat MA, Jakarta Pusat. Pasca-pemungutan suara, Suwardi menyatakan kesediaannya menjabat jabatan tersebut hingga lima tahun ke depan.
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono siang ini melantik hakim agung Suwardi sebagai akil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang non Yudisial di Istana Negara. Presiden berharap kepada Suwardi agar bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya.
Pengangkatan Suwardi sesuai dengan Keputusan Presiden RI (Keppres RI) No. 2/P/2014 yang menetapkan Suwardi sebagai Wakil Ketua MA bidang non Yudisial. Presiden SBY secara langsung melantik Suwardi dari Ketua Kamar Perdata menjadi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial.
Dalam pelantikan tersebut sejumlah menteri kabinet Indonesia bersatu jilid II turut hadir. Salah satunya adalah Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menkum HAM Amir Syamsudin, Mehan Purnomo Yusgiantoro, Menlu Marty Natalegawadan lain-lain.
Dari lembaga hukum, turut hadir Ketua MA Hatta Ali, Komisioner Komisi Yudisial Abbas Said, dan Jaksa Agung Basrief Arief.
Pada 21 Januari 2014 lalu, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung (MS) Suwardi terpilih menjadi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial. Suwardi mengungguli pesaingnya, Hakim Agung Ahmad Kamil, dengan perolehan suara 28 suara Hakim Agung MA.
Keterpilihan Suwardi itu terjadi dalam rapat paripurna terbuka Pemilihan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial yang digelar di Sekretariat MA, Jakarta Pusat. Pasca-pemungutan suara, Suwardi menyatakan kesediaannya menjabat jabatan tersebut hingga lima tahun ke depan.
Jumat, 28 Februari 2014
Dipecat, Hakim Pahala: Justru Saya dan Anak-anak Tertawa
Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Bingung apa lagi yang harus diperbuat, hakim Pahala Sethya Lumbanbatu justru memilih tertawa saat resmi dipecat karena terbukti mengkonsumsi narkoba. Sang istri pun menganggap dirinya sudah gila.
"Justru saya dan anak-anak saya tertawa hingga dikira saya gila oleh karenanya. Tetapi sudah jelaskan tertawa oleh karena negara hukum kok pengadilan etiknya tidak berlandaskan hukum," kata Pahala, dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Jumat (28/2/2014).
Pahala yang bertugas sebagai hakim di PTUN Bengkulu masih mempertanyakan keputusan MKH untuk memecatnya. Ia menganggap majelis terlalu terpaku dengan tes urin BNN terkait narkotika yang dikonsumsinya.
"Pembuktian analisis BNN seakan-akan lebih sakral dan harus diterima begitu saja. Padahal pembuktian yang sempurna adalah di dalam persidangan dan atau di hadapan hakim. Rekan-rekan hakim turut prihatin dan kecewa akan hal ini karena hakim itu sudah pasti tahu hukum," ujar pria 37 tahun itu.
Pahala dilaporkan atas tuduhan mengkonsumsi narkotika kepada Komisi Yudisial akhir 2013 lalu. Namun ia membantah dan menyatakan psikotoprika golongan I Opizolam yang ia konsumsi untuk alasan kesehatan.
Rupanya majelis hakim tak percaya begitu saja. Berbekal tes urin dari BNN, didapatkan data bahwa selain Opizolam, ada zat lain yang dikonsumsi oleh Pahala. Majelis kemudian memutuskan untuk memecat hakim yang telah bertugas 11 tahun itu.
"Naif sekali dengan alasan analisis BNN harus dapat dipercaya. Padahal analis tersebut juga manusia. Malah saya minta uji lagi saat sidang MKH tidak diizinkan, itupun atas pertanyaan apabila saya jadi MKH. Jadi kesimpulan saya, sidang MKH cukup beralasan untuk tidak diterima oleh saya, terlebih istri saya sampai menangis," jelasnya.
Keputusan Majelis Kehormatan bersifat final, Pahala pun harus rela menanggalkan jubah hakim kebanggaanya. Bahkan, jika mengacu pada Peraturan KY Nomor 4 Tahun 2013 pasal 112, Pahala dapat saja dijerat dengan undang-undang pidana.
Jakarta - Bingung apa lagi yang harus diperbuat, hakim Pahala Sethya Lumbanbatu justru memilih tertawa saat resmi dipecat karena terbukti mengkonsumsi narkoba. Sang istri pun menganggap dirinya sudah gila.
"Justru saya dan anak-anak saya tertawa hingga dikira saya gila oleh karenanya. Tetapi sudah jelaskan tertawa oleh karena negara hukum kok pengadilan etiknya tidak berlandaskan hukum," kata Pahala, dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Jumat (28/2/2014).
Pahala yang bertugas sebagai hakim di PTUN Bengkulu masih mempertanyakan keputusan MKH untuk memecatnya. Ia menganggap majelis terlalu terpaku dengan tes urin BNN terkait narkotika yang dikonsumsinya.
"Pembuktian analisis BNN seakan-akan lebih sakral dan harus diterima begitu saja. Padahal pembuktian yang sempurna adalah di dalam persidangan dan atau di hadapan hakim. Rekan-rekan hakim turut prihatin dan kecewa akan hal ini karena hakim itu sudah pasti tahu hukum," ujar pria 37 tahun itu.
Pahala dilaporkan atas tuduhan mengkonsumsi narkotika kepada Komisi Yudisial akhir 2013 lalu. Namun ia membantah dan menyatakan psikotoprika golongan I Opizolam yang ia konsumsi untuk alasan kesehatan.
Rupanya majelis hakim tak percaya begitu saja. Berbekal tes urin dari BNN, didapatkan data bahwa selain Opizolam, ada zat lain yang dikonsumsi oleh Pahala. Majelis kemudian memutuskan untuk memecat hakim yang telah bertugas 11 tahun itu.
"Naif sekali dengan alasan analisis BNN harus dapat dipercaya. Padahal analis tersebut juga manusia. Malah saya minta uji lagi saat sidang MKH tidak diizinkan, itupun atas pertanyaan apabila saya jadi MKH. Jadi kesimpulan saya, sidang MKH cukup beralasan untuk tidak diterima oleh saya, terlebih istri saya sampai menangis," jelasnya.
Keputusan Majelis Kehormatan bersifat final, Pahala pun harus rela menanggalkan jubah hakim kebanggaanya. Bahkan, jika mengacu pada Peraturan KY Nomor 4 Tahun 2013 pasal 112, Pahala dapat saja dijerat dengan undang-undang pidana.
Rabu, 19 Februari 2014
Hakim Agung Syamsul Maarif: Ikahi Terbuka dengan Berbagai Perspektif
Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Perlahan tapi pasti, Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) mulai berbenah. Sebagai organisasi tunggal hakim di Indonesia, Ikahi mulai merangkul dan mengakomodir seluruh kelompok hakim. Ikahi mengakui tidak mudah merangkul 8 ribu hakim dalam satu wadah.
Berikut hasil wawancara jubir Ikahi, hakim agung Syamsul Maarif saat menerima detikcom di ruang kerjanya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (17/2/2014):
Bagaimana Ikahi menanggapi keluhan hakim di pelosok?
Waktu rapat kerja 2 bulan lalu, raker (Ikahi) juga menyinggung beberapa masalah. Tapi karena itu wilayah pemerintah-Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB). Kita memutuskan melakukan pertemuan Ikahi dengan pemerintah untuk membahas pembinaan aparatur di pengadilan sehingga pengembangannya sesuai kebutuhan.
Kebutuhan di pengadilan dengan lembaga lain tidak sama. Kalau di kementerian semua pegawai negeri, kalau di pengadilan ada pegawai negeri, hakim, panitera, honorer. Kita putuskan audience dengan Kemen PAN dan RB.
Pekan lalu, ada hakim melakukan judicial review soal larangan hakim merangkap jabatan di lembaga yudikatif. Apa komentar Ikahi?
Kalau nggak salah, itu bukan termasuk (tidak termasuk yang dibahas di raker). Tapi concern harus diatur itu benar, langkah kita audiens dengan Kemen PAN dan RB.
Di MA ada Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) dan organisasi lain. Bagaimana Ikahi melihatnya?
Kan lain-lain. Dari segi sejarah PTWP tidak bisa dilepaskan dari pengadilan. Media olah raga hakim itu sampai sekarang tenis. Sangat positif hakim diberi kegiatan olahraga tenis. Itu sudah lama dan menjadi bagian sejarah peradilan.
Ikahi lain lagi, ada pegawai, panitera, karena kegiatannya intelektual, bagian di antaranya varian peradilan. Kemarin di peralihan kepengurusan redaksi, dari laporan yang lama saldo Rp 500 juta. Biayanya cetak besar, pernulan nyetak sekitar 200 juta dan tertutup dengan iuran Ikahi Rp 20 ribu per bulan. Laporan kemarin saldo segitu.
Nggak mau digabung dengan Majalah Mahkamah Agung?
Beda, Majalah Mahkamah Agung itu struktur dan ini (Varia Peradilan) profesi.
Ke depan ide atau seperti apa Ikahi itu?
Ada beberapa pemikiran rapat kerja kemarin. Intinya bagaimana Ikahi lebih optimal sebagai payung organ semua hakim dari berbagai aliran. Sekarang ada hakim inginnya seperti ini, 8.000 Orang nggak mungkin disatukan dalam satu perspektif.
Di bawah pengurusan sekarang kita terbuka dengan berbagai perspektif. Termasuk mengagendakan beberapa pemikiran yang selama ini belum tertampung. Ini sedang diusahakan oleh Ikahi.
Yang lama itu modelnya siapa?
Bukan, artinya inovasi pemikiran selama ini relatif tidak begitu banyak. Wacana dan seterusnya nggak mungkin disumbat. Hakim muda yang membentuk kelompok sendiri meskipun belum menjadi sebuah organissi, itu semuanya harus ditampung.
Tapi kan hakim terpaku dengan doktrin sebagai 'silent corps' atau korps yang hening. Apa banyaknya forum itu tidak melanggar silent corps?
Dari pembicaraan ada kesimpulan itu tidak mutlak. Hakim ketika ingin menjelaskan profesinya ya silakan. Jadi diputuskan Ikahi punya jubir untuk memberikan perspektif dan program agar tidak bervariasi dan menimbulkan kebingungan di publik. Agar satu bidang dengan yang lain tidak ada perbedaan yang tajam.
Ke depan Ikahi menjadi lebih modern?
Saya belum tahu ide itu bagaimana. Tapi Ikahi sebagai organ profesi, iya.
Kan ada MA dan Komisi Yudisial?
Ya tugasnya kan lain-lain. KY kode etik, profesi tugasnya membina anggota, kualitasnya, substansi. Karena itu kita juga membantu sosialisasi kode etik.
Ikahi nggak ada instrumen pasti bagaimana? Kayak diklat seperti itu?
Nggak. Peningkatan kualitas dilakukan dengan berbagai popgram. Kalau kesejahteraan tentu instansi terkait, kalau substansi dan dilakukan MA kita dukung. Terlepas dari itu Ikahi punya sendiri program.
Ikahi jadi lembaga bargaining dan pressure group?
Bukan penekan, karena kita tak punya kekuatan menekan. Tugas utamanya meningkatkan kualitas baik substansi maupun kesejahteraan anggota.
Termasuk soal gaji pokok hakim agung yang masih rendah?
Iya. Termasuk perumahan yang belum selesai, karena itu kewenangan pemerintah ya kita akan jelaskan. Kita akan dialog dengan KY karena menurut kita KY masih sibuk dengan urusan kode etik. Aspek itu yang digarap. KY belum menggarap kesejahteraan hakim. Jadi kita akan audience dengan mereka.
Kita juga putuskan audiens dengan presiden. Itu akan kita jelaskan semua yang kita alami, mulai dari perumahan dan macam-macam. Ini sudah dilakukan MA, tapi kalau kita bantu pasti lebih dipertimbangkan sebagai organisasi.
Bagaimana Ikahi melihat tindakan masyarakat yang anarki terhadap pengadilan?
Salah satu yg kita usulkan adalah UU Contempt of Court. Kalau diskusi sementara tidak muluk seperti di Amerika Serikat. Sidang terbuka tapi siapa pun yg masuk ruangan tapi tinggalkan kartu identitas. Jadi ketertiban dan wibawa sidang itu betul-betul dijaga. Ada satpam yang melihat pengunjung, duduk dengan kaki diangkat langsung dikeluarkan.
Kalau dibandingkan di sini, kan antara bumi dan langit. Code of conduct itu (materi contempt of court) sudah diterima di seluruh dunia. Hakim aman, terdakwa aman, saksi aman, itu saja yg ada dalam bayangan teman-teman.
Opini publik termasuk contemp of court?
Kalau itu sih nggak bisa. Pengadilan sudah biasa dikritik
Intervensi bukan itu?
Nggak, semua sudah ada aturannya.
Bagaimana soal pendampingan Ikahi terhadap anggotanya yang disidangkan di Majelis Kehormatan Hakim (MKH)?
Memang kita sempat diskusikan hak-hak anggota selama ini. Hakim yang diperiksa MKH itu hampir jarang didampingi penasihat hukum. Jadi ada upaya rencana program pendampingan.
Nah kita belum konkritkan apa yang mendampingi pengacara profesional atau Ikahi. Tapi kita memberikan pendampingan, profesi di mana pun harus menjamin hak-hak anggota terpenuhi seperti notaris, dokter, wartawan.
Kalau Ikahi menuntut seperti di atas, jaminan apa yang diberikan untuk rakyat?
Yang diberikan pengadilan adalah ketenangan, ketertiban sidang, sehingga para penegak hukum bisa menjalankan tugas dengan baik. Itu prinsip. Tentang keadilan sendiri justru itu yang akan memfasilitasi agar hakim bisa menjalankan dengan tenang.
Bayangkan kalau ada hakim diteriaki terus, berdiri di atas meja, ya nggak bisa tenang. Justru ini yg harus diperhatikan. Intinya hak dan kewajiban pencari keadilan akan terjamin ketika keadilan tertib, bukan teriak naik meja.
Kebayang nggak dalam sidang, lawannya bisa ditusuk di depan hakim? Dibunuh di depan hakim! Lalu dikejar hakimnya dan dibunuh. Ini siapa yang mau jadi hakim kalau gitu.
Ini belum lagi keluarga hakim, apa salahnya hakim? itu saja. Kita nggak muluk-muluk, ini sebuah pemikiran, bagaimana konkritnya tergantung RUU-nya
Masalah mess Ikahi bagaimana?
Itu keputusan pengurus lalu. Sudah diputuskan ada mess. Untuk sekarang kita optimalkan penggunaannya. Rate menginap di sana harus di bawah hotel umum. Itu kan dana dari Ikahi dan kalau untung ya Ikahi, agar ini optimal.
Belum sampai ada nominal per malamnya menginap di mess Ikahi berapa?
Belum karena diserahkan ke manager hotel. Silakan ikuti rate tapi untuk hakim harus lebih murah dari hotel lainnya.
Jadi ke depan, Ikahi akan reborn?
Bukan reborn, tapi mengoptimalkan kinerja.
Jakarta - Perlahan tapi pasti, Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) mulai berbenah. Sebagai organisasi tunggal hakim di Indonesia, Ikahi mulai merangkul dan mengakomodir seluruh kelompok hakim. Ikahi mengakui tidak mudah merangkul 8 ribu hakim dalam satu wadah.
Berikut hasil wawancara jubir Ikahi, hakim agung Syamsul Maarif saat menerima detikcom di ruang kerjanya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (17/2/2014):
Bagaimana Ikahi menanggapi keluhan hakim di pelosok?
Waktu rapat kerja 2 bulan lalu, raker (Ikahi) juga menyinggung beberapa masalah. Tapi karena itu wilayah pemerintah-Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB). Kita memutuskan melakukan pertemuan Ikahi dengan pemerintah untuk membahas pembinaan aparatur di pengadilan sehingga pengembangannya sesuai kebutuhan.
Kebutuhan di pengadilan dengan lembaga lain tidak sama. Kalau di kementerian semua pegawai negeri, kalau di pengadilan ada pegawai negeri, hakim, panitera, honorer. Kita putuskan audience dengan Kemen PAN dan RB.
Pekan lalu, ada hakim melakukan judicial review soal larangan hakim merangkap jabatan di lembaga yudikatif. Apa komentar Ikahi?
Kalau nggak salah, itu bukan termasuk (tidak termasuk yang dibahas di raker). Tapi concern harus diatur itu benar, langkah kita audiens dengan Kemen PAN dan RB.
Di MA ada Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) dan organisasi lain. Bagaimana Ikahi melihatnya?
Kan lain-lain. Dari segi sejarah PTWP tidak bisa dilepaskan dari pengadilan. Media olah raga hakim itu sampai sekarang tenis. Sangat positif hakim diberi kegiatan olahraga tenis. Itu sudah lama dan menjadi bagian sejarah peradilan.
Ikahi lain lagi, ada pegawai, panitera, karena kegiatannya intelektual, bagian di antaranya varian peradilan. Kemarin di peralihan kepengurusan redaksi, dari laporan yang lama saldo Rp 500 juta. Biayanya cetak besar, pernulan nyetak sekitar 200 juta dan tertutup dengan iuran Ikahi Rp 20 ribu per bulan. Laporan kemarin saldo segitu.
Nggak mau digabung dengan Majalah Mahkamah Agung?
Beda, Majalah Mahkamah Agung itu struktur dan ini (Varia Peradilan) profesi.
Ke depan ide atau seperti apa Ikahi itu?
Ada beberapa pemikiran rapat kerja kemarin. Intinya bagaimana Ikahi lebih optimal sebagai payung organ semua hakim dari berbagai aliran. Sekarang ada hakim inginnya seperti ini, 8.000 Orang nggak mungkin disatukan dalam satu perspektif.
Di bawah pengurusan sekarang kita terbuka dengan berbagai perspektif. Termasuk mengagendakan beberapa pemikiran yang selama ini belum tertampung. Ini sedang diusahakan oleh Ikahi.
Yang lama itu modelnya siapa?
Bukan, artinya inovasi pemikiran selama ini relatif tidak begitu banyak. Wacana dan seterusnya nggak mungkin disumbat. Hakim muda yang membentuk kelompok sendiri meskipun belum menjadi sebuah organissi, itu semuanya harus ditampung.
Tapi kan hakim terpaku dengan doktrin sebagai 'silent corps' atau korps yang hening. Apa banyaknya forum itu tidak melanggar silent corps?
Dari pembicaraan ada kesimpulan itu tidak mutlak. Hakim ketika ingin menjelaskan profesinya ya silakan. Jadi diputuskan Ikahi punya jubir untuk memberikan perspektif dan program agar tidak bervariasi dan menimbulkan kebingungan di publik. Agar satu bidang dengan yang lain tidak ada perbedaan yang tajam.
Ke depan Ikahi menjadi lebih modern?
Saya belum tahu ide itu bagaimana. Tapi Ikahi sebagai organ profesi, iya.
Kan ada MA dan Komisi Yudisial?
Ya tugasnya kan lain-lain. KY kode etik, profesi tugasnya membina anggota, kualitasnya, substansi. Karena itu kita juga membantu sosialisasi kode etik.
Ikahi nggak ada instrumen pasti bagaimana? Kayak diklat seperti itu?
Nggak. Peningkatan kualitas dilakukan dengan berbagai popgram. Kalau kesejahteraan tentu instansi terkait, kalau substansi dan dilakukan MA kita dukung. Terlepas dari itu Ikahi punya sendiri program.
Ikahi jadi lembaga bargaining dan pressure group?
Bukan penekan, karena kita tak punya kekuatan menekan. Tugas utamanya meningkatkan kualitas baik substansi maupun kesejahteraan anggota.
Termasuk soal gaji pokok hakim agung yang masih rendah?
Iya. Termasuk perumahan yang belum selesai, karena itu kewenangan pemerintah ya kita akan jelaskan. Kita akan dialog dengan KY karena menurut kita KY masih sibuk dengan urusan kode etik. Aspek itu yang digarap. KY belum menggarap kesejahteraan hakim. Jadi kita akan audience dengan mereka.
Kita juga putuskan audiens dengan presiden. Itu akan kita jelaskan semua yang kita alami, mulai dari perumahan dan macam-macam. Ini sudah dilakukan MA, tapi kalau kita bantu pasti lebih dipertimbangkan sebagai organisasi.
Bagaimana Ikahi melihat tindakan masyarakat yang anarki terhadap pengadilan?
Salah satu yg kita usulkan adalah UU Contempt of Court. Kalau diskusi sementara tidak muluk seperti di Amerika Serikat. Sidang terbuka tapi siapa pun yg masuk ruangan tapi tinggalkan kartu identitas. Jadi ketertiban dan wibawa sidang itu betul-betul dijaga. Ada satpam yang melihat pengunjung, duduk dengan kaki diangkat langsung dikeluarkan.
Kalau dibandingkan di sini, kan antara bumi dan langit. Code of conduct itu (materi contempt of court) sudah diterima di seluruh dunia. Hakim aman, terdakwa aman, saksi aman, itu saja yg ada dalam bayangan teman-teman.
Opini publik termasuk contemp of court?
Kalau itu sih nggak bisa. Pengadilan sudah biasa dikritik
Intervensi bukan itu?
Nggak, semua sudah ada aturannya.
Bagaimana soal pendampingan Ikahi terhadap anggotanya yang disidangkan di Majelis Kehormatan Hakim (MKH)?
Memang kita sempat diskusikan hak-hak anggota selama ini. Hakim yang diperiksa MKH itu hampir jarang didampingi penasihat hukum. Jadi ada upaya rencana program pendampingan.
Nah kita belum konkritkan apa yang mendampingi pengacara profesional atau Ikahi. Tapi kita memberikan pendampingan, profesi di mana pun harus menjamin hak-hak anggota terpenuhi seperti notaris, dokter, wartawan.
Kalau Ikahi menuntut seperti di atas, jaminan apa yang diberikan untuk rakyat?
Yang diberikan pengadilan adalah ketenangan, ketertiban sidang, sehingga para penegak hukum bisa menjalankan tugas dengan baik. Itu prinsip. Tentang keadilan sendiri justru itu yang akan memfasilitasi agar hakim bisa menjalankan dengan tenang.
Bayangkan kalau ada hakim diteriaki terus, berdiri di atas meja, ya nggak bisa tenang. Justru ini yg harus diperhatikan. Intinya hak dan kewajiban pencari keadilan akan terjamin ketika keadilan tertib, bukan teriak naik meja.
Kebayang nggak dalam sidang, lawannya bisa ditusuk di depan hakim? Dibunuh di depan hakim! Lalu dikejar hakimnya dan dibunuh. Ini siapa yang mau jadi hakim kalau gitu.
Ini belum lagi keluarga hakim, apa salahnya hakim? itu saja. Kita nggak muluk-muluk, ini sebuah pemikiran, bagaimana konkritnya tergantung RUU-nya
Masalah mess Ikahi bagaimana?
Itu keputusan pengurus lalu. Sudah diputuskan ada mess. Untuk sekarang kita optimalkan penggunaannya. Rate menginap di sana harus di bawah hotel umum. Itu kan dana dari Ikahi dan kalau untung ya Ikahi, agar ini optimal.
Belum sampai ada nominal per malamnya menginap di mess Ikahi berapa?
Belum karena diserahkan ke manager hotel. Silakan ikuti rate tapi untuk hakim harus lebih murah dari hotel lainnya.
Jadi ke depan, Ikahi akan reborn?
Bukan reborn, tapi mengoptimalkan kinerja.
Langganan:
Postingan (Atom)