Miranda mengaku tidak ada hubungan khusus dengan Nunun.
VIVAnews - Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom mengaku mengenal Nunun Nurbaeti.
Hubungan kekerabatannya dengan istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun itu hanya sebatas hubungan sosialita yang kerap bertemu dalam acara fashion show. Pengakuan Miranda itu dilontarkan usai menjadi saksi dengan terdakwa Agus Condro, Max Moein, Poltak Sitorus, Rusman Lumbantoruan dan Willem Maximilian di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
"Saya ketemu di acara fashion show sosialita-sosialita," kata Miranda, Kamis, 12 Mei 2011.
Mengenakan blazer berwarna abu-abu dengan rambut dicat warna ungu, Miranda tampil 'memukau' dalam menjawab setiap pertanyaan. Baik dari para hakim, jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum para terdakwa.
Ahli bidang moneter Universitas Boston ini juga mengaku, mengenal sosok Nunun karena anaknya bersekolah ditempat yang sama dengan anak Nunun di San Fransisco.
"Anak saya waktu sekolah di situ (San Fransisco). Saya mengunjungi, anak saya mengenalkan ini anak Nunun," tuturnya.
Namun, dia membantah adanya hubungan khusus dengan Nunun. Hanya saja, secara kebetulan anaknya bersekolah di tempat yang sama, tetapi tidak satu jurusan.
Miranda hanya mengaku sekali bertemu secara formal dengan Nunun. Nunun, kata Miranda, sekitar empat tahun yang lalu sempat datang ke kantornya bersama seorang cucu dan baby sitter-nya.
“Seingat saya dengan satu cucunya dan satu baby sitter-nya," imbuhnya.
Persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim, Suhartoyo kali ini mendengarkan keterangan tiga orang saksi yaitu, Miranda Goeltom, Tjahjo Kumolo dan Udju Djuhaeri. (eh)
Rabu, 25 Mei 2011
Pramono Tak Tahu Aktivitas Nunun di PDIP
"Aneh seperti itu. Sebagai incumbent, walaupun terbatas, tidak ada kekuranganlah."
VIVAnews - Saksi kunci kasus suap cek pelawat, Nunun Nurbaeti Daradjatun, disebut sebagai aktivis PDI Perjuangan. Namun, politisi senior PDIP, Pramono Anung, mengakui tidak tahu aktivitas istri mantan Wakapolri itu di partainya.
"Secara struktural resmi, saya tidak pernah tahu aktivitas bu Nunun," kata Pramono di Gedung DPR, Kamis 19 Mei 2011.
Dugaan Nunun sebagai aktivis PDIP itu diungkapkan oleh stafnya, Arie Malang Judo saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin. Menurut Arie, Nunun terlibat aktif dalam pemilihan Presiden 2004 untuk memenangkan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi.
Menurut Pramono, dalam setiap pemilu selalu ada simpatisan. Dan jika Nunun simpati kepada Mega-Hasyim sah-sah saja dilakukan. "Kalau Bu Nunun simpati bisa saja, karena banyak simpatisan. Manakala dia mendukung bu Megawati, kita tidak pernah tahu," ujar mantan Sekjen PDIP itu.
Pramono pun membantah jika cek pelawat yang diberikan kepada anggota Fraksi PDIP periode 1999-2004 adalah sumbangan dana Pilpres 2004. "Itu too much, berlebihan. 2004 kan Bu Mega seperti Presiden. Aneh seperti itu. Sebagai incumbent, walaupun terbatas, tidak ada kekuranganlah," ujar Wakil Ketua DPR itu.
Dalam persidangan kemarin, Arie mengungkapkan keterlibatan Nunun di PDIP itu dimulai pada 2003. "Nunun terlibat di PDIP sejak di Istana Bogor, bertepatan dengan Hari Ibu 22 Desember 2003," ujarnya. (adi)
VIVAnews - Saksi kunci kasus suap cek pelawat, Nunun Nurbaeti Daradjatun, disebut sebagai aktivis PDI Perjuangan. Namun, politisi senior PDIP, Pramono Anung, mengakui tidak tahu aktivitas istri mantan Wakapolri itu di partainya.
"Secara struktural resmi, saya tidak pernah tahu aktivitas bu Nunun," kata Pramono di Gedung DPR, Kamis 19 Mei 2011.
Dugaan Nunun sebagai aktivis PDIP itu diungkapkan oleh stafnya, Arie Malang Judo saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin. Menurut Arie, Nunun terlibat aktif dalam pemilihan Presiden 2004 untuk memenangkan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi.
Menurut Pramono, dalam setiap pemilu selalu ada simpatisan. Dan jika Nunun simpati kepada Mega-Hasyim sah-sah saja dilakukan. "Kalau Bu Nunun simpati bisa saja, karena banyak simpatisan. Manakala dia mendukung bu Megawati, kita tidak pernah tahu," ujar mantan Sekjen PDIP itu.
Pramono pun membantah jika cek pelawat yang diberikan kepada anggota Fraksi PDIP periode 1999-2004 adalah sumbangan dana Pilpres 2004. "Itu too much, berlebihan. 2004 kan Bu Mega seperti Presiden. Aneh seperti itu. Sebagai incumbent, walaupun terbatas, tidak ada kekuranganlah," ujar Wakil Ketua DPR itu.
Dalam persidangan kemarin, Arie mengungkapkan keterlibatan Nunun di PDIP itu dimulai pada 2003. "Nunun terlibat di PDIP sejak di Istana Bogor, bertepatan dengan Hari Ibu 22 Desember 2003," ujarnya. (adi)
Mahfud: Masa Saya Disuruh Bersaksi Lewat SMS?
"Seharusnya Ketua Pengadilan mengirim undangan kepada saya apakah saya bersedia datang"
VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku belum menerima undangan sebagai saksi meringankan untuk terdakwa kasus suap terkait pemilihan Dewan Gubernur Bank Indonesia, Agus Condro. Mahfud hanya menerima undangan dalam bentuk pesan singkat.
"Hanya SMS saja ke saya. Masa saya diundang lewat SMS?" katanya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 23 Mei 2011. "Seharusnya Ketua Pengadilan mengirim undangan kepada saya, apakah saya bersedia datang untuk menjadi saksi meringankan," ujar Mahfud.
Mahfud mengaku tidak keberatan jika diminta datang sebagai saksi yang meringankan. Namun, tentunya harus ada prosedur resmi yakni dikirimi surat.
"Untuk menegakkan hukum dan kebenaran, jangankan Agus bekas teman saya, saya diundang ke pengadilan kecil saja, saya mau datang. Saya siap kalau ada surat resminya tapi sampai hari ini saya tidak pernah dapat surat."
Sebelumnya Kuasa Hukum Agus Condro, Firman Wijaya, menyatakan, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD bersedia menjadi saksi meringankan untuk kliennya. Sidang kasus cek perjalanan ini seharusnya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin 23 Mei 2011, pukul 13.00 WIB ini.
VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku belum menerima undangan sebagai saksi meringankan untuk terdakwa kasus suap terkait pemilihan Dewan Gubernur Bank Indonesia, Agus Condro. Mahfud hanya menerima undangan dalam bentuk pesan singkat.
"Hanya SMS saja ke saya. Masa saya diundang lewat SMS?" katanya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 23 Mei 2011. "Seharusnya Ketua Pengadilan mengirim undangan kepada saya, apakah saya bersedia datang untuk menjadi saksi meringankan," ujar Mahfud.
Mahfud mengaku tidak keberatan jika diminta datang sebagai saksi yang meringankan. Namun, tentunya harus ada prosedur resmi yakni dikirimi surat.
"Untuk menegakkan hukum dan kebenaran, jangankan Agus bekas teman saya, saya diundang ke pengadilan kecil saja, saya mau datang. Saya siap kalau ada surat resminya tapi sampai hari ini saya tidak pernah dapat surat."
Sebelumnya Kuasa Hukum Agus Condro, Firman Wijaya, menyatakan, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD bersedia menjadi saksi meringankan untuk kliennya. Sidang kasus cek perjalanan ini seharusnya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin 23 Mei 2011, pukul 13.00 WIB ini.
KPK Mengaku Punya Cara "Mengambil" Nunun
KPK mengaku sudah mendapatkan indikasi keberadaan Nunun.
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Nunun Nurbaeti Daradjatun sebagai tersangka dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia tahun 2004. KPK menduga Nunun memberikan sesuatu kepada anggota DPR periode 1999 - 2004.
Saat ini, masih belum jelas keberadaan Nunun, yang juga istri dari bekas Wakil Kapolri Adang Daradjatun. Tapi Ketua KPK Busyro Muqoddas mengaku sudah mendapatkan indikasi keberadaan Nunun.
"Asumsi kami dia berada di Singapura," kata Busyro di Gedung DPR, 23 Mei 2011. "Dia juga bolak-balik Singapura - Thailand," lanjutnya.
Saat ini, Indonesia belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Lalu bagaimana cara KPK 'mengambil' Nunun? "Kalau ada negara yang ada ekstradisinya, akan kami tempuh dengan jalur itu. Kalau tidak ada, akan pakai cara lain. Cara diplomasi," jelas Busyro.
Sebelumnya, pengacara Nunun, Partahi Sihombing, mempertanyakan penetapan tersangka terhadap Nunun. Menurut dia, alat bukti untuk menjerat Nunun sebagai tersangka dinilai tidak kuat.
Menanggapi ini, Busyro menolak berkomentar. "Tidak bisa kami kasih tahu, itu kan dari penyidik, itu rahasia perusahaan," jelas Busyro. (adi)
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Nunun Nurbaeti Daradjatun sebagai tersangka dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia tahun 2004. KPK menduga Nunun memberikan sesuatu kepada anggota DPR periode 1999 - 2004.
Saat ini, masih belum jelas keberadaan Nunun, yang juga istri dari bekas Wakil Kapolri Adang Daradjatun. Tapi Ketua KPK Busyro Muqoddas mengaku sudah mendapatkan indikasi keberadaan Nunun.
"Asumsi kami dia berada di Singapura," kata Busyro di Gedung DPR, 23 Mei 2011. "Dia juga bolak-balik Singapura - Thailand," lanjutnya.
Saat ini, Indonesia belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Lalu bagaimana cara KPK 'mengambil' Nunun? "Kalau ada negara yang ada ekstradisinya, akan kami tempuh dengan jalur itu. Kalau tidak ada, akan pakai cara lain. Cara diplomasi," jelas Busyro.
Sebelumnya, pengacara Nunun, Partahi Sihombing, mempertanyakan penetapan tersangka terhadap Nunun. Menurut dia, alat bukti untuk menjerat Nunun sebagai tersangka dinilai tidak kuat.
Menanggapi ini, Busyro menolak berkomentar. "Tidak bisa kami kasih tahu, itu kan dari penyidik, itu rahasia perusahaan," jelas Busyro. (adi)
Nunun Dan KPK
Nunun Bisa Diadili In Absentia
Tidak diketahui di mana Nunun berada. Polisi diminta segera memasukkan dia di DPO.
VIVAnews - Jika tersangka Nunun Nurbaeti sulit dipulangkan ke Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa melakukan proses hukum secara in absentia.
"Kalau tidak bisa kembali ke Indonesia, bisa diadili dengan in absentia. Itu satu-satunya cara untuk mengadili Nunun jika tidak bisa dihadirkan," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Azis Syamsuddin, kepada VIVAnews.com.
Pengadilan in absentia adalah upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa kehadiran terdakwa. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia, hal ini tidak diatur secara jelas, kecuali di dalam pasal 196 dan 214 yang mengandung pengaturan terbatas mengenai peradilan in absentia.
Namun, peradilan in absentia harus memenuhi beberapa unsur, antara lain; karena terdakwa tinggal atau pergi keluar negeri. Selain itu, adanya usaha pembangkangan dari terdakwa dengan contoh melarikan diri. Dan, terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah (pasal 38 UU RI No 31 Tahun 1999).
Istri mantan Wakapolri Komjen (purn) Adang Daradjatun itu dijadikan tersangka karena diduga terlibat dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia. "Dia diduga memberikan sesuatu kepada anggota DPR periode 1999-2004," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.
Atas tuduhan itu, Nunun dijerat dengan pasal penyuapan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Jadikan DPO
Sementara itu, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho menyarankan KPK untuk memasukkan Nunun dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Sebab dengan status buronan, KPK bisa memburu Nunun lewat kerjasama antar negara.
"Yang penting jadikan DPO dulu. Sebab, dengan DPO bisa dicari lewat G to G (government to government) karena Indonesia tidak mempunyai kerjasama ekstradisi dengan Singapura," ujar Emerson.
Emerson menambahkan, dengan dijadikan DPO akan mempersempit ruang gerak Nunun. "Dia tidak akan bisa ke mana-mana," jelasnya.
ICW mengapresiasi langkah KPK yang telah menetapkan tersangka kepada Nunun. Namun, KPK masih mempunyai pekerjaan rumah untuk mengungkap siapa pemberi suap utama dalam pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang dimenangkan Miranda Swaray Goeltom itu.
Tidak diketahui di mana Nunun berada. Polisi diminta segera memasukkan dia di DPO.
VIVAnews - Jika tersangka Nunun Nurbaeti sulit dipulangkan ke Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa melakukan proses hukum secara in absentia.
"Kalau tidak bisa kembali ke Indonesia, bisa diadili dengan in absentia. Itu satu-satunya cara untuk mengadili Nunun jika tidak bisa dihadirkan," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Azis Syamsuddin, kepada VIVAnews.com.
Pengadilan in absentia adalah upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa kehadiran terdakwa. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia, hal ini tidak diatur secara jelas, kecuali di dalam pasal 196 dan 214 yang mengandung pengaturan terbatas mengenai peradilan in absentia.
Namun, peradilan in absentia harus memenuhi beberapa unsur, antara lain; karena terdakwa tinggal atau pergi keluar negeri. Selain itu, adanya usaha pembangkangan dari terdakwa dengan contoh melarikan diri. Dan, terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah (pasal 38 UU RI No 31 Tahun 1999).
Istri mantan Wakapolri Komjen (purn) Adang Daradjatun itu dijadikan tersangka karena diduga terlibat dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia. "Dia diduga memberikan sesuatu kepada anggota DPR periode 1999-2004," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.
Atas tuduhan itu, Nunun dijerat dengan pasal penyuapan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Jadikan DPO
Sementara itu, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho menyarankan KPK untuk memasukkan Nunun dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Sebab dengan status buronan, KPK bisa memburu Nunun lewat kerjasama antar negara.
"Yang penting jadikan DPO dulu. Sebab, dengan DPO bisa dicari lewat G to G (government to government) karena Indonesia tidak mempunyai kerjasama ekstradisi dengan Singapura," ujar Emerson.
Emerson menambahkan, dengan dijadikan DPO akan mempersempit ruang gerak Nunun. "Dia tidak akan bisa ke mana-mana," jelasnya.
ICW mengapresiasi langkah KPK yang telah menetapkan tersangka kepada Nunun. Namun, KPK masih mempunyai pekerjaan rumah untuk mengungkap siapa pemberi suap utama dalam pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang dimenangkan Miranda Swaray Goeltom itu.
Kamis, 26 Mei 2011 , 05:15:00
JAKARTA - Status tersangka Nunun Nurbaeti dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Suami Nunun, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Adang Daradjatun mempersilahkan KPK untuk melakukan proses hukum kepada istrinya. Meski begitu, Adang memastikan bahwa dirinya tidak akan terlibat untuk menyerahkan istri tercintanya kepada KPK.
"Saya ikuti koridor hukum saja. Kalau KPK mau menjemput paksa ibu silahkan saja," kata Adang saat ditemui wartawan jelang rapat paripurna DPR RI di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (24/5).
Menurut Adang, KPK memiliki hak untuk menjemput paksa istrinya. Posisi Nunun saat ini berada di Singapura. Nunun masih menjalani perawatan akibat sakit yang dideritanya. "Saya sudah membuat surat resmi ke KPK bahwa ibu berobat dengan alamat di Singapura," ujarnya.
Pengobatan yang dijalani Nunun, membuat yang bersangkutan tidak bisa menghadiri sidang kasus suap pemilihan DGS BI. Adang menyatakan, meski istrinya sakit, sidang akhirnya tetap berproses dengan menghadirkan sejumlah saksi.
Dia tidak menyangka jika Nunun pada rapat KPK bersama Komisi III Senin (23/5) lalu, KPK mengumumkan penetapan Nunun sebagai tersangka. "Saya ini inginnya koridor hukum, bukan koridor katanya katanya," ujarnya dengan nada kecewa.
Jika ditetapkan sebagai tersangka, Adang menilai ada keganjilan. Empat orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan, kata dia, sama sekali tidak menyebutkan keterlibatan Nunun. Tidak ada pernyataan bahwa Nunun menyerahkan secara langsung uang suap dalam pemilihan DGS BI. "Kalau ibu salah tolong buktikan dengan pasal 158 KUHAP dan tolong hormati hukum kalau berbicara di koridor hukum," jelasnya.
Meski mempertanyakan penetapan Nunun sebagai tersangka, namun Adang menyatakan tidak akan menghambat upaya KPK melakukan tindakan hukum istrinya. Namun, dengan alasan moral, Adang menegaskan tidak mau mengantarkan Nunun untuk menjalani pemeriksaan di KPK. "Maaf dia itu istri saya dan saya tidak akan membiarkan istri saya masuk dalam permasalahan yang tidak jelas," ujar mantan Wakapolri itu dengan nada tegas.
Segala proses hukum, ujar Adang, akan dia hormati. Dirinya juga tidak merasa ditebang pilih dengan keputusan KPK yang menetapkan istrinya sebagai tersangka. "Kalau istri saya salah ya sudah. Tapi tolong cermati proses pengadilan yang sudah berjalan," tandasnya. (bay/kuh/iro)
"Saya ikuti koridor hukum saja. Kalau KPK mau menjemput paksa ibu silahkan saja," kata Adang saat ditemui wartawan jelang rapat paripurna DPR RI di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (24/5).
Menurut Adang, KPK memiliki hak untuk menjemput paksa istrinya. Posisi Nunun saat ini berada di Singapura. Nunun masih menjalani perawatan akibat sakit yang dideritanya. "Saya sudah membuat surat resmi ke KPK bahwa ibu berobat dengan alamat di Singapura," ujarnya.
Pengobatan yang dijalani Nunun, membuat yang bersangkutan tidak bisa menghadiri sidang kasus suap pemilihan DGS BI. Adang menyatakan, meski istrinya sakit, sidang akhirnya tetap berproses dengan menghadirkan sejumlah saksi.
Dia tidak menyangka jika Nunun pada rapat KPK bersama Komisi III Senin (23/5) lalu, KPK mengumumkan penetapan Nunun sebagai tersangka. "Saya ini inginnya koridor hukum, bukan koridor katanya katanya," ujarnya dengan nada kecewa.
Jika ditetapkan sebagai tersangka, Adang menilai ada keganjilan. Empat orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan, kata dia, sama sekali tidak menyebutkan keterlibatan Nunun. Tidak ada pernyataan bahwa Nunun menyerahkan secara langsung uang suap dalam pemilihan DGS BI. "Kalau ibu salah tolong buktikan dengan pasal 158 KUHAP dan tolong hormati hukum kalau berbicara di koridor hukum," jelasnya.
Meski mempertanyakan penetapan Nunun sebagai tersangka, namun Adang menyatakan tidak akan menghambat upaya KPK melakukan tindakan hukum istrinya. Namun, dengan alasan moral, Adang menegaskan tidak mau mengantarkan Nunun untuk menjalani pemeriksaan di KPK. "Maaf dia itu istri saya dan saya tidak akan membiarkan istri saya masuk dalam permasalahan yang tidak jelas," ujar mantan Wakapolri itu dengan nada tegas.
Segala proses hukum, ujar Adang, akan dia hormati. Dirinya juga tidak merasa ditebang pilih dengan keputusan KPK yang menetapkan istrinya sebagai tersangka. "Kalau istri saya salah ya sudah. Tapi tolong cermati proses pengadilan yang sudah berjalan," tandasnya. (bay/kuh/iro)
Senin, 23 Mei 2011 , 15:51:00
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Nunun Nurbaeti sebagai tersangka kasus pemberian travellers cheque pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) 2004. Namun bagi politisi di DPR RI, penetapan Nunun sebagai tersangka korupsi itu bukan hal baru yang mengejutkan.
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menyatakan, penetapan tersangka korupsi merupakan kewenangan KPK. Meski demikian diakuinya, sudah banyak kalangan menunggu penetapan Nunun sebagai tersangka.
"Kenapa baru sekarang ditetapkan? Ini bukan hal yang mengejutkan bagi saya," ujar Pramono di gedung DPR RI, Senin (23/5).
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu menambahkan, seharusnya sejak dulu Nunun ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya, sudah banyak politisi DPR periode 1999-2004 yang dijerat karena menerima suap, sementara pemberinya masih dibiarkan saja.
"Saat ini sudah banyak tindakan hukum yang dilakukan kepada anggota DPR. Terasa aneh kalau travellers cheque bisa melayang-layang sendiri datang ke meja anggota DPR tanpa ada yang mengantar," tandasnya.
Apakah Pramono yakin KPK bisa membawa pulang Nunun ke Indonesia? Pramono hanya memberi jawaban diplomatis. "Itu tugas KPK," pungkasnya.(ara/jpnn)
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menyatakan, penetapan tersangka korupsi merupakan kewenangan KPK. Meski demikian diakuinya, sudah banyak kalangan menunggu penetapan Nunun sebagai tersangka.
"Kenapa baru sekarang ditetapkan? Ini bukan hal yang mengejutkan bagi saya," ujar Pramono di gedung DPR RI, Senin (23/5).
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu menambahkan, seharusnya sejak dulu Nunun ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya, sudah banyak politisi DPR periode 1999-2004 yang dijerat karena menerima suap, sementara pemberinya masih dibiarkan saja.
"Saat ini sudah banyak tindakan hukum yang dilakukan kepada anggota DPR. Terasa aneh kalau travellers cheque bisa melayang-layang sendiri datang ke meja anggota DPR tanpa ada yang mengantar," tandasnya.
Apakah Pramono yakin KPK bisa membawa pulang Nunun ke Indonesia? Pramono hanya memberi jawaban diplomatis. "Itu tugas KPK," pungkasnya.(ara/jpnn)
DPR Belum Puas Nunun Jadi Tersangka
"KPK harus masih membuka misteri yang belum terungkap."
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan Nunun Nurbaeti sebagai tersangka. Istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun itu menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Sejumlah anggota DPR merasa belum puas dengan penetapan Nunun sebagai tersangka itu, sebab kata mereka, kasus ini penuh misteri. Para penyidik KPK mestinya membongkar sejumlah kejanggalan yang semenjak awal sudah terang benderang dalam kasus ini.
"KPK harus masih membuka misteri yang belum terungkap." kata Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso kepada VIVAnews.com. Misteri yang belum terungkap itu adalah-- jika benar Nunun memberi sesuatu-- dari mana asal-usul sesuatu itu. Dan apa motivasi pemberiannya.
Nunun menjadi tersangka sejak akhir Februari 2011. KPK menduga Nunun terlibat dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia. "Dia diduga memberikan sesuatu kepada anggota DPR periode 1999-2004," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.
Atas tuduhan itu, Nunun dijerat dengan pasal penyuapan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Meksi agak terlambat, DPR tetap mengapresiasi langkah KPK. "Ini adalah kemajuan untuk KPK, yang beberapa waktu lalu jadi pertanyaan amat besar. Pemberantasan hukum tanpa pandang bulu, kami lihat KPK mau seperti apa," terang Priyo.
DPR berharap, KPK tidak takut untuk mengadili istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun. "Apakah KPK akan menggunakan kewenangan terbaiknya untuk kasus ini atau tidak, kami lihat saja nanti," tegas Priyo.
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan Nunun Nurbaeti sebagai tersangka. Istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun itu menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Sejumlah anggota DPR merasa belum puas dengan penetapan Nunun sebagai tersangka itu, sebab kata mereka, kasus ini penuh misteri. Para penyidik KPK mestinya membongkar sejumlah kejanggalan yang semenjak awal sudah terang benderang dalam kasus ini.
"KPK harus masih membuka misteri yang belum terungkap." kata Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso kepada VIVAnews.com. Misteri yang belum terungkap itu adalah-- jika benar Nunun memberi sesuatu-- dari mana asal-usul sesuatu itu. Dan apa motivasi pemberiannya.
Nunun menjadi tersangka sejak akhir Februari 2011. KPK menduga Nunun terlibat dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia. "Dia diduga memberikan sesuatu kepada anggota DPR periode 1999-2004," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.
Atas tuduhan itu, Nunun dijerat dengan pasal penyuapan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Meksi agak terlambat, DPR tetap mengapresiasi langkah KPK. "Ini adalah kemajuan untuk KPK, yang beberapa waktu lalu jadi pertanyaan amat besar. Pemberantasan hukum tanpa pandang bulu, kami lihat KPK mau seperti apa," terang Priyo.
DPR berharap, KPK tidak takut untuk mengadili istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun. "Apakah KPK akan menggunakan kewenangan terbaiknya untuk kasus ini atau tidak, kami lihat saja nanti," tegas Priyo.
Kubu Nunun Minta Ekstradisi Tak Hambat Hak Medis
Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menyeret pulang tersangka kasus suap DGS BI Nunun Nurbaetie dari luar negeri. Pihak Nunun meminta, proses penjemputan tersebut tidak menghalangi hak medis yang bersangkutan.
"Sah-sah saja kalau KPK tahu posisinya. Tapi dengan catatan, ekstradisi itu tidak menghalangi Ibu Nunun untuk mendapatkan hak medis," tutur pengacara Nunun, Ina Rachman saat dihubungi, Selasa (24/5/2011).
Menurut Ina, selama ini banyak pihak yang tidak percaya jika Nunun mendapatkan perawatan medis di luar negeri karena sakit. Hal tersebut sah-sah saja karena itu adalah pendapat orang.
"Ya, pada kenyataannnya Nunun itu memang sakit dan sedang dalam perawatan," katanya.
Ina juga menyatakan sampai saat ini pihaknya belum menentukan langkah apa yang akan diambil terkait penetapan Nunun sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihaknya mengaku belum menerima pemberitahuan secara resmi dari KPK.
"Hingga saat ini, kami belum terima surat pemberitahuan secara resmi dari KPK," terangnya.
Seperti diketahui, KPK menetapkan pengusaha Nunun Nurbaeti sebagai tersangka dalam kasus cek pelawat. Nunun diketahui berada di Singapura, dengan alasan untuk pemeriksaan kesehatan atas sakit lupa akut yang dideritanya.
Karena Singapura dan Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi, KPK akan melakukan upaya diplomatis lain, untuk dapat mendatangkan Nunun ke Indonesia.
Nunun yang merupakan istri anggota DPR RI dan mantan Wakapolri, Adang Daradjatun diduga sebagai pihak yang memberikan suap kepada puluhan anggota DPR terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom. Empat orang mantan anggota DPR yang menerima suap itu telah divonis bersalah sedangkan sebanyak 25 lainnya masih menjalani proses persidangan.
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menyeret pulang tersangka kasus suap DGS BI Nunun Nurbaetie dari luar negeri. Pihak Nunun meminta, proses penjemputan tersebut tidak menghalangi hak medis yang bersangkutan.
"Sah-sah saja kalau KPK tahu posisinya. Tapi dengan catatan, ekstradisi itu tidak menghalangi Ibu Nunun untuk mendapatkan hak medis," tutur pengacara Nunun, Ina Rachman saat dihubungi, Selasa (24/5/2011).
Menurut Ina, selama ini banyak pihak yang tidak percaya jika Nunun mendapatkan perawatan medis di luar negeri karena sakit. Hal tersebut sah-sah saja karena itu adalah pendapat orang.
"Ya, pada kenyataannnya Nunun itu memang sakit dan sedang dalam perawatan," katanya.
Ina juga menyatakan sampai saat ini pihaknya belum menentukan langkah apa yang akan diambil terkait penetapan Nunun sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihaknya mengaku belum menerima pemberitahuan secara resmi dari KPK.
"Hingga saat ini, kami belum terima surat pemberitahuan secara resmi dari KPK," terangnya.
Seperti diketahui, KPK menetapkan pengusaha Nunun Nurbaeti sebagai tersangka dalam kasus cek pelawat. Nunun diketahui berada di Singapura, dengan alasan untuk pemeriksaan kesehatan atas sakit lupa akut yang dideritanya.
Karena Singapura dan Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi, KPK akan melakukan upaya diplomatis lain, untuk dapat mendatangkan Nunun ke Indonesia.
Nunun yang merupakan istri anggota DPR RI dan mantan Wakapolri, Adang Daradjatun diduga sebagai pihak yang memberikan suap kepada puluhan anggota DPR terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom. Empat orang mantan anggota DPR yang menerima suap itu telah divonis bersalah sedangkan sebanyak 25 lainnya masih menjalani proses persidangan.
KPK Perpanjang Pencekalan Nunun
Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Selain menetapkan sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memperpanjang masa cekal ke luar negeri untuk Nunun Nurbaetie. Perpanjangan pencekalan ini berlaku sampai satu tahun ke depan.
"Ya benar, diperpanjang dari 1 April kemarin sampai 1 April 2012," tutur Plt Kepala Humas Ditjen Imigrasi, Kemenkum HAM, Bambang Catur saat dihubungi Selasa (24/5/2011).
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan pengusaha Nunun Nurbaetie sebagai tersangka dalam kasus cek pelawat. Pengumuman penetapan tersangka tersebut dilakukan di depan forum Komisi III DPR, pada saat rapat dengar pendapat, Senin (23/5/2011) kemarin.
Nunun diketahui berada di Singapura, dengan alasan untuk pemeriksaan kesehatan atas sakit lupa akut yang dideritanya. Karena Singapura dan Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi, KPK akan melakukan upaya diplomatis lain, untuk dapat mendatangkan Nunun ke Indonesia.
Nunun yang merupakan istri anggota DPR RI dan mantan Wakapolri, Adang Daradjatun diduga sebagai pihak yang memberikan suap kepada puluhan anggota DPR terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom. Empat orang mantan anggota DPR yang menerima suap itu telah divonis bersalah sedangkan sebanyak 25 lainnya masih menjalani proses persidangan.
Jakarta - Selain menetapkan sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memperpanjang masa cekal ke luar negeri untuk Nunun Nurbaetie. Perpanjangan pencekalan ini berlaku sampai satu tahun ke depan.
"Ya benar, diperpanjang dari 1 April kemarin sampai 1 April 2012," tutur Plt Kepala Humas Ditjen Imigrasi, Kemenkum HAM, Bambang Catur saat dihubungi Selasa (24/5/2011).
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan pengusaha Nunun Nurbaetie sebagai tersangka dalam kasus cek pelawat. Pengumuman penetapan tersangka tersebut dilakukan di depan forum Komisi III DPR, pada saat rapat dengar pendapat, Senin (23/5/2011) kemarin.
Nunun diketahui berada di Singapura, dengan alasan untuk pemeriksaan kesehatan atas sakit lupa akut yang dideritanya. Karena Singapura dan Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi, KPK akan melakukan upaya diplomatis lain, untuk dapat mendatangkan Nunun ke Indonesia.
Nunun yang merupakan istri anggota DPR RI dan mantan Wakapolri, Adang Daradjatun diduga sebagai pihak yang memberikan suap kepada puluhan anggota DPR terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom. Empat orang mantan anggota DPR yang menerima suap itu telah divonis bersalah sedangkan sebanyak 25 lainnya masih menjalani proses persidangan.
Politisi PDIP Meninggal di Tahanan
Poltak Sitorus adalah politisi PDIP, ia terdakwa kasus suap cek pelawat.
VIVAnews -- Terdakwa kasus suap cek pelawat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Poltak Sitorus meninggal dunia hari ini, Selasa 24 Mei 2011.
Kuasa hukum Poltak Sitorus, Petrus Celestinus mengatakan, kabar duka itu diterima pihaknya satu jam yang lalu. "Satu jam lalu dapat telpon dari rutan menginformasikan kalau Pak Poltak setelah main olah raga tenis meja mengeluh badannya lemas-lemas, terus dibawa ke klinik rutan untuk dikasih pengobatan" kata Petrus saat dihubungi, Selasa siang.
Di klinik tersebut, tambah dia, Poltak menghembuskan nafas terakhir. Saat ini, jenazah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diperiksa. "Penyebabnya belum diketahui nanti dibawa ke Rumah Sakit Polri baru diketahui" kata Petrus.
Apakah Poltak pernah mengeluh sakit? "Kami tidak tahu tapi selama ini tidak ada keluhan sakit seperti terdakwa lainnya" kata Petrus. Saat ini, pihak keluarga tengah menuju RS Polri Kramat Jati. Dan belum dapat ditentukan di mana mendiang akan disemayamkan.
Sementara itu, perihal kasus yang sedang menjeratnya, Petrus mengatakan, otomatis dinyatakan gugur. "Secara hukum gugur" kata dia.
Sebelumnya, Poltak merupakan terdakwa penerima uang suap cek pelawat terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.
Dia didakwa bersama-sama dengan empat politisi dari PDI-P lainnya yakni Willem Tutuarima, Max Moein, Agus Condro Prayitno dan Rusman Lumban Toruan.
Semua terdakwa adalah anggota DPR periode 1999-2004. Mereka diduga menerima cek perjalanan dengan jumlah bermacam usai pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004. Saat itu, Dewan memenangkan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI. (eh)
VIVAnews -- Terdakwa kasus suap cek pelawat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Poltak Sitorus meninggal dunia hari ini, Selasa 24 Mei 2011.
Kuasa hukum Poltak Sitorus, Petrus Celestinus mengatakan, kabar duka itu diterima pihaknya satu jam yang lalu. "Satu jam lalu dapat telpon dari rutan menginformasikan kalau Pak Poltak setelah main olah raga tenis meja mengeluh badannya lemas-lemas, terus dibawa ke klinik rutan untuk dikasih pengobatan" kata Petrus saat dihubungi, Selasa siang.
Di klinik tersebut, tambah dia, Poltak menghembuskan nafas terakhir. Saat ini, jenazah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diperiksa. "Penyebabnya belum diketahui nanti dibawa ke Rumah Sakit Polri baru diketahui" kata Petrus.
Apakah Poltak pernah mengeluh sakit? "Kami tidak tahu tapi selama ini tidak ada keluhan sakit seperti terdakwa lainnya" kata Petrus. Saat ini, pihak keluarga tengah menuju RS Polri Kramat Jati. Dan belum dapat ditentukan di mana mendiang akan disemayamkan.
Sementara itu, perihal kasus yang sedang menjeratnya, Petrus mengatakan, otomatis dinyatakan gugur. "Secara hukum gugur" kata dia.
Sebelumnya, Poltak merupakan terdakwa penerima uang suap cek pelawat terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.
Dia didakwa bersama-sama dengan empat politisi dari PDI-P lainnya yakni Willem Tutuarima, Max Moein, Agus Condro Prayitno dan Rusman Lumban Toruan.
Semua terdakwa adalah anggota DPR periode 1999-2004. Mereka diduga menerima cek perjalanan dengan jumlah bermacam usai pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004. Saat itu, Dewan memenangkan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI. (eh)
Selasa, 24 Mei 2011 , 15:00:00
JAKARTA - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo, menyatakan rasa berdukanya atas meninggalnya mantan anak buahnya di FPDIP DPR periode 1999-2004, Poltak Sitorus. Menurut Tjahjo, Poltak adalah sosok yang disiplin dan konsisten menjalankan garis kebijakan partai.
"Secara pribadi dan atas nama fraksi, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya beliau (Poltak Sitorus). Kenangan saya, bahwa selama menjadi anggota Fraksi PDI Perjuangan saat itu, beliau adalah salah satu anggota fraksi yang rajin dan disiplin melaksanakan garis kebijakan fraksi di komisi ataupun paripurna DPR," ujar Tjahjo melalui sambungan telpon, Selasa (24/5).
Menurut Tjahjo, dirinya sebagai Ketua FPDIP sering didatangi Poltak untuk menyampaikan laporan. Padahal, usia Tjahjo lebih muda ketimbang Poltak.
"Walau saya usianya lebih muda, karena saya ketua fraksi, beliau (Poltak) selalu menunjukkan sikap pada mekanisme fraksi yang baik. Selalu melapor, selalu minta izin," ucapnya.
Sebagai wakil PDIP di Komisi Keuangan DPR, Tjahjo juga menilai Poltak sosok yang profesional dan memahami masalah anggaran pemerintah. "Karena beliau pernah tugas di Departemen Keuangan. Kita merasa kehilangan," sambungnya.
Tjahjo mengaku terakhir terakhir kali bertemu beberapa waktu lalu, Poltak meminta agar proses penegakan hukum tetap mengedepankan keadilan dan tidak bergeser ke wilayah politik. Karenanya saat mendapat layanan pesan singkat tentang meninggalnya Poltak yang kini duduk di Badan Pertimbangan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Tjahjo mengaku kaget.
"Saya merasa terkejut mendapat kabar itu. Semoga beliau diterima di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan," pungkasnya.(ara/jpnn)
"Secara pribadi dan atas nama fraksi, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya beliau (Poltak Sitorus). Kenangan saya, bahwa selama menjadi anggota Fraksi PDI Perjuangan saat itu, beliau adalah salah satu anggota fraksi yang rajin dan disiplin melaksanakan garis kebijakan fraksi di komisi ataupun paripurna DPR," ujar Tjahjo melalui sambungan telpon, Selasa (24/5).
Menurut Tjahjo, dirinya sebagai Ketua FPDIP sering didatangi Poltak untuk menyampaikan laporan. Padahal, usia Tjahjo lebih muda ketimbang Poltak.
"Walau saya usianya lebih muda, karena saya ketua fraksi, beliau (Poltak) selalu menunjukkan sikap pada mekanisme fraksi yang baik. Selalu melapor, selalu minta izin," ucapnya.
Sebagai wakil PDIP di Komisi Keuangan DPR, Tjahjo juga menilai Poltak sosok yang profesional dan memahami masalah anggaran pemerintah. "Karena beliau pernah tugas di Departemen Keuangan. Kita merasa kehilangan," sambungnya.
Tjahjo mengaku terakhir terakhir kali bertemu beberapa waktu lalu, Poltak meminta agar proses penegakan hukum tetap mengedepankan keadilan dan tidak bergeser ke wilayah politik. Karenanya saat mendapat layanan pesan singkat tentang meninggalnya Poltak yang kini duduk di Badan Pertimbangan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Tjahjo mengaku kaget.
"Saya merasa terkejut mendapat kabar itu. Semoga beliau diterima di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan," pungkasnya.(ara/jpnn)
Nunun Tersangka, Missing Link ke Miranda Kembali Terangkai
Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Nunun Nurbaetie sebagai tersangka. Penetapan tersebut dinilai membuat missing link antara para anggota dewan yang menerima cek dengan Miranda Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI terpilih pada 2004, kembali terangkai.
"Karena missing link di Miranda. Karena kalau melihat unsur dari kasus penyuapan ini kan sudah ada yang menghubungkan Ibu Nunun ke anggota dewan itu kan sudah. Jadi sudah bisa terhubung sekarang ke rangkaiannya Miranda Goeltom itu rangkaian ceritanya," tutur praktisi hukum, Bambang Widjojanto kepada wartawan di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (24/5/201).
Bambang sendiri memaklumi mengapa baru akhir-akhir ini KPK menetapkan Nunun sebagai tersangka. Sebabnya dia melihat KPK sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki prinsip pelan tapi pasti.
"Ingat kasus Damkar? Pada akhirnya Hari Sabarno juga kena. Stylenya KPK gitu, dia tidak bisa terlalu buru-buru, tapi selangkah demi selangkah, ujungnya juga kena," papar Bambang yang mengaku ke KPK untuk silaturahmi dengan pimpinan KPK.
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan pengusaha Nunun Nurbaetie sebagai tersangka dalam kasus cek pelawat. Pengumuman penetapan tersangka tersebut dilakukan di depan forum Komisi III DPR, pada saat rapat dengar pendapat, Senin (23/5/2011) kemarin.
Nunun diketahui berada di Singapura, dengan alasan untuk pemeriksaan kesehatan atas sakit lupa akut yang dideritanya. Karena Singapura dan Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi, KPK akan melakukan upaya diplomatis lain, untuk dapat mendatangkan Nunun ke Indonesia.
Nunun yang merupakan istri anggota DPR RI dan mantan Wakapolri, Adang Daradjatun diduga sebagai pihak yang memberika suap kepada puluhan anggota DPR terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom. Empat orang mantan anggota DPR yang menerima suap itu telah divonis bersalah sedangkan sebanyak 25 lainnya masih menjalani proses persidangan.
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Nunun Nurbaetie sebagai tersangka. Penetapan tersebut dinilai membuat missing link antara para anggota dewan yang menerima cek dengan Miranda Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI terpilih pada 2004, kembali terangkai.
"Karena missing link di Miranda. Karena kalau melihat unsur dari kasus penyuapan ini kan sudah ada yang menghubungkan Ibu Nunun ke anggota dewan itu kan sudah. Jadi sudah bisa terhubung sekarang ke rangkaiannya Miranda Goeltom itu rangkaian ceritanya," tutur praktisi hukum, Bambang Widjojanto kepada wartawan di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (24/5/201).
Bambang sendiri memaklumi mengapa baru akhir-akhir ini KPK menetapkan Nunun sebagai tersangka. Sebabnya dia melihat KPK sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki prinsip pelan tapi pasti.
"Ingat kasus Damkar? Pada akhirnya Hari Sabarno juga kena. Stylenya KPK gitu, dia tidak bisa terlalu buru-buru, tapi selangkah demi selangkah, ujungnya juga kena," papar Bambang yang mengaku ke KPK untuk silaturahmi dengan pimpinan KPK.
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan pengusaha Nunun Nurbaetie sebagai tersangka dalam kasus cek pelawat. Pengumuman penetapan tersangka tersebut dilakukan di depan forum Komisi III DPR, pada saat rapat dengar pendapat, Senin (23/5/2011) kemarin.
Nunun diketahui berada di Singapura, dengan alasan untuk pemeriksaan kesehatan atas sakit lupa akut yang dideritanya. Karena Singapura dan Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi, KPK akan melakukan upaya diplomatis lain, untuk dapat mendatangkan Nunun ke Indonesia.
Nunun yang merupakan istri anggota DPR RI dan mantan Wakapolri, Adang Daradjatun diduga sebagai pihak yang memberika suap kepada puluhan anggota DPR terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom. Empat orang mantan anggota DPR yang menerima suap itu telah divonis bersalah sedangkan sebanyak 25 lainnya masih menjalani proses persidangan.
Nazaruddin dan Demokrat
Andi Mallarangeng: Saya Tidak Tahu Kenapa Jadi Sasaran Nazaruddin
Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Menteri Pemuda dan Olah raga (Menpora) Andi Mallarangeng jadi orang yang disebut-sebut Nazaruddin bermain di proyek kementeriannya. Andi pun mengaku tidak mengetahui kenapa dirinya diseret-seret Nazaruddin.
"Saya juga tidak tahu kenapa saya yang dijadikan sasaran karena keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat," ujar Andi sebelum menghadiri Rapat dengar pendapat dengan Komisi X di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2011).
Menurut pria berkumis ini, tuduhan yang disampaikan mantan Bendahara Umum Demokrat bahwa dirinya bermain dalam proyek di Kemenpora tidak benar adanya.
"Yang jelas tuduhan seperti itu mengada-ada. Tapi silakan saja kan KPK sedang berjalan, biarkan saja semua diusut di KPK," terangnya.
Meski demikian, Andi mengaku dia dan jajaran Kemenpora siap untuk membantu KPK dalam mengusut dugaan suap yang menimpa Sekretarisnya, Wafid Muharam.
"Saya dan seluruh jajaran Kemenpora siap untuk membantu dan bekerja sama dengan KPK untuk mengusut tuntas kasus ini. Supaya jelas siapa yang salah dan yang harus bertanggungjawab secara hukum," imbuhnya.
Ruhut Sitompul: Rencana BK DPR Panggil Nazaruddin Bagian Dari Fitnah dan Pembunuhan Karakter Demokrat
Kamis, 26 Mei 2011 , 07:54:00 WIB
RMOL. Badan Kehormatan DPR mulai mengumpulkan bukti-bukti dan pekan depan akan memanggil sejumlah saksi-saksi untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan M Nazaruddin. Setelah itu, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut baru akan dipanggil untuk dimintai penjelasan.
Jurubicara DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, meski tidak mempersoalkan rencana pemanggilan BK DPR tersebut, tapi menertawakan tindakan lembaga penjaga etika dan moral DPR itu.
"Aku bukan tidak terima. Aku hanya tertawa termehek-mehek," ungkap Ruhut sambil tertawa saat dihubungi Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 26/5).
Ruhut mengatakan itu karena hingga saat ini Nazaruddin belum pernah menjalani proses hukum atas berbagai kasus yang disebut-sebut dilakukannya. Kata Ruhut, jangankan menjadi terpidana atau terdakwa, menjadi saksi bahkan dipanggil KPK pun Nazaruddin belum pernah.
"Itu (rencana pemanggilan) hanya keinginan satu dua orang di BK saja, biar tiap hari dia di tampil di TV. Sudah ada (anggota) yang jadi terpidana, sudah inkrah tidak pernah dipanggil BK. Dalam kasus Miranda, berapa orang yang sudah jadi terdakwa, kok nggak pernah diproses (BK DPR)," gugat Ruhut.
Tapi Ruhut memaklumi tentang adanya keinginan dari beberapa anggota BK untuk memanggil Nazaruddin tersebut. Karena DPR adalah lembaga politik. Ruhut menuding, pemanggilan digunakan sebagai bagian dari fitnah dan pembunuhan karakter terhadap Demokrat, karena dianggap sebagai pesaing terberat di 2014.
"Kita sudah ngertilah. Tapi kan rakyat sudah cerdas. Sudah tahu semuanya. Rakyat juga akan bertanya-tanya ini ada apa. Kok yang jadi saksi saja belum sudah dipanggil. Tapi yang sudah jadi terdakwa dan terpidana dibiarkan," tandas Ruhut.
Sejauh ini memang sudah ada anggota DPR yang berstatus sebagai terpidana dan terdakwa tapi masih aktif di DPR dan belum pernah diproses BK DPR. Dua anggota DPR yang bertatus terpidana adalah politisi PKS Muhammad Misbakhun dalam kasus L/C fiktif di Bank Century dan politisi PDIP Dudhie Makmun Murod dalam kasus Mirandagate. Sedangkan yang berstatus terdakwa adalah politisi PDIP, Panda Nababan dalam kasus yang sama dengan Dudhie Makmun Murod. [zul]
HASIL PERTEMUAN CIKEAS
Ruhut Sitompul: Pertemuan Cikeas Bukan untuk Bahas Nazaruddin
Petinggi Demokrat Bilang Pertemuan Ini Ajang Konsolidasi
Rabu, 25 Mei 2011 , 23:07:00 WIB
RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan seluruh petinggi Partai Demokrat di kediamannya. Dalam pertemuan selama dua setengah jam yang dihadiri sekitar 200 orang politisi Demokrat dari Anggota DPR, Dewan Pembina dan Pengurus DPP yang dilaksanakan di pendopo rumah pribadi SBY di Puri Cikeas ini. Informasi yang beredar, Nazaruddin menjadi pembahasan utama pertemuan kali ini.
Puri Cikeas begitu sibuk. Ratusan aparat TNI bersenjata lengkap dan aparat dari polres Bogor menjaga ketat kediaman pribadi presiden SBY. Selain penghuni dan undangan, tidak satupun diizinkan masuk ke komplek perumahan mewah ini.
Untuk keselamatan Presiden, satuan Paspampres juga melengkapi pengamanan dengan x-ray scanner mobile yang diparkir tepat di portal masuk. Alat ini secara otomatis memindai tiap kendaraan yang melintas.
Sekitar pukul 18.45 WIB, tiga bus ukuran besar warna putih yang dikawal voorijder tiba di Puri Cikeas. Ketiga bus itu mengangkut para anggota fraksi PD DPR. Terlihat dalam rombongan di antaranya Juru Bicara Ruhut Sitompul dan Hayono Isman. Mengikuti bus ini mobil pribadi masing-masing anggota DPR yang kemudian masuk ke dalam komplek Puri Cikeas.
Angelina Sondakh juga terlihat datang dengan mobil pribadinya Toyota Alpard putih. Sementara mantan Bendahara Umum M. Nazaruddin dikabarkan tidak ikut hadir dalam pertemuan ini. "M. Nazaruddin tidak datang ikut! Tidak datang!" tulis Ketua DPP Bidang Hukum PD Benny K. Harman melalui pesan singkat kepada wartawan.
Kemudian, para anggota Dewan Pembina datang dengan kendaran pribadi. Terlihat hadir Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Jero Wacik dan EE Mangindaan. Begitupun dengan Ketum PD Anas Urbaningrum dengan kendaraan pribadinya.
Ruhut Sitompul mengatakan, pertemuan ini merupakan konsolidasi rutin antara dewan pembina dengan DPP dan anggota fraksi PD. "Ini konsolidasi. Kita dapat arahan dari Ketua Dewan Pembina. Ini acara rutin," ujar Ruhut di Cikeas, Jawa Barat, Rabu (25/5).
Apakah ini menyangkut pemecatan Bendahara Umum M. Nazaruddin?
"Oh tidak, kita sering kok. Di Partai Demokrat kualitas komunikasi kita sangat baik. Dalam kegiatan, seluruh anggota fraksi DPR, DPP dan dewan pembina. Ya namanya kumpul-kumpul, kangen-kangenan. Jumlah yang ikut 148 ditambah DPP sekitar 200-an. Ini ketua DPP saja," ungkapnya.
Pantauan Rakyat Merdeka Online, sekitar pukul 21.30-an wib, kegiatan selesai. Satu persatu politisi PD keluar meninggalkan Puri Cikeas dengan kendaraan pribadi.
Ruhut usai pertemuan mengatakan, kepada para kader demokrat SBY berpesan para kader harus mengingat sejarah perjuangan partai. "Kader tolong diingat saat berjuang pada 2001-2004, 2004-2009 dan tahun 2009 lalu rakyat masih percaya pada SBY dan Demokrat," ujar Ruhut menirukan SBY.
SBY juga minta agar kader terus berjuang dan kompak untuk memenangkan partai pada 2014 nanti. Sebab, tantangan kedepan tidaklah ringan. "Bapak juga mengatakan kita tegas tidak ada faksi, hasil kongres di Bandung sudah tegas, memang ada beberapa orang tapi Bapak ingatkan untuk bekerja keras," ungkapnya.
Ruhut juga mengungkapkan, kasus Nazaruddin banyak disinggung dalam konsolidasi partai ini. Menurutnya, SBY menjelaskan tentang tahapan-tahapan-tahapan pemeriksaan kode etik terhadap Nazaruddin, sampai akhirnya diumumkan senin lalu. "Jadi sudah semua pemikiran disampaikan," jelasnya.
Soal status Nazaruddin di DPR, SBY menyerahkan kepada DPP. "Tadi bapak juga katakan status Nazaruin itukan tupoksi DPP, jangan belum ada keputusan sudah ngomong macam-macam," ungkapnya. "Bapak dengan tegas mengatakan terkait dengan etika, Nazaruddin sudah dicopot. Sebagai anggota dpr hormati dulu proses hukum dan asas presumption of innocence," tambahnya.
Selain itu, soal aduan Nazaruddin, SBY juga sudah menerima nama itu langsung dari Nazaruddin. Bahkan, kelima orang itu sudah dipanggil oleh DK. "Bapak mengatakan kita adalah satu, kita negara hukum apapun yang dikemukakan Nazar asalkan ada bukti. Nama-nama itu juga sudah disampaikan oleh nazar dan sudah diminta klarifikasi oleh SBY semua membantahnya," tandasnya.
SBY juga memerintahkan untuk memberikan bantuan hukum kepada Nazaruddin. "Apabila ada proses hukum atas Nazar kita akan memberikan bantuan hukum, nanti akan dirapatkan lagi detailnya. Pengacara yang dipilih bisa Denny Kailimang, Benny K. Harman atau Amir Syamsuddin," tandasnya.[arp]
VIVAnews – Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, mempertanyakan niat Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh – dua kader Demokrat yang diduga terlibat kasus suap Kemenpora soal pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang.
“Badan Kehormatan DPR jangan jadi alat politik. Tindakan BK tidak boleh semata-mata berdasarkan niat untuk menjatuhkan kekuatan politik tertentu, karena kepentingan diri atau kelompok,” kata Didi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 26 Mei 2011.
Sebagai sesama anggota DPR, Didi meminta BK DPR untuk bersikap obyektif dan tidak tebang pilih. Ia mengingatkan, selama ini banyak anggota DPR yang tersangkut kasus hukum, namun justru belum diperiksa oleh BK.
Oleh karena itu, Didi mendesak BK untuk terlebih dahulu menindaklanjuti berbagai laporan dan pengaduan yang sudah jelas mengandung unsur pelanggaran hukum.
“Dahulukan pemeriksaan terhadap anggota DPR yang nyata-nyata telah menjadi terdakwa dan terpidana. Ini jadi pertaruhan reputasi BK,” tandas Didi yang merupakan anak dari Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin.
Sebelumnya, Ketua DPR dan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie, juga menyatakan bahwa rencana BK untuk memanggil Nazaruddin adalah tidak tepat.
“Saya bicara sebagai Ketua DPR. Kenapa anggota DPR yang sudah jelas terpidana tidak diproses? Apa karena menyangkut banyak partai maka mereka tidak diproses? Lalu apakah karena Nazaruddin menyangkut Demokrat, maka ia diproses?” kata Marzuki.
Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Menteri Pemuda dan Olah raga (Menpora) Andi Mallarangeng jadi orang yang disebut-sebut Nazaruddin bermain di proyek kementeriannya. Andi pun mengaku tidak mengetahui kenapa dirinya diseret-seret Nazaruddin.
"Saya juga tidak tahu kenapa saya yang dijadikan sasaran karena keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat," ujar Andi sebelum menghadiri Rapat dengar pendapat dengan Komisi X di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2011).
Menurut pria berkumis ini, tuduhan yang disampaikan mantan Bendahara Umum Demokrat bahwa dirinya bermain dalam proyek di Kemenpora tidak benar adanya.
"Yang jelas tuduhan seperti itu mengada-ada. Tapi silakan saja kan KPK sedang berjalan, biarkan saja semua diusut di KPK," terangnya.
Meski demikian, Andi mengaku dia dan jajaran Kemenpora siap untuk membantu KPK dalam mengusut dugaan suap yang menimpa Sekretarisnya, Wafid Muharam.
"Saya dan seluruh jajaran Kemenpora siap untuk membantu dan bekerja sama dengan KPK untuk mengusut tuntas kasus ini. Supaya jelas siapa yang salah dan yang harus bertanggungjawab secara hukum," imbuhnya.
Ruhut Sitompul: Rencana BK DPR Panggil Nazaruddin Bagian Dari Fitnah dan Pembunuhan Karakter Demokrat
Kamis, 26 Mei 2011 , 07:54:00 WIB
Laporan: Zul Hidayat Siregar
 M NAZARUDDIN/IST |
 |
Jurubicara DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, meski tidak mempersoalkan rencana pemanggilan BK DPR tersebut, tapi menertawakan tindakan lembaga penjaga etika dan moral DPR itu.
"Aku bukan tidak terima. Aku hanya tertawa termehek-mehek," ungkap Ruhut sambil tertawa saat dihubungi Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 26/5).
Ruhut mengatakan itu karena hingga saat ini Nazaruddin belum pernah menjalani proses hukum atas berbagai kasus yang disebut-sebut dilakukannya. Kata Ruhut, jangankan menjadi terpidana atau terdakwa, menjadi saksi bahkan dipanggil KPK pun Nazaruddin belum pernah.
"Itu (rencana pemanggilan) hanya keinginan satu dua orang di BK saja, biar tiap hari dia di tampil di TV. Sudah ada (anggota) yang jadi terpidana, sudah inkrah tidak pernah dipanggil BK. Dalam kasus Miranda, berapa orang yang sudah jadi terdakwa, kok nggak pernah diproses (BK DPR)," gugat Ruhut.
Tapi Ruhut memaklumi tentang adanya keinginan dari beberapa anggota BK untuk memanggil Nazaruddin tersebut. Karena DPR adalah lembaga politik. Ruhut menuding, pemanggilan digunakan sebagai bagian dari fitnah dan pembunuhan karakter terhadap Demokrat, karena dianggap sebagai pesaing terberat di 2014.
"Kita sudah ngertilah. Tapi kan rakyat sudah cerdas. Sudah tahu semuanya. Rakyat juga akan bertanya-tanya ini ada apa. Kok yang jadi saksi saja belum sudah dipanggil. Tapi yang sudah jadi terdakwa dan terpidana dibiarkan," tandas Ruhut.
Sejauh ini memang sudah ada anggota DPR yang berstatus sebagai terpidana dan terdakwa tapi masih aktif di DPR dan belum pernah diproses BK DPR. Dua anggota DPR yang bertatus terpidana adalah politisi PKS Muhammad Misbakhun dalam kasus L/C fiktif di Bank Century dan politisi PDIP Dudhie Makmun Murod dalam kasus Mirandagate. Sedangkan yang berstatus terdakwa adalah politisi PDIP, Panda Nababan dalam kasus yang sama dengan Dudhie Makmun Murod. [zul]
HASIL PERTEMUAN CIKEAS
Ruhut Sitompul: Pertemuan Cikeas Bukan untuk Bahas Nazaruddin
Petinggi Demokrat Bilang Pertemuan Ini Ajang Konsolidasi
Rabu, 25 Mei 2011 , 23:07:00 WIB
Laporan: Marula Sardi
 SBY/IST |
|
Puri Cikeas begitu sibuk. Ratusan aparat TNI bersenjata lengkap dan aparat dari polres Bogor menjaga ketat kediaman pribadi presiden SBY. Selain penghuni dan undangan, tidak satupun diizinkan masuk ke komplek perumahan mewah ini.
Untuk keselamatan Presiden, satuan Paspampres juga melengkapi pengamanan dengan x-ray scanner mobile yang diparkir tepat di portal masuk. Alat ini secara otomatis memindai tiap kendaraan yang melintas.
Sekitar pukul 18.45 WIB, tiga bus ukuran besar warna putih yang dikawal voorijder tiba di Puri Cikeas. Ketiga bus itu mengangkut para anggota fraksi PD DPR. Terlihat dalam rombongan di antaranya Juru Bicara Ruhut Sitompul dan Hayono Isman. Mengikuti bus ini mobil pribadi masing-masing anggota DPR yang kemudian masuk ke dalam komplek Puri Cikeas.
Angelina Sondakh juga terlihat datang dengan mobil pribadinya Toyota Alpard putih. Sementara mantan Bendahara Umum M. Nazaruddin dikabarkan tidak ikut hadir dalam pertemuan ini. "M. Nazaruddin tidak datang ikut! Tidak datang!" tulis Ketua DPP Bidang Hukum PD Benny K. Harman melalui pesan singkat kepada wartawan.
Kemudian, para anggota Dewan Pembina datang dengan kendaran pribadi. Terlihat hadir Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Jero Wacik dan EE Mangindaan. Begitupun dengan Ketum PD Anas Urbaningrum dengan kendaraan pribadinya.
Ruhut Sitompul mengatakan, pertemuan ini merupakan konsolidasi rutin antara dewan pembina dengan DPP dan anggota fraksi PD. "Ini konsolidasi. Kita dapat arahan dari Ketua Dewan Pembina. Ini acara rutin," ujar Ruhut di Cikeas, Jawa Barat, Rabu (25/5).
Apakah ini menyangkut pemecatan Bendahara Umum M. Nazaruddin?
"Oh tidak, kita sering kok. Di Partai Demokrat kualitas komunikasi kita sangat baik. Dalam kegiatan, seluruh anggota fraksi DPR, DPP dan dewan pembina. Ya namanya kumpul-kumpul, kangen-kangenan. Jumlah yang ikut 148 ditambah DPP sekitar 200-an. Ini ketua DPP saja," ungkapnya.
Pantauan Rakyat Merdeka Online, sekitar pukul 21.30-an wib, kegiatan selesai. Satu persatu politisi PD keluar meninggalkan Puri Cikeas dengan kendaraan pribadi.
Ruhut usai pertemuan mengatakan, kepada para kader demokrat SBY berpesan para kader harus mengingat sejarah perjuangan partai. "Kader tolong diingat saat berjuang pada 2001-2004, 2004-2009 dan tahun 2009 lalu rakyat masih percaya pada SBY dan Demokrat," ujar Ruhut menirukan SBY.
SBY juga minta agar kader terus berjuang dan kompak untuk memenangkan partai pada 2014 nanti. Sebab, tantangan kedepan tidaklah ringan. "Bapak juga mengatakan kita tegas tidak ada faksi, hasil kongres di Bandung sudah tegas, memang ada beberapa orang tapi Bapak ingatkan untuk bekerja keras," ungkapnya.
Ruhut juga mengungkapkan, kasus Nazaruddin banyak disinggung dalam konsolidasi partai ini. Menurutnya, SBY menjelaskan tentang tahapan-tahapan-tahapan pemeriksaan kode etik terhadap Nazaruddin, sampai akhirnya diumumkan senin lalu. "Jadi sudah semua pemikiran disampaikan," jelasnya.
Soal status Nazaruddin di DPR, SBY menyerahkan kepada DPP. "Tadi bapak juga katakan status Nazaruin itukan tupoksi DPP, jangan belum ada keputusan sudah ngomong macam-macam," ungkapnya. "Bapak dengan tegas mengatakan terkait dengan etika, Nazaruddin sudah dicopot. Sebagai anggota dpr hormati dulu proses hukum dan asas presumption of innocence," tambahnya.
Selain itu, soal aduan Nazaruddin, SBY juga sudah menerima nama itu langsung dari Nazaruddin. Bahkan, kelima orang itu sudah dipanggil oleh DK. "Bapak mengatakan kita adalah satu, kita negara hukum apapun yang dikemukakan Nazar asalkan ada bukti. Nama-nama itu juga sudah disampaikan oleh nazar dan sudah diminta klarifikasi oleh SBY semua membantahnya," tandasnya.
SBY juga memerintahkan untuk memberikan bantuan hukum kepada Nazaruddin. "Apabila ada proses hukum atas Nazar kita akan memberikan bantuan hukum, nanti akan dirapatkan lagi detailnya. Pengacara yang dipilih bisa Denny Kailimang, Benny K. Harman atau Amir Syamsuddin," tandasnya.[arp]
Demokrat Minta Kasus Nazar Jangan Dipolitisir
"Badan Kehormatan DPR jangan jadi alat politik," kata Ketua DPP Demokrat.
Kamis, 26 Mei 2011, 12:28 WIB
Anggi Kusumadewi, Suryanta Bakti Susila Muhammad Nazaruddin. (flickr.com)
“Badan Kehormatan DPR jangan jadi alat politik. Tindakan BK tidak boleh semata-mata berdasarkan niat untuk menjatuhkan kekuatan politik tertentu, karena kepentingan diri atau kelompok,” kata Didi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 26 Mei 2011.
Sebagai sesama anggota DPR, Didi meminta BK DPR untuk bersikap obyektif dan tidak tebang pilih. Ia mengingatkan, selama ini banyak anggota DPR yang tersangkut kasus hukum, namun justru belum diperiksa oleh BK.
Oleh karena itu, Didi mendesak BK untuk terlebih dahulu menindaklanjuti berbagai laporan dan pengaduan yang sudah jelas mengandung unsur pelanggaran hukum.
“Dahulukan pemeriksaan terhadap anggota DPR yang nyata-nyata telah menjadi terdakwa dan terpidana. Ini jadi pertaruhan reputasi BK,” tandas Didi yang merupakan anak dari Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin.
Sebelumnya, Ketua DPR dan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie, juga menyatakan bahwa rencana BK untuk memanggil Nazaruddin adalah tidak tepat.
“Saya bicara sebagai Ketua DPR. Kenapa anggota DPR yang sudah jelas terpidana tidak diproses? Apa karena menyangkut banyak partai maka mereka tidak diproses? Lalu apakah karena Nazaruddin menyangkut Demokrat, maka ia diproses?” kata Marzuki.
Detik Forum
Senin, 23/05/2011 22:38 WIB
Nazaruddin: Banyak Kader PD yang Langgar Etika, Semua Akan Saya Buka
Jakarta - Dipecat dari Bendahara Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin berang. Dia mengancam akan membuka semua pelanggaran etika yang dilakukan kader PD. Nazaruddin akan melakukan serangan balik.
"Kalau masalah etika banyak kader PD yang melakukan kesalahan etika, itu kalau perlu semua akan saya buka," tegas Nazaruddin saat memberikan keterangan kepada detikcom, Senin (23/5/2011) malam.
Nazaruddin juga menyampaikan kegeramannya kepada Sekretaris Dewan Kehormatan (DK) PD Amir Syamsudin. Sampai-sampai dia menuding Amir sebagai koruptor dan akan melaporkan Amir ke KPK.
"Misalnya Pak Amir beliau pengacara yang membela kasus BLBI dan beliau selalu menjual nama PD di Mahkamah Agung ini kan menyalahi etika dan dialah koruptor yang sebenarnya. Saya akan lapor ke KPK," jelas Nazaruddin.
Nazaruddin merasa diperlakukan tidak adil. Pemecatan dirinya dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan dewan kehormatan.
"Kalau dilihat lagi lebih banyak lagi yang lain. Saya lihat luar biasa ketidakadilan yang dilakukan," tuturnya.
Hadir dalam konferensi pers pemberhentian Nazaruddin dari Bendahara Umum PD, Sekretaris Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin, Anggota Dewan Kehormatan PD EE Mangindaan, dan Anggota Dewan Kehormatan PD Jero Wacik. Selain itu juga hadir Ketua DPP PD Bidang Informasi, Andi Nurpati.
Nazaruddin: Andi dan Amir Syamsuddin Rekayasa Pemberhentian Saya
Jakarta - Partai Demokrat resmi memberhentikan Muhammad Nazaruddin dari posisi sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat (PD). Nazaruddin bereaksi dengan menyebut pemberhentiannya itu penuh rekayasa.
"Ini sih direkayasa oleh seorang Amir Syamsuddin dan Andi Mallarangeng untuk menyimpangsiurkan kasus suap Kemenpora. Saya sudah tahu pemberhentian saya ini direkayasa sejak awal," tuding Nazaruddin.
Hal ini disampaikan Nazar kepada detikcom, Senin (23/5/2011) menanggapi keputusan Dewan Kehormatan PD memberhentikannya dari jabatan Bendahara umum PD.
Nazar mengatakan pemberhentiannya penuh muatan politis. Sebagai kader muda PD yang karirnya tengah naik daun, Nazar merasa telah diperlakukan tidak adil oleh partai penguasa tersebut.
"Saya lihat luar biasa ketidakadilan yang dilakukan," keluhnya.
Namun ia tak akan mengeluh kepada Ketua Dewan Pembina PD, Susilo Bambang Yudhoyono. "Saya sih nggak akan lapor Pak SBY. Saya yakin beliau orang yang bijaksana dan tahu betul hukum," tandasnya.
Ia juga mengucap terimakasih atas dukungan Ketum PD Anas Urbaningrum yang mendukungnya. Meski Anas akhirnya tak menghadiri pengumuman pemberhentiannya.
"Saya rasa Mas Anas sudah objektif luar biasa melakukan pembelaan," paparnya
Selasa, 24/05/2011 09:12 WIB
Amir Syamsuddin Tantang Nazaruddin Buktikan Tudingannya
Jakarta - Muhammad Nazaruddin melempar tudingan miring ke sekretaris Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin setelah dirinya dicopot dari Bendahara Umum PD. Amir pun menantang Nazar untuk membuktikan tudingannya kepada masyarakat.
"Karena yang bersangkutan menggunakan sarana publik melempar fitnah kepada saya maka kewajiban yang bersangkutan segera membuka bukti-bukti tuduhannya kepada publik agar masyarakat tahu apakah Nazaruddin pembohong atau Tidak," tantang Amir.
Hal ini disampaikan Amir kepada detikcom, Selasa (24/5/2011).
Amir menilai Nazaruddin sedang dalam kondisi tidak tenang. Sehingga ia berani menuding Amir sebagai pengacara koruptor BLBI hingga hendak melaporkannya ke KPK.
"Saya memahami kegalauan yang dirasakan Nazaruddin. Namun jangan sampai dia kehilangan kendali melakukan fitnah kesana kemari. Khususnya tudingan kepada saya menyangkut BLBI dan membawa nama PD ke Mahkamah Agung adalah gambaran betapa 'sakitnya' dia," tutur Amir.
Amir pun tak yakin Nazaruddin punya bukti atas tudingannya. "Kalau bisa dibuktikan 10 persen saja dari tuduhannya itu akan sangat saya hargai," sindirnya.
Sebelumnya Nazaruddin menuding pencopotannya sebagai Bendahara Umum PD atas rekayasa Andi Malarangeng dan Amir Syamsuddin. Ia mengancam akan melaporkan Amir Syamsuddin yang disebutnya sebagai pengacara koruptor ke KPK
.
.
Nazaruddin: Banyak Kader PD yang Langgar Etika, Semua Akan Saya Buka
Jakarta - Dipecat dari Bendahara Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin berang. Dia mengancam akan membuka semua pelanggaran etika yang dilakukan kader PD. Nazaruddin akan melakukan serangan balik.
"Kalau masalah etika banyak kader PD yang melakukan kesalahan etika, itu kalau perlu semua akan saya buka," tegas Nazaruddin saat memberikan keterangan kepada detikcom, Senin (23/5/2011) malam.
Nazaruddin juga menyampaikan kegeramannya kepada Sekretaris Dewan Kehormatan (DK) PD Amir Syamsudin. Sampai-sampai dia menuding Amir sebagai koruptor dan akan melaporkan Amir ke KPK.
"Misalnya Pak Amir beliau pengacara yang membela kasus BLBI dan beliau selalu menjual nama PD di Mahkamah Agung ini kan menyalahi etika dan dialah koruptor yang sebenarnya. Saya akan lapor ke KPK," jelas Nazaruddin.
Nazaruddin merasa diperlakukan tidak adil. Pemecatan dirinya dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan dewan kehormatan.
"Kalau dilihat lagi lebih banyak lagi yang lain. Saya lihat luar biasa ketidakadilan yang dilakukan," tuturnya.
Hadir dalam konferensi pers pemberhentian Nazaruddin dari Bendahara Umum PD, Sekretaris Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin, Anggota Dewan Kehormatan PD EE Mangindaan, dan Anggota Dewan Kehormatan PD Jero Wacik. Selain itu juga hadir Ketua DPP PD Bidang Informasi, Andi Nurpati.
Nazaruddin: Andi dan Amir Syamsuddin Rekayasa Pemberhentian Saya
Jakarta - Partai Demokrat resmi memberhentikan Muhammad Nazaruddin dari posisi sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat (PD). Nazaruddin bereaksi dengan menyebut pemberhentiannya itu penuh rekayasa.
"Ini sih direkayasa oleh seorang Amir Syamsuddin dan Andi Mallarangeng untuk menyimpangsiurkan kasus suap Kemenpora. Saya sudah tahu pemberhentian saya ini direkayasa sejak awal," tuding Nazaruddin.
Hal ini disampaikan Nazar kepada detikcom, Senin (23/5/2011) menanggapi keputusan Dewan Kehormatan PD memberhentikannya dari jabatan Bendahara umum PD.
Nazar mengatakan pemberhentiannya penuh muatan politis. Sebagai kader muda PD yang karirnya tengah naik daun, Nazar merasa telah diperlakukan tidak adil oleh partai penguasa tersebut.
"Saya lihat luar biasa ketidakadilan yang dilakukan," keluhnya.
Namun ia tak akan mengeluh kepada Ketua Dewan Pembina PD, Susilo Bambang Yudhoyono. "Saya sih nggak akan lapor Pak SBY. Saya yakin beliau orang yang bijaksana dan tahu betul hukum," tandasnya.
Ia juga mengucap terimakasih atas dukungan Ketum PD Anas Urbaningrum yang mendukungnya. Meski Anas akhirnya tak menghadiri pengumuman pemberhentiannya.
"Saya rasa Mas Anas sudah objektif luar biasa melakukan pembelaan," paparnya
Selasa, 24/05/2011 09:12 WIB
Amir Syamsuddin Tantang Nazaruddin Buktikan Tudingannya
Jakarta - Muhammad Nazaruddin melempar tudingan miring ke sekretaris Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin setelah dirinya dicopot dari Bendahara Umum PD. Amir pun menantang Nazar untuk membuktikan tudingannya kepada masyarakat.
"Karena yang bersangkutan menggunakan sarana publik melempar fitnah kepada saya maka kewajiban yang bersangkutan segera membuka bukti-bukti tuduhannya kepada publik agar masyarakat tahu apakah Nazaruddin pembohong atau Tidak," tantang Amir.
Hal ini disampaikan Amir kepada detikcom, Selasa (24/5/2011).
Amir menilai Nazaruddin sedang dalam kondisi tidak tenang. Sehingga ia berani menuding Amir sebagai pengacara koruptor BLBI hingga hendak melaporkannya ke KPK.
"Saya memahami kegalauan yang dirasakan Nazaruddin. Namun jangan sampai dia kehilangan kendali melakukan fitnah kesana kemari. Khususnya tudingan kepada saya menyangkut BLBI dan membawa nama PD ke Mahkamah Agung adalah gambaran betapa 'sakitnya' dia," tutur Amir.
Amir pun tak yakin Nazaruddin punya bukti atas tudingannya. "Kalau bisa dibuktikan 10 persen saja dari tuduhannya itu akan sangat saya hargai," sindirnya.
Sebelumnya Nazaruddin menuding pencopotannya sebagai Bendahara Umum PD atas rekayasa Andi Malarangeng dan Amir Syamsuddin. Ia mengancam akan melaporkan Amir Syamsuddin yang disebutnya sebagai pengacara koruptor ke KPK
.
.
KPK Bentuk Tim Usut Motif Nazaruddin Beri Uang ke Sekjen MK
Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri motif pemberian uang oleh politikus Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ke Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Janedjri M Gaffar. Untuk itu, KPK membentuk tim pengkaji untuk menelusuri motif pemberian uang tersebut.
"Nanti tim akan kita tugaskan mencari sedalamnya-dalamnya pemberian itu," kata Wakil Ketua KPK M Jassin ketika dihubungi, Selasa, (24/5/2011).
KPK telah menerima laporan Ketua MK Mahfud MD dan Sekjen MK Janedjri M Gaffar mengenai pemberian uang yang dilakukan Muhammad Nazaruddin. Namun Jasin mengatakan, KPK masih belum mendapatkan motif dari pemberian tersebut.
"Artinya pemberian dari Nazaruddin kepada Sekjend MK, apakah ada motif. Menurut pengakuan dari Pak Sekjen dan Pak Mahfud, tidak ada motif. Tetapi kita tidak boleh hanya menerima laporan semacam itu," papar Jasin.
Duit yang diberikan Nazaruddin kepada Janedjri sebesar SGD 120 ribu. Tiga hari kemudian, uang tersebut dikembalikan ke kediaman Nazaruddin dengan bukti tanda terima. Nazaruddin membantah informasi ini dan menyebutnya sebagai fitnah.
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri motif pemberian uang oleh politikus Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ke Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Janedjri M Gaffar. Untuk itu, KPK membentuk tim pengkaji untuk menelusuri motif pemberian uang tersebut.
"Nanti tim akan kita tugaskan mencari sedalamnya-dalamnya pemberian itu," kata Wakil Ketua KPK M Jassin ketika dihubungi, Selasa, (24/5/2011).
KPK telah menerima laporan Ketua MK Mahfud MD dan Sekjen MK Janedjri M Gaffar mengenai pemberian uang yang dilakukan Muhammad Nazaruddin. Namun Jasin mengatakan, KPK masih belum mendapatkan motif dari pemberian tersebut.
"Artinya pemberian dari Nazaruddin kepada Sekjend MK, apakah ada motif. Menurut pengakuan dari Pak Sekjen dan Pak Mahfud, tidak ada motif. Tetapi kita tidak boleh hanya menerima laporan semacam itu," papar Jasin.
Duit yang diberikan Nazaruddin kepada Janedjri sebesar SGD 120 ribu. Tiga hari kemudian, uang tersebut dikembalikan ke kediaman Nazaruddin dengan bukti tanda terima. Nazaruddin membantah informasi ini dan menyebutnya sebagai fitnah.
Ruhut: Demokrat Diterpa Masalah, SBY Tetap Cool
Irwan Nugroho - detikNews
Jakarta - Partai Demokrat tengah terjerumus ke konflik internal pasca terungkapnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan salah seorang petinggi partai. Sebagai pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina PD, bagaimana SBY menyikapi persoalan ini?
"Pak SBY kalau menghadapi masalah paling cool, beliau sangat tenang," kata Juru Bicara PD Ruhut Sitompoel kepada detikcom, Selasa (24/5/2011).
"Beliau adalah negarawan yang santun dan rendah hati. Kita sangat bangga punya Pak SBY," kata anggota Komisi III DPR ini.
Ruhut mengatakan, kondisi internal PD saat ini baik-baik saja, meski mendapat serangan balik dari Nazaruddin setelah dicopot dari bendahara umum partai. Kader PD tetap solid.
"Semua kader Demokrat kompak. Ada satu, dua orang yang begitu itu karena kegenitan saja. Tapi pengurus sampai akar rumput yang jumlahnya 1 juta tidak akan goyah," cetus Ruhut.
Menurut Ruhut, PD tidak akan menuntut balik atas tuduhan yang dilempar Nazaruddin. "Kalau kita patuh dengan dewan pembina saja, semua putusannya kita dukung begitu juga kita dengan Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Sekjen Edhie Baskoro," timpalnya.
Ia memahami tindakan Nazaruddin yang tengah terpojok. Namun, ia meminta semua tuduhan itu mampu dibuktikan oleh rekan separtainya tersebut. "Belum tahu, mungkin dia (Nazaruddin) lagi istirahat," kata Ruhut saat ditanya apa Nazaruddin sudah bertemu dengan jajaran PD lagi.
Sebelumnya diberitakan, Nazaruddin menuding Andi Malarrarangeng dan Amir Syamsuddin, dua politikus PD lainnya, merekayasa pencopotannya dari bendahara umum. Nazaruddin juga menuding Choel Mallarangeng, adik Andi, memainkan proyek Kemenpora atas pengetahuan Andi Mallarangeng. Nazarudin akan mengungkapkan semua itu, kemarin, namun batal.
Cikeas Bogor (ANTARA News) - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan proses komunikasi di partai Demokrat tetap berjalan baik dan meminta agar kasus yang belakangan terjadi tidak memudarkan langkah perjuangan yang telah ditempuh dengan susah payah.
Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan pernyataan itu disampaikan SBY kepada anggota fraksi Partai Demokrat di DPR RI yang hadir dalam silaturahmi fraksi Partai Demokrat di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Rabu malam.
Selain dihadiri sekitar 148 anggota fraksi Partai Demokrat di DPR RI, pertemuan itu dihadiri pula oleh anggota dewan pimpinan pusat serta dewan penasehat Partai Demokrat yang berlangsung sejak pukul 20.00 WIB.
"Tadi SBY menyampaikan kepada kader yang hadir untuk tetap ingat perjuangan sejak 2001 hingga 2004 dan kemudian 2004 - 2009 sekarang," kata Ruhut mengutip pesan Yudhoyono.
Dia menjelaskan SBY dalam wejangannya, juga sempat menyinggung masalah yang membelit mantan Bendahara Umum partai tersebut Muhammad Nazaruddin dengan menjelaskan proses pemeriksaan yang dilakukan dewan kehormatan hingga pengumuman pencopotan Nazaruddin dari posisi bendahara umum Partai Demokrat.
"Dalam proses pemeriksaan Nazaruddin, Bapak mendengar dari kedua belah pihak, ini menunjukkan proses komunikasi di partai kami sangat baik," katanya.
Selain itu, menurut Ruhut, Presiden juga sudah mengetahui lima nama lain anggota Partai Demokrat yang disebut-sebut Nazaruddin terlibat kasus suap di kantor Kementrian Pemuda dan Olahraga ini.
"SBY sudah memanggil nama-nama yang disebutkan Nazaruddin, memang SBY tidak menyebutkan siapa saja, yang jelas lima orang dan kelimanya sudah membantah apa yang disebutkan oleh Nazaruddin," kata Ruhut.
Sementara terkait status Nazaruddin sebagai angota DPR, SBY sebagai ketua dewan pembina masih menunggu proses hukum yang sedang berlangsung.
"Kami menghormati proses hukum. Oleh karena itu maka kita tunggu berlangsungnya proses tersebut," katanya.
Yudhoyono juga meminta agar dewan pimpinan pusat atau pengurus harian segera melakukan rapat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pasca pengumuman diberhentikannya Nazaruddin sebagai bendahara umum partai.
Sekitar 148 orang anggota fraksi Partai Demokrat datang ke Cikeas dengan menggunakan tiga bus besar. Namun Ruhut mengatakan Nazaruddin tidak hadir dalam acara yang tertutup bagi pers tersebut.(*)
Jakarta - Partai Demokrat tengah terjerumus ke konflik internal pasca terungkapnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan salah seorang petinggi partai. Sebagai pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina PD, bagaimana SBY menyikapi persoalan ini?
"Pak SBY kalau menghadapi masalah paling cool, beliau sangat tenang," kata Juru Bicara PD Ruhut Sitompoel kepada detikcom, Selasa (24/5/2011).
"Beliau adalah negarawan yang santun dan rendah hati. Kita sangat bangga punya Pak SBY," kata anggota Komisi III DPR ini.
Ruhut mengatakan, kondisi internal PD saat ini baik-baik saja, meski mendapat serangan balik dari Nazaruddin setelah dicopot dari bendahara umum partai. Kader PD tetap solid.
"Semua kader Demokrat kompak. Ada satu, dua orang yang begitu itu karena kegenitan saja. Tapi pengurus sampai akar rumput yang jumlahnya 1 juta tidak akan goyah," cetus Ruhut.
Menurut Ruhut, PD tidak akan menuntut balik atas tuduhan yang dilempar Nazaruddin. "Kalau kita patuh dengan dewan pembina saja, semua putusannya kita dukung begitu juga kita dengan Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Sekjen Edhie Baskoro," timpalnya.
Ia memahami tindakan Nazaruddin yang tengah terpojok. Namun, ia meminta semua tuduhan itu mampu dibuktikan oleh rekan separtainya tersebut. "Belum tahu, mungkin dia (Nazaruddin) lagi istirahat," kata Ruhut saat ditanya apa Nazaruddin sudah bertemu dengan jajaran PD lagi.
Sebelumnya diberitakan, Nazaruddin menuding Andi Malarrarangeng dan Amir Syamsuddin, dua politikus PD lainnya, merekayasa pencopotannya dari bendahara umum. Nazaruddin juga menuding Choel Mallarangeng, adik Andi, memainkan proyek Kemenpora atas pengetahuan Andi Mallarangeng. Nazarudin akan mengungkapkan semua itu, kemarin, namun batal.
SBY : Komunikasi Partai Demokrat Tetap Baik
Rabu, 25 Mei 2011 22:48 WIB | 489 Views
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (FOTO. ANTARA)
Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan pernyataan itu disampaikan SBY kepada anggota fraksi Partai Demokrat di DPR RI yang hadir dalam silaturahmi fraksi Partai Demokrat di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Rabu malam.
Selain dihadiri sekitar 148 anggota fraksi Partai Demokrat di DPR RI, pertemuan itu dihadiri pula oleh anggota dewan pimpinan pusat serta dewan penasehat Partai Demokrat yang berlangsung sejak pukul 20.00 WIB.
"Tadi SBY menyampaikan kepada kader yang hadir untuk tetap ingat perjuangan sejak 2001 hingga 2004 dan kemudian 2004 - 2009 sekarang," kata Ruhut mengutip pesan Yudhoyono.
Dia menjelaskan SBY dalam wejangannya, juga sempat menyinggung masalah yang membelit mantan Bendahara Umum partai tersebut Muhammad Nazaruddin dengan menjelaskan proses pemeriksaan yang dilakukan dewan kehormatan hingga pengumuman pencopotan Nazaruddin dari posisi bendahara umum Partai Demokrat.
"Dalam proses pemeriksaan Nazaruddin, Bapak mendengar dari kedua belah pihak, ini menunjukkan proses komunikasi di partai kami sangat baik," katanya.
Selain itu, menurut Ruhut, Presiden juga sudah mengetahui lima nama lain anggota Partai Demokrat yang disebut-sebut Nazaruddin terlibat kasus suap di kantor Kementrian Pemuda dan Olahraga ini.
"SBY sudah memanggil nama-nama yang disebutkan Nazaruddin, memang SBY tidak menyebutkan siapa saja, yang jelas lima orang dan kelimanya sudah membantah apa yang disebutkan oleh Nazaruddin," kata Ruhut.
Sementara terkait status Nazaruddin sebagai angota DPR, SBY sebagai ketua dewan pembina masih menunggu proses hukum yang sedang berlangsung.
"Kami menghormati proses hukum. Oleh karena itu maka kita tunggu berlangsungnya proses tersebut," katanya.
Yudhoyono juga meminta agar dewan pimpinan pusat atau pengurus harian segera melakukan rapat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pasca pengumuman diberhentikannya Nazaruddin sebagai bendahara umum partai.
Sekitar 148 orang anggota fraksi Partai Demokrat datang ke Cikeas dengan menggunakan tiga bus besar. Namun Ruhut mengatakan Nazaruddin tidak hadir dalam acara yang tertutup bagi pers tersebut.(*)
Wow... Nadila Ernesta Berbikini di Private Party
RMOL. Belum diketahui motif tersebarnya 14 versi foto syur Nadila Ernesta berbikini ria dalam sebuah private party bersama teman-temannya. Dikerjain orang, tak sengaja tersebar atau sengaja disebar demi popularitas? Wallahualam.
Syahrini, Agni Pratistha dan kini Nadila Ernesta. Ketiganya dalam pekan terakhir mengisi kehebohan dunia entertainment lewat foto-foto syurnya yang beredar di internet.
Nama terakhir yang disebut tadi bahkan lebih gila-gilaan lagi berekspresi nakal dan menantang dalam 14 jenis foto berbeda. Ya, ketika ditelusuri, ke-14 foto Nadila Ernesta sejauh ini diketahui sudah di-upload alias nongol di dunia maya sejak April lalu.
Lokasi pembuatan foto-foto private party Nadila bersama teman-temannya sepertinya digelar di sebuah rumah mewah. Secara keseluruhan, bintang film horor Hantu Rumah Ampera itu terlihat berpose nakal dan ekspresif. Ada gambar Nadila yang berbikini backless one piece warna hitam yang aduhai dan bertopi polisi sedang bergelayut di seorang pria remaja.
Ada pula foto bekas pacar Eno ‘Netral’ itu tampak belakang sedang memeluk teman prianya yang berkaus hitam. Masih berbikini, Nadila juga tampak berpose dengan beberapa teman wanitanya.
Sepertinya Nadila dan teman-teman saat itu sangat menikmati pesta itu. Gelas-gelas minuman alkohol berserakan di sekitar mereka.
Namun Nadila Ernesta hingga kemarin siang masih bungkam tentang foto-foto nakalnya yang tersebar di dunia maya. Melalui manajernya, Didi, Asian Best Supermodel 2011 itu enggan berkomentar lebih lanjut sebelum memiliki data dan informasi yang cukup.
“Jangan sekarang ya, soalnya kita baru akan bicara kalau informasi dan datanya sudah cukup,” ucap Didi ketika dihubungi wartawan, kemarin.
Didi juga mengaku dirinya belum sempat bertemu Nadila. Makanya, ia belum tahu apakah Nadila sudah mengetahui foto tersebut atau tidak.
“Belum (ketemu), makanya saya belum bisa komentar soal itu karena belum punya informasi yang cukup,” tambahnya.
Beredarnya foto-foto nakal Nadila tidak menutup fakta selebriti Indonesia sekarang sedang diserang ‘virus’ foto-foto nakal. Motif penyebaran foto-foto itu juga misterius. Apa karena dikerjain orang, tak sengaja tersebar atau sengaja disebar demi popularitas artis bersangkutan. [RM]
Syahrini, Agni Pratistha dan kini Nadila Ernesta. Ketiganya dalam pekan terakhir mengisi kehebohan dunia entertainment lewat foto-foto syurnya yang beredar di internet.
Nama terakhir yang disebut tadi bahkan lebih gila-gilaan lagi berekspresi nakal dan menantang dalam 14 jenis foto berbeda. Ya, ketika ditelusuri, ke-14 foto Nadila Ernesta sejauh ini diketahui sudah di-upload alias nongol di dunia maya sejak April lalu.
Lokasi pembuatan foto-foto private party Nadila bersama teman-temannya sepertinya digelar di sebuah rumah mewah. Secara keseluruhan, bintang film horor Hantu Rumah Ampera itu terlihat berpose nakal dan ekspresif. Ada gambar Nadila yang berbikini backless one piece warna hitam yang aduhai dan bertopi polisi sedang bergelayut di seorang pria remaja.
Ada pula foto bekas pacar Eno ‘Netral’ itu tampak belakang sedang memeluk teman prianya yang berkaus hitam. Masih berbikini, Nadila juga tampak berpose dengan beberapa teman wanitanya.
Sepertinya Nadila dan teman-teman saat itu sangat menikmati pesta itu. Gelas-gelas minuman alkohol berserakan di sekitar mereka.
Namun Nadila Ernesta hingga kemarin siang masih bungkam tentang foto-foto nakalnya yang tersebar di dunia maya. Melalui manajernya, Didi, Asian Best Supermodel 2011 itu enggan berkomentar lebih lanjut sebelum memiliki data dan informasi yang cukup.
“Jangan sekarang ya, soalnya kita baru akan bicara kalau informasi dan datanya sudah cukup,” ucap Didi ketika dihubungi wartawan, kemarin.
Didi juga mengaku dirinya belum sempat bertemu Nadila. Makanya, ia belum tahu apakah Nadila sudah mengetahui foto tersebut atau tidak.
“Belum (ketemu), makanya saya belum bisa komentar soal itu karena belum punya informasi yang cukup,” tambahnya.
Beredarnya foto-foto nakal Nadila tidak menutup fakta selebriti Indonesia sekarang sedang diserang ‘virus’ foto-foto nakal. Motif penyebaran foto-foto itu juga misterius. Apa karena dikerjain orang, tak sengaja tersebar atau sengaja disebar demi popularitas artis bersangkutan. [RM]
Kenaikan TDL Dinilai Tidak Perlu Dan Belum Mendesak
RMOL.PLN tidak mau ikut campur soal rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tahun depan sebesar 10-15 persen. Perusahaan listrik pelat merah itu menyerahkannya kepada pemerintah dan DPR sambil terus meningkatkan pelayanan listrik buat masyarakat.
Direktur Utama PLN Dahlan Iskan mengatakan, pihaknya mengikuti semua keputusan pemerintah dan DPR terkait rencana kenaikan TDL.
“Soal tarif dan marjin itu domain pemerintah dan DPR. PLN menunggu saja sambil terus konsentrasi memperbaiki kualitas pasokan dan pelayanan listrik ke masyarakat,” ujar Dahlan.
Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN Bambang Dwiyanto menambahkan, meskipun kenaikan TDL tidak begitu memberikan dampak apapun bagi PLN, namun pihaknya tetap fokus meningkatkan pelayanan listrik kepada masyarakat.
“Kami akan meningkatkan pelayanan serta menjaga pasokan listrik supaya tidak terjadi kekurangan,” ujar Bambang kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Bambang juga mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan efisiensi biaya produksi listrik supaya bisa lebih murah dan menghemat anggaran.
Menurutnya, ada beberapa program yang sedang dijalankan perusahaan listrik pelat merah itu. Di antaranya, program gratis penambahan daya, gratis perpindahan dari pasca bayar ke prabayar dan gerakan sehari sejuta sambungan.
“Kita akan menghabiskan daftar tunggu pemasangan listrik dan ditargetkan Juni habis. Untuk saat ini daftar tunggu ada sekitar 500 ribuan,” ucapnya.
Selain itu, kata dia, PLN juga sedang meningkatkan rasio elektrifikasi penggunaan listrik menjadi 60 persen per provinsi. Menurut Bambang, saat ini pengguna listrik Indonesia timur masih di bawah 60 persen.
Beberapa pihak memang meminta agar pemerintah mengkaji kembali rencana menaikkan TDL 15 persen pada 2012. Sebab, kenaikan tersebut tidak mendesak dan tingkat belanja pemerintah juga masih lemah.
“Itu (kenaikan) dilihat kalau tidak punya duit. Tapi, pemerintah bukan tidak punya duit, justru karena mereka tidak bisa belanja. Jadi (TDL) tidak naik pun nggak apa-apa karena tidak mendesak,” tegas pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurutnya, belanja anggaran pemerintah masih lemah, maka kenaikan tarif setrum itu tidak ada gunanya. Artinya, pemerintah menaikkan TDL hanya untuk menabung. “Sekarang, buat apa ada uang di tangan tapi tidak bisa dibelanjakan,” sentilnya.
Kondisi itu, katanya, justru akan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia, seperti naiknya angka inflasi dan berkurangnya daya beli masyarakat.
Purbaya mengatakan, jika pemerintah yakin tahun depan bisa membelanjakan anggarannya jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, maka kenaikan TDL bisa berdampak positif bagi perekonomian.
Namun, Purbaya melihat dampak kenaikan TDL terhadap inflasi tergolong rendah. Menurutnya, dengan menaikkan TDL sebesar 10 persen, dampak inflasinya sekitar 0,2 persen. Tapi, berdasarkan hitungan, dampaknya jauh lebih rendah lagi.
“Kalau hitungan tahun lalu, kenaikan TDL berdampak besar pada inflasi karena ada kenaikan pangan yang signifikan di bulan yang sama,” tukasnya.
Sebab itu, lanjut Purbaya, jika ingin menaikkan TDL di 2012, maka pemerintah harus menjaga kenaikan harga pangan. Artinya, Perum Bulog harus melakukan intervensi.
Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat sebelumnya mengatakan, rencana pemerintah menaikkan TDL 15 persen tahun depan sangat dilematis.
“Seharusnya tidak perlu naik. Tetapi saya mengerti alasan dasar kenaikan itu,” katanya.
Terkait rencana kenaikan TDL itu, bekas Ketua Umum Kadin ini mengatakan, pemerintah meminta PLN untuk menekan biaya produksi. Menurut dia, saat ini pemerintah berupaya mengurangi beban subsidi yang mencapai di atas Rp 40 triliun.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menimpali, setiap rencana kenaikan TDL harus dibahas terlebih dahulu bersama DPR. Sebab itu, pemerintah tidak bisa mengatakan akan ada kenaikan sebelum bertemu dengan dewan.
“Jangan nanti kita mendahului apa yang nanti akan jadi pembahasan. Pak Agus (Menkeu Agus Martowardojo) itu menyampaikan kira-kira inilah rencana yang akan dibahas. Seperti apa nanti, tentu hasilnya sesuai dengan pembahasan,” paparnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan berencana menaikkan TDL 10-15 persen pada 2012 untuk mengurangi beban subsidi dalam APBN. [RM]
Direktur Utama PLN Dahlan Iskan mengatakan, pihaknya mengikuti semua keputusan pemerintah dan DPR terkait rencana kenaikan TDL.
“Soal tarif dan marjin itu domain pemerintah dan DPR. PLN menunggu saja sambil terus konsentrasi memperbaiki kualitas pasokan dan pelayanan listrik ke masyarakat,” ujar Dahlan.
Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN Bambang Dwiyanto menambahkan, meskipun kenaikan TDL tidak begitu memberikan dampak apapun bagi PLN, namun pihaknya tetap fokus meningkatkan pelayanan listrik kepada masyarakat.
“Kami akan meningkatkan pelayanan serta menjaga pasokan listrik supaya tidak terjadi kekurangan,” ujar Bambang kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Bambang juga mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan efisiensi biaya produksi listrik supaya bisa lebih murah dan menghemat anggaran.
Menurutnya, ada beberapa program yang sedang dijalankan perusahaan listrik pelat merah itu. Di antaranya, program gratis penambahan daya, gratis perpindahan dari pasca bayar ke prabayar dan gerakan sehari sejuta sambungan.
“Kita akan menghabiskan daftar tunggu pemasangan listrik dan ditargetkan Juni habis. Untuk saat ini daftar tunggu ada sekitar 500 ribuan,” ucapnya.
Selain itu, kata dia, PLN juga sedang meningkatkan rasio elektrifikasi penggunaan listrik menjadi 60 persen per provinsi. Menurut Bambang, saat ini pengguna listrik Indonesia timur masih di bawah 60 persen.
Beberapa pihak memang meminta agar pemerintah mengkaji kembali rencana menaikkan TDL 15 persen pada 2012. Sebab, kenaikan tersebut tidak mendesak dan tingkat belanja pemerintah juga masih lemah.
“Itu (kenaikan) dilihat kalau tidak punya duit. Tapi, pemerintah bukan tidak punya duit, justru karena mereka tidak bisa belanja. Jadi (TDL) tidak naik pun nggak apa-apa karena tidak mendesak,” tegas pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurutnya, belanja anggaran pemerintah masih lemah, maka kenaikan tarif setrum itu tidak ada gunanya. Artinya, pemerintah menaikkan TDL hanya untuk menabung. “Sekarang, buat apa ada uang di tangan tapi tidak bisa dibelanjakan,” sentilnya.
Kondisi itu, katanya, justru akan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia, seperti naiknya angka inflasi dan berkurangnya daya beli masyarakat.
Purbaya mengatakan, jika pemerintah yakin tahun depan bisa membelanjakan anggarannya jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, maka kenaikan TDL bisa berdampak positif bagi perekonomian.
Namun, Purbaya melihat dampak kenaikan TDL terhadap inflasi tergolong rendah. Menurutnya, dengan menaikkan TDL sebesar 10 persen, dampak inflasinya sekitar 0,2 persen. Tapi, berdasarkan hitungan, dampaknya jauh lebih rendah lagi.
“Kalau hitungan tahun lalu, kenaikan TDL berdampak besar pada inflasi karena ada kenaikan pangan yang signifikan di bulan yang sama,” tukasnya.
Sebab itu, lanjut Purbaya, jika ingin menaikkan TDL di 2012, maka pemerintah harus menjaga kenaikan harga pangan. Artinya, Perum Bulog harus melakukan intervensi.
Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat sebelumnya mengatakan, rencana pemerintah menaikkan TDL 15 persen tahun depan sangat dilematis.
“Seharusnya tidak perlu naik. Tetapi saya mengerti alasan dasar kenaikan itu,” katanya.
Terkait rencana kenaikan TDL itu, bekas Ketua Umum Kadin ini mengatakan, pemerintah meminta PLN untuk menekan biaya produksi. Menurut dia, saat ini pemerintah berupaya mengurangi beban subsidi yang mencapai di atas Rp 40 triliun.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menimpali, setiap rencana kenaikan TDL harus dibahas terlebih dahulu bersama DPR. Sebab itu, pemerintah tidak bisa mengatakan akan ada kenaikan sebelum bertemu dengan dewan.
“Jangan nanti kita mendahului apa yang nanti akan jadi pembahasan. Pak Agus (Menkeu Agus Martowardojo) itu menyampaikan kira-kira inilah rencana yang akan dibahas. Seperti apa nanti, tentu hasilnya sesuai dengan pembahasan,” paparnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan berencana menaikkan TDL 10-15 persen pada 2012 untuk mengurangi beban subsidi dalam APBN. [RM]
Wapres Sindir Menteri ESDM & Bos BP Migas Kesal Target Lifting Minyak Tidak Tercapai
RMOL.Wakil Presiden Boediono menyindir Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh dan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) R Priyono gara-gara target lifting minyak tidak tercapai.
“Saya kurang senang perfomance produksi minyak. Produksi minyak yang rendah berdampak pada keamanan energi kita dan pendapatan negara,” ujar Boediono dalam sambutannya di acara Indonesia Petruleum Association (IPA) di Jakarta, kemarin.
Untuk diketahui, pemerintah menagetkan lifting 2011 sebesar 970 ribu barel per hari. Tapi sampai saat ini baru mencapai 945 ribu barel per hari.
Karena itu, Boediono meminta Kepala BP migas dan Menteri ESDM lebih serius menanggapi target lifting minyak. Dia meminta pihak-pihak terkait bekerja sama menanggulangi semua kendala yang menjadi penghambat produksi minyak nasional seperti unplanned shutdown.
Boediono menegaskan, pemerintah maunya target lifting minyak Indonesia bisa mencapai 1,2 juta barel per hari guna memenuhi kebutuhan nasional.
Bekas Gubernur Bank Indonesia (BI) ini mengungkapkan, tidak tercapainya target lifting serta terus menurunnya produksi minyak Indonesia setiap tahun lebih banyak disebabkan masalah infrastruktur.
Sebab itu, untuk mengatasi terus menurunnya produksi minyak dalam negeri, pemerintah terus mendorong supaya investor asing maupun nasional mau berinvestasi di sektor migas Indonesia.
Selain itu, kata Boediono, pemerintah juga sedang fokus mengembangkan gas. Apalagi, persediaan sumber minyak bumi terus menipis sementara permintaan energi semakin meningkat. Harga gas harus dijual sesuai dengan harga keekonomian.
“Pemerintah juga membuka dialog antara produsen dan konsumen gas,” tutupnya.
Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengatakan, untuk meningkatkan produksi minyak, pihaknya akan memfokuskan eksplorasi minyak dan gas di wilayah Indonesia timur. Pasalnya, daerah tersebut mempunyai potensi yang besar untuk menambah target lifting minyak nasional.
“Kita akan mendorong eksplorasi di Indonesia Timur agar lebih banyak pengusaha yang berinvestasi,” ucapnya.
Darwin optimis daerah perbatasan dan laut dalam sangat vital untuk produksi minyak Indonesia ke depan. Sebab itu, pihaknya mendorong supaya lebih banyak investasi yang masuk untuk melakukan eksplorasi di sana.
“Pemerintah akan terus mendukung usaha-usaha industri migas dan membantu menghadapi tantangannya,” tukasnya.
“Janganlah bersilat lidah dan menyalahkan sesama pemerintah. Sekarang, bagaimana memenuhi target yang diusulkan,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka di DPR, kemarin.
Sebelumnya, Kepala BP Migas R Priyono mengatakan, saat ini cadangan minyak terus menurun dan memberi efek pada turunnya produksi minyak.
“Tiap tahun selalu ada penemuan cadangan baru minyak, tetapi besarnya tidak sampai 1,3 juta barel, masih kalah dengan eksploitasinya,” ujar Priyono.
Kendala penemuan cadangan baru antara lain gangguan sosial, masalah internal Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), penyediaan peralatan dan perizinan yang tidak dapat diperoleh secara cepat.
Untuk meningkatkan penemuan cadangan baru, BP Migas berupaya mendorong KKKS untuk melakukan eksplorasi dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan izin pembebasan lokasi, izin kehutanan, izin transportasi dan tumpang tindih lahan. [RM]
“Saya kurang senang perfomance produksi minyak. Produksi minyak yang rendah berdampak pada keamanan energi kita dan pendapatan negara,” ujar Boediono dalam sambutannya di acara Indonesia Petruleum Association (IPA) di Jakarta, kemarin.
Untuk diketahui, pemerintah menagetkan lifting 2011 sebesar 970 ribu barel per hari. Tapi sampai saat ini baru mencapai 945 ribu barel per hari.
Karena itu, Boediono meminta Kepala BP migas dan Menteri ESDM lebih serius menanggapi target lifting minyak. Dia meminta pihak-pihak terkait bekerja sama menanggulangi semua kendala yang menjadi penghambat produksi minyak nasional seperti unplanned shutdown.
Boediono menegaskan, pemerintah maunya target lifting minyak Indonesia bisa mencapai 1,2 juta barel per hari guna memenuhi kebutuhan nasional.
Bekas Gubernur Bank Indonesia (BI) ini mengungkapkan, tidak tercapainya target lifting serta terus menurunnya produksi minyak Indonesia setiap tahun lebih banyak disebabkan masalah infrastruktur.
Sebab itu, untuk mengatasi terus menurunnya produksi minyak dalam negeri, pemerintah terus mendorong supaya investor asing maupun nasional mau berinvestasi di sektor migas Indonesia.
Selain itu, kata Boediono, pemerintah juga sedang fokus mengembangkan gas. Apalagi, persediaan sumber minyak bumi terus menipis sementara permintaan energi semakin meningkat. Harga gas harus dijual sesuai dengan harga keekonomian.
“Pemerintah juga membuka dialog antara produsen dan konsumen gas,” tutupnya.
Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengatakan, untuk meningkatkan produksi minyak, pihaknya akan memfokuskan eksplorasi minyak dan gas di wilayah Indonesia timur. Pasalnya, daerah tersebut mempunyai potensi yang besar untuk menambah target lifting minyak nasional.
“Kita akan mendorong eksplorasi di Indonesia Timur agar lebih banyak pengusaha yang berinvestasi,” ucapnya.
Darwin optimis daerah perbatasan dan laut dalam sangat vital untuk produksi minyak Indonesia ke depan. Sebab itu, pihaknya mendorong supaya lebih banyak investasi yang masuk untuk melakukan eksplorasi di sana.
“Pemerintah akan terus mendukung usaha-usaha industri migas dan membantu menghadapi tantangannya,” tukasnya.
Jangan Bersilat Lidah
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon meminta pemerintah tak saling menyalahkan terkait tidak maksimalnya lifting. Menurutnya, yang harus diperhatikan adalah bagaimana mencapai target tersebut.“Janganlah bersilat lidah dan menyalahkan sesama pemerintah. Sekarang, bagaimana memenuhi target yang diusulkan,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka di DPR, kemarin.
Sebelumnya, Kepala BP Migas R Priyono mengatakan, saat ini cadangan minyak terus menurun dan memberi efek pada turunnya produksi minyak.
“Tiap tahun selalu ada penemuan cadangan baru minyak, tetapi besarnya tidak sampai 1,3 juta barel, masih kalah dengan eksploitasinya,” ujar Priyono.
Kendala penemuan cadangan baru antara lain gangguan sosial, masalah internal Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), penyediaan peralatan dan perizinan yang tidak dapat diperoleh secara cepat.
Untuk meningkatkan penemuan cadangan baru, BP Migas berupaya mendorong KKKS untuk melakukan eksplorasi dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan izin pembebasan lokasi, izin kehutanan, izin transportasi dan tumpang tindih lahan. [RM]
Pertamina Dinilai Keruk Keuntungan Terlalu Besar Masak Harga Pertamax Lebih Mahal Dari BBM Di SPBU Shell & Total
RMOL.Melonjaknya harga pertamax yang menembus Rp 9.250 per liter dinilai banyak pihak tidak wajar. Sebab itu, Pertamina diminta transparan.
Pengamat perminyakan Kurtubi menilai, dalam menetapkan harga pertamax harusnya Pertamina memperhatikan kepentingan nasional. Misalnya, bagaimana pelanggan pertamax tidak pindah ke premium. Tapi kenyataaannya, Pertamina selalu menetapkan harga pertamax yang lebih mahal daripada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) asing.
“Ini akibatnya jika Pertamina terlalu banyak ambil untung. Kenapa SPBU asing justru bisa menjual lebih murah dan mereka masih untung. Sebaiknya harga pertamax mengacu kepada biaya pokok margin,” ungkap Kurtubi.
Menurutnya, Pertamina harus menjelaskan secara transparan berapa biaya pokok dari harga pertamax dunia. Sebab, kalau pertamax bisa dijual sesuai harga pokok saja, Pertamina tidak akan rugi dan tidak juga untung. Tapi kalau jual di atas harga pokok Rp 100, berarti Pertamina untung seratus perak. Begitu seterusnya.
“Ini yang harus ditanya ke Pertamina berapa biaya harga pokok pertamax, atau dengan harga jual pertamax yang sekarang keuntungannya berapa per liter? Itu yang dimaksud dengan transparan,” ucap Kurtubi.
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menguraikan, ada tiga strategi bisnis yang semestinya ditempuh Pertamina. Pertama, waktu kenaikan harga pertamax mestinya tidak terlalu jauh dengan harga kenaikan dunia.
Kedua, karena Pertamina menguasai pasar mestinya harga produknya bisa lebih rendah dibanding asing. Ketiga, Pertamina lebih independen, tidak ada yang intervensi untuk membuat harga pertamax tetap tinggi sehingga bisa menggiring orang untuk membeli produk asing. Semestinya tidak ada upaya ke arah situ.
Marwan curiga, ini sengaja dibuat supaya orang beli produk asing. Anehnya, pertamax yang lebih banyak market share-nya dibanding SPBU asing justru harganya tidak bisa dikendalikan.
“Kalau Pertamina bisa menguasai mestinya harga pertamax bisa lebih rendah. Kenapa justru harga SPBU asing bisa lebih rendah? Saya kira masalah transparansi lebih penting,” papar Marwan.
Marwan berharap, Pertamina bisa lebih independen menetapkan harga. Jangan ada yang bisa mempengaruhi, lalu harga menjadi lebih tinggi supaya SPBU asing tetap laku. Dia yakin, dengan kemampuan Pertamina menguasai pasar, perseroan itu bisa tetap untung lebih banyak.
“Kalau kita bicara volume lebih tinggi, mestinya mereka juga bisa menurunkan harga lebih rendah dibanding yang lain. Pertamina harus mau dan harus bisa melakukan itu rakyat,” pungkasnya.
Vice President Corporate Communication Pertamina M Harun yang dikonfirmasi menegaskan, pertamax tidak bisa dibandingkan dengan kompetitor. Sebab, tidak hanya oktannya yang dijual, tetapi diinjeksikan aditif untuk menyempurnakan pembakaran dan membersihkan kerak yang ada di engine.
“Ada harga ada kualitas. Disamping itu, volume kita perputarannya cukup tinggi sehingga kita menyesuaikan dengan mekanisme pasar secara periodik. Kompetitor kan volume penjualannya kecil dan ini jadi strategi mereka, karena ketika mereka membeli produk itu masih menggunakan harga yang lama dan stok mereka cukup banyak,” terang Harun.
Sebelumnya Harun juga mengatakan, harga pertamax merupakan harga pasar yang fair. Sebab itu, pertamax tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah.
“Harga pertamax ini sama dengan harga di pasar dunia. Inilah harga minyak yang sebenarnya. Harga yang wajar,” tegasnya.
Menurut Harun, penurunan harga minyak mentah dunia itu tak banyak berpengaruh pada harga pertamax. Sebab, untuk mengolah minyak mentah menjadi pertamax dan bahan bakar jenis lainnya, memerlukan biaya produksi tersendiri. Biaya itu dihitung rata-rata per dua minggu sekali.
Seperti diberitakan, Kementerian BUMN akan menyelidiki kenapa harga BBM non subsidi (pertamax cs) Pertamina lebih mahal ketimbang bensin yang dijual SPBU-SPBU asing.
Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, Pertamina seharusnya berani menangkap peluang bisnis lewat persaingan harga. “Tentu saja akan kita telusuri dan lihat supaya Pertamina jeli menangkap peluang persaingan pasar,” ujar Mustafa, belum lama ini.
Hal ini termasuk mempertimbangkan penerapan harga di tempat lain seperti Shell dan Total. Namun, pihaknya memang belum meneliti lebih jauh mengapa harga Pertamax dipatok lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya.
Untuk diketahui, Pertamina kembali menaikkan harga bahan bakar minyak non subsidi jenis pertamax terhitung 15 Mei 2011. Harga jual BBM non subsidi itu di Jakarta dan sekitarnya yakni, pertamax: Rp 9.250/liter, pertamax plus: Rp 9.550/liter, Pertamina DEX: Rp 10.000/liter.
Sedangkan SPBU Petronas masih menerapkan harga lebih rendah yakni, primax 92: Rp 9.050/liter, primax 95: Rp 9.300/liter dan Diesel: Rp 9.600/liter. Untuk SPBU Total, yakni performance 92: Rp 9.050/liter, performance 95: Rp 9.500/liter dan performance diesel: Rp 9.600/liter. [RM]
Pengamat perminyakan Kurtubi menilai, dalam menetapkan harga pertamax harusnya Pertamina memperhatikan kepentingan nasional. Misalnya, bagaimana pelanggan pertamax tidak pindah ke premium. Tapi kenyataaannya, Pertamina selalu menetapkan harga pertamax yang lebih mahal daripada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) asing.
“Ini akibatnya jika Pertamina terlalu banyak ambil untung. Kenapa SPBU asing justru bisa menjual lebih murah dan mereka masih untung. Sebaiknya harga pertamax mengacu kepada biaya pokok margin,” ungkap Kurtubi.
Menurutnya, Pertamina harus menjelaskan secara transparan berapa biaya pokok dari harga pertamax dunia. Sebab, kalau pertamax bisa dijual sesuai harga pokok saja, Pertamina tidak akan rugi dan tidak juga untung. Tapi kalau jual di atas harga pokok Rp 100, berarti Pertamina untung seratus perak. Begitu seterusnya.
“Ini yang harus ditanya ke Pertamina berapa biaya harga pokok pertamax, atau dengan harga jual pertamax yang sekarang keuntungannya berapa per liter? Itu yang dimaksud dengan transparan,” ucap Kurtubi.
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menguraikan, ada tiga strategi bisnis yang semestinya ditempuh Pertamina. Pertama, waktu kenaikan harga pertamax mestinya tidak terlalu jauh dengan harga kenaikan dunia.
Kedua, karena Pertamina menguasai pasar mestinya harga produknya bisa lebih rendah dibanding asing. Ketiga, Pertamina lebih independen, tidak ada yang intervensi untuk membuat harga pertamax tetap tinggi sehingga bisa menggiring orang untuk membeli produk asing. Semestinya tidak ada upaya ke arah situ.
Marwan curiga, ini sengaja dibuat supaya orang beli produk asing. Anehnya, pertamax yang lebih banyak market share-nya dibanding SPBU asing justru harganya tidak bisa dikendalikan.
“Kalau Pertamina bisa menguasai mestinya harga pertamax bisa lebih rendah. Kenapa justru harga SPBU asing bisa lebih rendah? Saya kira masalah transparansi lebih penting,” papar Marwan.
Marwan berharap, Pertamina bisa lebih independen menetapkan harga. Jangan ada yang bisa mempengaruhi, lalu harga menjadi lebih tinggi supaya SPBU asing tetap laku. Dia yakin, dengan kemampuan Pertamina menguasai pasar, perseroan itu bisa tetap untung lebih banyak.
“Kalau kita bicara volume lebih tinggi, mestinya mereka juga bisa menurunkan harga lebih rendah dibanding yang lain. Pertamina harus mau dan harus bisa melakukan itu rakyat,” pungkasnya.
Vice President Corporate Communication Pertamina M Harun yang dikonfirmasi menegaskan, pertamax tidak bisa dibandingkan dengan kompetitor. Sebab, tidak hanya oktannya yang dijual, tetapi diinjeksikan aditif untuk menyempurnakan pembakaran dan membersihkan kerak yang ada di engine.
“Ada harga ada kualitas. Disamping itu, volume kita perputarannya cukup tinggi sehingga kita menyesuaikan dengan mekanisme pasar secara periodik. Kompetitor kan volume penjualannya kecil dan ini jadi strategi mereka, karena ketika mereka membeli produk itu masih menggunakan harga yang lama dan stok mereka cukup banyak,” terang Harun.
Sebelumnya Harun juga mengatakan, harga pertamax merupakan harga pasar yang fair. Sebab itu, pertamax tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah.
“Harga pertamax ini sama dengan harga di pasar dunia. Inilah harga minyak yang sebenarnya. Harga yang wajar,” tegasnya.
Menurut Harun, penurunan harga minyak mentah dunia itu tak banyak berpengaruh pada harga pertamax. Sebab, untuk mengolah minyak mentah menjadi pertamax dan bahan bakar jenis lainnya, memerlukan biaya produksi tersendiri. Biaya itu dihitung rata-rata per dua minggu sekali.
Seperti diberitakan, Kementerian BUMN akan menyelidiki kenapa harga BBM non subsidi (pertamax cs) Pertamina lebih mahal ketimbang bensin yang dijual SPBU-SPBU asing.
Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, Pertamina seharusnya berani menangkap peluang bisnis lewat persaingan harga. “Tentu saja akan kita telusuri dan lihat supaya Pertamina jeli menangkap peluang persaingan pasar,” ujar Mustafa, belum lama ini.
Hal ini termasuk mempertimbangkan penerapan harga di tempat lain seperti Shell dan Total. Namun, pihaknya memang belum meneliti lebih jauh mengapa harga Pertamax dipatok lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya.
Untuk diketahui, Pertamina kembali menaikkan harga bahan bakar minyak non subsidi jenis pertamax terhitung 15 Mei 2011. Harga jual BBM non subsidi itu di Jakarta dan sekitarnya yakni, pertamax: Rp 9.250/liter, pertamax plus: Rp 9.550/liter, Pertamina DEX: Rp 10.000/liter.
Sedangkan SPBU Petronas masih menerapkan harga lebih rendah yakni, primax 92: Rp 9.050/liter, primax 95: Rp 9.300/liter dan Diesel: Rp 9.600/liter. Untuk SPBU Total, yakni performance 92: Rp 9.050/liter, performance 95: Rp 9.500/liter dan performance diesel: Rp 9.600/liter. [RM]
Korupsi Biaya Jasa Konsultan Kejagung Buru Tangan Kanan Giovanni Gandolfi
Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi biaya jasa konsultan pada proyek di Ditjen Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kejagung kini tengah memburu tangan kanan konsultan asal Italia Giovanni Gandolfi, tersangka utama kasus ini.
"Ada satu calon tersangka, seorang staf yang bekerja di C.Lotti bersama-sama dengan Giovanni. Berinisial R, seorang warga negara Indonesia, dia seorang perempuan yang bekerja di C.Lotti," ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Jasman Pandjaitan kepada wartawan di Gedung Bundar Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (20/5/2011).
Jasman menjelaskan, R memiliki peran yang cukup vital dalam memuluskan mark-up proyek itu. R diduga menjadi tangan kanan Giovanni dalam melakukan aksinya.
"Peranan dia (R), dialah tangan kanan Giovanni di perusahaan C.Lotti untuk memudahkan proses mark-up," terang Jasman.
Jasman menyatakan, pihaknya masih terus memburu keberadaan R meski surat perintah penahanannya telah dikeluarkan. Menurut Jasman, penyidik masih berharap agar R segera menyerahkan diri.
"Kita upayakan pemanggilan, belum ketemu. Kita harapkan dia menyerahkan diri," tutur mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ini.
Dalam kasus ini, pihak Kejagung telah menetapkan 3 orang tersangka. Mereka adalah seorang warga negara Italia yang menjadi konsultan di Kementerian PU, Giovanni Gandolfi serta 2 staf Kementerian PU, yakni Sumudi Katono dan Bambang Turyono.
Giovanni diduga melakukan praktek mark-up biaya jasa konsultan fiktif pada kegiatan Water Resources and Irrigation Management yang dilakukan oleh Ditjen Sumber Daya Air pada tahun 2007. Sedangkan peran 2 staf Kementerian PU tersebut adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga berperan dalam menyetujui kelanjutan pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan.
Modus yang digunakan Giovanni dalam kasus ini, yakni dengan menggunakan dokumen-dokumen palsu untuk mengajukan penagihan pembayaran jasa konsultan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain berupa nota pembayaran, kuitansi, invoice dan billing statement. Giovanni tidak hanya memalsukan nilai pengeluaran atau mark-up, tapi juga memalsukan pekerjaan dan pengeluaran yang telah dilakukan.
Giovanni telah menjadi konsultan dalam proyek tersebut di 14 provinsi di Indonesia. Namun hasil penyelidikan menyebutkan bahwa kerugian dalam proyek ini baru tejadi di 3 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, dengan total sebesar Rp 6,5 miliar. Giovanni sendiri untuk sementara dijerat Pasal 2 Undang-Undang Tipikor.
Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi biaya jasa konsultan pada proyek di Ditjen Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kejagung kini tengah memburu tangan kanan konsultan asal Italia Giovanni Gandolfi, tersangka utama kasus ini.
"Ada satu calon tersangka, seorang staf yang bekerja di C.Lotti bersama-sama dengan Giovanni. Berinisial R, seorang warga negara Indonesia, dia seorang perempuan yang bekerja di C.Lotti," ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Jasman Pandjaitan kepada wartawan di Gedung Bundar Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (20/5/2011).
Jasman menjelaskan, R memiliki peran yang cukup vital dalam memuluskan mark-up proyek itu. R diduga menjadi tangan kanan Giovanni dalam melakukan aksinya.
"Peranan dia (R), dialah tangan kanan Giovanni di perusahaan C.Lotti untuk memudahkan proses mark-up," terang Jasman.
Jasman menyatakan, pihaknya masih terus memburu keberadaan R meski surat perintah penahanannya telah dikeluarkan. Menurut Jasman, penyidik masih berharap agar R segera menyerahkan diri.
"Kita upayakan pemanggilan, belum ketemu. Kita harapkan dia menyerahkan diri," tutur mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ini.
Dalam kasus ini, pihak Kejagung telah menetapkan 3 orang tersangka. Mereka adalah seorang warga negara Italia yang menjadi konsultan di Kementerian PU, Giovanni Gandolfi serta 2 staf Kementerian PU, yakni Sumudi Katono dan Bambang Turyono.
Giovanni diduga melakukan praktek mark-up biaya jasa konsultan fiktif pada kegiatan Water Resources and Irrigation Management yang dilakukan oleh Ditjen Sumber Daya Air pada tahun 2007. Sedangkan peran 2 staf Kementerian PU tersebut adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga berperan dalam menyetujui kelanjutan pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan.
Modus yang digunakan Giovanni dalam kasus ini, yakni dengan menggunakan dokumen-dokumen palsu untuk mengajukan penagihan pembayaran jasa konsultan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain berupa nota pembayaran, kuitansi, invoice dan billing statement. Giovanni tidak hanya memalsukan nilai pengeluaran atau mark-up, tapi juga memalsukan pekerjaan dan pengeluaran yang telah dilakukan.
Giovanni telah menjadi konsultan dalam proyek tersebut di 14 provinsi di Indonesia. Namun hasil penyelidikan menyebutkan bahwa kerugian dalam proyek ini baru tejadi di 3 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, dengan total sebesar Rp 6,5 miliar. Giovanni sendiri untuk sementara dijerat Pasal 2 Undang-Undang Tipikor.
Terdakwa Kasus Narkoba Kabur Saat Sidang, Kejagung Akui Jaksa Lalai
Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Jakarta - Seorang terdakwa perkara narkoba bernama Rahmat bin Anyar diketahui kabur saat persidangannya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar). Atas hal ini Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy mengakui ada kelalaian jaksa karena tidak mampu mengawal terdakwa tersebut.
"Kalau saya melihat sepintas ada kelalaian dari jaksa. Belum disidang kok sudah dibawa," ujar Jamwas Marwan Effendy kepada wartawan di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (24/5/2011).
Marwan menjelaskan, saat itu Rahmat bersama dengan 115 terdakwa lainnya akan menjalani sidang pembacaan dakwaan di PN Jakbar. Di saat menunggu giliran sidang, Rahmat dibawa ke ruang sidang yang sama dan duduk di kursi penonton. Diduga saat itulah Rahmat berhasil kabur karena tidak ada pengawalan ketat terhadapnya.
"Jadi mereka itu sudah ada pengawal, sudah ada di ruang sidang. Pas dilihat kok enggak ada lagi, kan giliran dia untuk disidang. Lari dia," tuturnya.
Marwan menuturkan, ada ketidakhati-hatian jaksa dalam mengawal para terdakwa yang berjumlah 115 orang. Dia mengaku pihaknya telah memerintahkan Asisten Pengawasan (Aswas) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk memeriksa hal ini.
"Ya artinya begitu banyak, pengawal dari Kejaksaan dan Kepolisian kurang. Dan satu lagi kenapa sidang harus serentak. Sidang itu harus satu-satu.Jadi kalau sidang dia belum mulai, jangan diletakkan di ruang sidang, karena jaksa akan fokus pada putusan ini. Jadi lengah, dikira penonton atau apa, dianggap kecil. Hakimnya kan juga baru tahu karena baru pembacaan dakwaan," jelas Marwan.
Marwan melihat, dalam insiden kaburnya tahanan yang sebenarnya di bawah wewenang pengadilan ini ada keteledoran jaksa. Terutama dalam proses pengambilan tahanan dari ruang tahanan pengadilan ke ruang pengadilan.
"Kecuali kalau dia dalam ruang sidang sudah dikawal oleh polisi banyak, masih kabur itu force majeur. Tapi kalau tidak ada pengawal polisi di sidangnya atau tidak ada petugas Kejaksaan menunggu dia di situ, itu human error, ada kelalaian," tegasnya.
Lebih lanjut, Marwan menyatakan memang ada kelalaian jaksa dalam insiden ini, Dan dia telah mendelegasikan tugas pemeriksaan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
"Saya baru menyatakan ada kelalaian. Tapi untuk jelasnya nanti saya akan minta Aswas melakukan pemeriksaan profesional. Saya sudah perintahkan Kajati (DKI Jakarta-red). Diakan dulu dari sini. Klarifikasi dulu toh," tandas Marwan.
Jakarta - Seorang terdakwa perkara narkoba bernama Rahmat bin Anyar diketahui kabur saat persidangannya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar). Atas hal ini Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy mengakui ada kelalaian jaksa karena tidak mampu mengawal terdakwa tersebut.
"Kalau saya melihat sepintas ada kelalaian dari jaksa. Belum disidang kok sudah dibawa," ujar Jamwas Marwan Effendy kepada wartawan di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (24/5/2011).
Marwan menjelaskan, saat itu Rahmat bersama dengan 115 terdakwa lainnya akan menjalani sidang pembacaan dakwaan di PN Jakbar. Di saat menunggu giliran sidang, Rahmat dibawa ke ruang sidang yang sama dan duduk di kursi penonton. Diduga saat itulah Rahmat berhasil kabur karena tidak ada pengawalan ketat terhadapnya.
"Jadi mereka itu sudah ada pengawal, sudah ada di ruang sidang. Pas dilihat kok enggak ada lagi, kan giliran dia untuk disidang. Lari dia," tuturnya.
Marwan menuturkan, ada ketidakhati-hatian jaksa dalam mengawal para terdakwa yang berjumlah 115 orang. Dia mengaku pihaknya telah memerintahkan Asisten Pengawasan (Aswas) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk memeriksa hal ini.
"Ya artinya begitu banyak, pengawal dari Kejaksaan dan Kepolisian kurang. Dan satu lagi kenapa sidang harus serentak. Sidang itu harus satu-satu.Jadi kalau sidang dia belum mulai, jangan diletakkan di ruang sidang, karena jaksa akan fokus pada putusan ini. Jadi lengah, dikira penonton atau apa, dianggap kecil. Hakimnya kan juga baru tahu karena baru pembacaan dakwaan," jelas Marwan.
Marwan melihat, dalam insiden kaburnya tahanan yang sebenarnya di bawah wewenang pengadilan ini ada keteledoran jaksa. Terutama dalam proses pengambilan tahanan dari ruang tahanan pengadilan ke ruang pengadilan.
"Kecuali kalau dia dalam ruang sidang sudah dikawal oleh polisi banyak, masih kabur itu force majeur. Tapi kalau tidak ada pengawal polisi di sidangnya atau tidak ada petugas Kejaksaan menunggu dia di situ, itu human error, ada kelalaian," tegasnya.
Lebih lanjut, Marwan menyatakan memang ada kelalaian jaksa dalam insiden ini, Dan dia telah mendelegasikan tugas pemeriksaan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
"Saya baru menyatakan ada kelalaian. Tapi untuk jelasnya nanti saya akan minta Aswas melakukan pemeriksaan profesional. Saya sudah perintahkan Kajati (DKI Jakarta-red). Diakan dulu dari sini. Klarifikasi dulu toh," tandas Marwan.
Kamis, 14 April 2011
Pengadilan Vonis Jonny Abbas 22 Bulan Penjara
Jakarta (ANTARA News) - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis terdakwa penggelapan 30 kontainer berisi BlackBerry dan minuman keras (miras), Jonny Abbas, dengan hukuman 1 tahun 10 bulan (22 bulan) penjara.
"Menghukum terdakwa 1 tahun 10 bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim Herdi Agusten, saat membacakan putusan di Jakarta, Kamis.
Majelis hakim berkeyakinan bahwa Jonny menipu Harry Mulya. Harry lewat anak buahnya, Kim Sutandi memberikan uang Rp 1,2 miliar dan 70 ribu dolar kepada Jonny untuk mengurus 30 kontainer dikembalikan.
"Adapun hal- hal yang meringankan karena terdakwa masih menjadi kepala rumah tangga dan belum pernah dihukum," kata Herdi.
Atas putusan yang dijatuhkan ini, Herdi menanyakan kepada pihak yang berperkara apakah menerima atau mengajukan banding, Jonny Abbas masih pikir-pikir sedangkan Jaksa Penuntut Umum Mustofa menyatakan banding.
Kuasa Hukum terdakwa Hermawanto, usai sidang, menilai putusan tersebut menyempurnakan bentuk rekayasa penyelundupan 30 kontainer karena tidak ditemukan bukti dalam persidangan.
Dia mengungkapkan bahwa putusan majelis hakim hanya didasarkan pada keterangan pelapor, Harry Mulya, saat diminta keterangan dalam persidangan.
Bahkan dia menyebutkan pasal yang menjerat Jonny masalah penyerahan uang. "Itu kan omongan nya Harry dan Kim. Tidak ada kuitansi pemberian uang," kata Hermawanto.
Atas keputusan tersebut pihaknya akan menyiapkan beberapa langkah, termasuk melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial (KY). "Itu akan kami pikirkan (melapor ke KY)," tegasnya.
Menanggapi rencana dilaporkan KY, Anggota Majelis Hakim Nani Indrawati mempersilahkan kuasa hukum terdakwa untuk melaporkan.
Nani Indrawati juga membantah isu yang beredar bahwa dirinya pernah bertemu dengan pihak yang berperkara, Harry Mulya.
"Demi Tuhan, saya tidak bertemu siapapun. Memang saya telah mendengar jauh- jauh hari akan ada rekayasa jika saya tidak memenuhi keinginan terdakwa maka akan ada rekayasa laporan," jawab Nani tegas.
Sebelumnya, JPU dalam tuntatannya meminta Majelis Hakim menghukum terdakwa Jonny Abbas selama dua tahun penjara.
JPU menilai Jonny Abbas telah terbukti melakukan penipuan terkait re-ekspor atau pengiriman kembali ke luar negeri 30 kontainer berisi yang dilaporkan Harry Mulya sebagai tekstil.
Padahal saat 30 kontainer yang direekspor itu diperiksa otoritas Singapura, justru berisi telepon genggam BlackBerry, minuman keras, barang elektronik dan mesin genset.
Melihat isi yang berbeda, oleh otoritas Singapura, 30 kontainer reekspor itu dikembalikan kepada pemilik aslinya.
Harry Mulya yang sebelumnya mendatangkan 30 kontainer itu ke Tanjung Priok, menuduh Jhonny Abbas yang melakukan pemulangan 30 kontainer tersebut ke Singapura, telah melakukan penggelapan senilai lebih dari Rp300 miliar.
"Menghukum terdakwa 1 tahun 10 bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim Herdi Agusten, saat membacakan putusan di Jakarta, Kamis.
Majelis hakim berkeyakinan bahwa Jonny menipu Harry Mulya. Harry lewat anak buahnya, Kim Sutandi memberikan uang Rp 1,2 miliar dan 70 ribu dolar kepada Jonny untuk mengurus 30 kontainer dikembalikan.
"Adapun hal- hal yang meringankan karena terdakwa masih menjadi kepala rumah tangga dan belum pernah dihukum," kata Herdi.
Atas putusan yang dijatuhkan ini, Herdi menanyakan kepada pihak yang berperkara apakah menerima atau mengajukan banding, Jonny Abbas masih pikir-pikir sedangkan Jaksa Penuntut Umum Mustofa menyatakan banding.
Kuasa Hukum terdakwa Hermawanto, usai sidang, menilai putusan tersebut menyempurnakan bentuk rekayasa penyelundupan 30 kontainer karena tidak ditemukan bukti dalam persidangan.
Dia mengungkapkan bahwa putusan majelis hakim hanya didasarkan pada keterangan pelapor, Harry Mulya, saat diminta keterangan dalam persidangan.
Bahkan dia menyebutkan pasal yang menjerat Jonny masalah penyerahan uang. "Itu kan omongan nya Harry dan Kim. Tidak ada kuitansi pemberian uang," kata Hermawanto.
Atas keputusan tersebut pihaknya akan menyiapkan beberapa langkah, termasuk melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial (KY). "Itu akan kami pikirkan (melapor ke KY)," tegasnya.
Menanggapi rencana dilaporkan KY, Anggota Majelis Hakim Nani Indrawati mempersilahkan kuasa hukum terdakwa untuk melaporkan.
Nani Indrawati juga membantah isu yang beredar bahwa dirinya pernah bertemu dengan pihak yang berperkara, Harry Mulya.
"Demi Tuhan, saya tidak bertemu siapapun. Memang saya telah mendengar jauh- jauh hari akan ada rekayasa jika saya tidak memenuhi keinginan terdakwa maka akan ada rekayasa laporan," jawab Nani tegas.
Sebelumnya, JPU dalam tuntatannya meminta Majelis Hakim menghukum terdakwa Jonny Abbas selama dua tahun penjara.
JPU menilai Jonny Abbas telah terbukti melakukan penipuan terkait re-ekspor atau pengiriman kembali ke luar negeri 30 kontainer berisi yang dilaporkan Harry Mulya sebagai tekstil.
Padahal saat 30 kontainer yang direekspor itu diperiksa otoritas Singapura, justru berisi telepon genggam BlackBerry, minuman keras, barang elektronik dan mesin genset.
Melihat isi yang berbeda, oleh otoritas Singapura, 30 kontainer reekspor itu dikembalikan kepada pemilik aslinya.
Harry Mulya yang sebelumnya mendatangkan 30 kontainer itu ke Tanjung Priok, menuduh Jhonny Abbas yang melakukan pemulangan 30 kontainer tersebut ke Singapura, telah melakukan penggelapan senilai lebih dari Rp300 miliar.
Tutut Menang di PN Jakarta Pusat
JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) akhirnya mengabulkan sebagian gugatan Siti Hardiyanti Rukmana terhadap PT Berkah Karya Bersama (BKB) dan PT Sarana Rekatama Dinamika yang telah menguasai saham Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) dari kepemilikan Tutut.
"Majelis hakim memutuskan dikabulkannya sebagian petitum, maka gugatan pengggugat dikabulkan sebagian," kata anggota majelis hakim Herdi Agusten, saat membacakan putusannya di PN Jakpus, Jakarta Kamis (14/4).
Majelis menyatakan kepemilikan saham 75 persen TPI atas nama PT BKB adalah tidak sah. Oleh sebab itu harus dikembalikan kepada Tutut. Selain itu majelis juga mengabulkan sebagian tuntutan ganti rugi.
Putusan ini disambut positif kubu Tutut dan menilai hakim PN Jakpus sangat adil dan memutuskan perkara sesuai fakta yang ada. "Kami bersyukur keadilan berpihak pada kami," ujar kuasa hukum Tutut, Hary Ponto, usai sidang.
Ponto mengatakan hampir seluruh dalil hukum yang disampaikan ke pengadilan terbukti. "Fakta di pengadilan terungkap jika RUPSLB pada 18 Maret 2005 yang diselenggarakan PT Berkah dan Hary Tanoesoedibjo tidak sah dan melawan hukum, karena Berkah tidak berhak menggelar RUPS kecuali pemilik mayoritas Mbak Tutut, yang berhak menggelar RUPS ya Mbak Tutut" ungkap Ponto.
Menurut Ponto, PT BKB dan Harry dengan menggelar RUPS dan surat kuasa mencoba menipu Tutut. "Tidak ada kewenangan sedikitpun pada Berkah untuk menggelar RUPSLB, dalam surat kuasa secara tertulis tidak ada menyebutkan dan memberi kewenangan pada mereka (Berkah,red) menggelar RUPSLB apalagi mengambil alih saham, itu sudah melampaui kewenangan dan melawan hukum," ujar Ponto.
Sehingga sejak TPI dirampas secara melawan hukum, lanjut Ponto, ada skenario besar untuk menguasai TPI secara ilegal. "Itu terbukti di persidangan dengan terlibatnya PT Sarana Rekatama Dinamika. Nah, terungkap di persidangan yang memerintah pemblokiran akses PT CTPI adalah kelompok usaha yang terkait mereka (Hary cs)," kata Ponto.
Namun RUPSLB PT CTPI secara resmi yang diselenggarakan pemegang saham mayoritas Mbak Tutut justru diblokir saat didaftarkan pengesahannya di Depkumham, justru faktanya RUPSLB yang mereka lakukan bisa mengakses setelah itu tertutup kembali. "Kami justru tidak bisa mengaksesnya," kata Ponto.
Sebelumnya, pengamat hukum pidana Muladi sejak awal mengatakan, bahwa pengalihan saham milik Tutut sebesar 75 persen ilegal dan melawan hukum. "Karena diputuskan dalam rapat (RUPSLB,red) yang tidak dihadiri pemegang saham lama, kalau hanya mengatasnamakan surat kuasa, harus jelas," ujarnya.
Muladi menyarankan pengadilan memfasilitasi pengambil alihan saham pasca putusan PN Jakarta Pusat. "Agar hukum bisa dilaksanakan secara nyata bukan sekedar formalitas," ujarnya.
Sekadar mengingatkan perkara ini sendiri diajukan oleh Tutut terhadap PT Berkah Karya Bersama dan pengelola sisminbakum PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD).
Selain itu, beberapa pihak juga dimasukan sebagai turut tergugat, seperti TPI, lalu Kementerian Hukum dan HAM. Tutut menilai 75 persen sahamnya diambil secara tidak patut oleh BKB.
BKB dituding menggunakan surat kuasa pemegang saham yang tidak berlaku lagi dalam melakukan RUPSLB TPI tertanggal 18 maret 2005 terkait pengambilallihan saham. Di sisi lain, Tutut sendiri telah memberitahukan RUPSLB tertanggal 17 Maret 2005 ke Depkumham yang dianggap lebih sah.
Saat pemberitahuan dilakukan sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) yang dikelola PT SRD melakukan blokir terhadap Tutut. Makanya, ia mengajukan gugatan ini. (fas/jpnn)
"Majelis hakim memutuskan dikabulkannya sebagian petitum, maka gugatan pengggugat dikabulkan sebagian," kata anggota majelis hakim Herdi Agusten, saat membacakan putusannya di PN Jakpus, Jakarta Kamis (14/4).
Majelis menyatakan kepemilikan saham 75 persen TPI atas nama PT BKB adalah tidak sah. Oleh sebab itu harus dikembalikan kepada Tutut. Selain itu majelis juga mengabulkan sebagian tuntutan ganti rugi.
Putusan ini disambut positif kubu Tutut dan menilai hakim PN Jakpus sangat adil dan memutuskan perkara sesuai fakta yang ada. "Kami bersyukur keadilan berpihak pada kami," ujar kuasa hukum Tutut, Hary Ponto, usai sidang.
Ponto mengatakan hampir seluruh dalil hukum yang disampaikan ke pengadilan terbukti. "Fakta di pengadilan terungkap jika RUPSLB pada 18 Maret 2005 yang diselenggarakan PT Berkah dan Hary Tanoesoedibjo tidak sah dan melawan hukum, karena Berkah tidak berhak menggelar RUPS kecuali pemilik mayoritas Mbak Tutut, yang berhak menggelar RUPS ya Mbak Tutut" ungkap Ponto.
Menurut Ponto, PT BKB dan Harry dengan menggelar RUPS dan surat kuasa mencoba menipu Tutut. "Tidak ada kewenangan sedikitpun pada Berkah untuk menggelar RUPSLB, dalam surat kuasa secara tertulis tidak ada menyebutkan dan memberi kewenangan pada mereka (Berkah,red) menggelar RUPSLB apalagi mengambil alih saham, itu sudah melampaui kewenangan dan melawan hukum," ujar Ponto.
Sehingga sejak TPI dirampas secara melawan hukum, lanjut Ponto, ada skenario besar untuk menguasai TPI secara ilegal. "Itu terbukti di persidangan dengan terlibatnya PT Sarana Rekatama Dinamika. Nah, terungkap di persidangan yang memerintah pemblokiran akses PT CTPI adalah kelompok usaha yang terkait mereka (Hary cs)," kata Ponto.
Namun RUPSLB PT CTPI secara resmi yang diselenggarakan pemegang saham mayoritas Mbak Tutut justru diblokir saat didaftarkan pengesahannya di Depkumham, justru faktanya RUPSLB yang mereka lakukan bisa mengakses setelah itu tertutup kembali. "Kami justru tidak bisa mengaksesnya," kata Ponto.
Sebelumnya, pengamat hukum pidana Muladi sejak awal mengatakan, bahwa pengalihan saham milik Tutut sebesar 75 persen ilegal dan melawan hukum. "Karena diputuskan dalam rapat (RUPSLB,red) yang tidak dihadiri pemegang saham lama, kalau hanya mengatasnamakan surat kuasa, harus jelas," ujarnya.
Muladi menyarankan pengadilan memfasilitasi pengambil alihan saham pasca putusan PN Jakarta Pusat. "Agar hukum bisa dilaksanakan secara nyata bukan sekedar formalitas," ujarnya.
Sekadar mengingatkan perkara ini sendiri diajukan oleh Tutut terhadap PT Berkah Karya Bersama dan pengelola sisminbakum PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD).
Selain itu, beberapa pihak juga dimasukan sebagai turut tergugat, seperti TPI, lalu Kementerian Hukum dan HAM. Tutut menilai 75 persen sahamnya diambil secara tidak patut oleh BKB.
BKB dituding menggunakan surat kuasa pemegang saham yang tidak berlaku lagi dalam melakukan RUPSLB TPI tertanggal 18 maret 2005 terkait pengambilallihan saham. Di sisi lain, Tutut sendiri telah memberitahukan RUPSLB tertanggal 17 Maret 2005 ke Depkumham yang dianggap lebih sah.
Saat pemberitahuan dilakukan sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) yang dikelola PT SRD melakukan blokir terhadap Tutut. Makanya, ia mengajukan gugatan ini. (fas/jpnn)
Senin, 11 April 2011
Daerah Siap Antisipasi Bencana Akan Dapat Penghargaan
Jambi (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat HR Agung Laksono menyatakan, akan memberikan penghargaan bagi daerah yang siap mengantisipasi bencana alam.
"Jadi persiapan itu bisa berupa seberapa jauh pemerintah melatih dan menyiapkan masyarakat dalam mengantisipasi bencana," kata Menkokesra dalam kunjungan kerja di Tanjung Jabung Barat, Jambi, Minggu.
Penghargaan tersebut, menurut dia, adalah adipura bagi daerah yang telah menyiapkan antisipasi bencana. Salah satu persiapan itu adalah daerah menyiapkan petunjuk evakuasi warga saat terjadi bencana.
Menkokesra meminta setiap daerah mengoptimalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi dan kabupaten. Daerah harus memiliki peta rawan bencana, contohnya rawan tsunami di pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa dan Papua bagian utara.
Menurut dia, harus ada program pelatihan antisipasi bencana sehingga ada kewaspadaan. Jalur-jalur evakuasi juga harus dibuat oleh setiap daerah rawan bencana. "Kalau tsunami evakuasinya dari bawah ke atas, gunung dari atas ke bawah," ungkapnya.
Sementara itu Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) ketika dikonfirmasi mengatakan, Provinsi Jambi telah mengusulkan pembuatan jalur-jalur evakuasi. "Kami sudah mengusulkan ke Kementerian Kehutanan dan BNPB," ujarnya.
Menurut dia, Jambi akan membangun dua jalur evakuasi. Pertama jalur ke Dusun Tuo, Sarolangun, menuju Jangkat, Kabupaten Merangin, dan dari Desa Masgo, Kecamatan Gunung Raya, Kota Sungaipenuh, menuju arah Bengkulu.
Bahkan masyarakat di Kecamatan Masgo yang dianggap mengetahui dan menguasai kawasan hutan yang akan menjadi jalur evakuasi diturunkan untuk menelusuri rencana jalan evakuasi tersebut. Tim akan mengambil gambar setiap lokasi sebab di lokasi tersebut ada sungai atau perbukitan yang akan menjadi acuan saat membuka jalan tersebut.(*)
"Jadi persiapan itu bisa berupa seberapa jauh pemerintah melatih dan menyiapkan masyarakat dalam mengantisipasi bencana," kata Menkokesra dalam kunjungan kerja di Tanjung Jabung Barat, Jambi, Minggu.
Penghargaan tersebut, menurut dia, adalah adipura bagi daerah yang telah menyiapkan antisipasi bencana. Salah satu persiapan itu adalah daerah menyiapkan petunjuk evakuasi warga saat terjadi bencana.
Menkokesra meminta setiap daerah mengoptimalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi dan kabupaten. Daerah harus memiliki peta rawan bencana, contohnya rawan tsunami di pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa dan Papua bagian utara.
Menurut dia, harus ada program pelatihan antisipasi bencana sehingga ada kewaspadaan. Jalur-jalur evakuasi juga harus dibuat oleh setiap daerah rawan bencana. "Kalau tsunami evakuasinya dari bawah ke atas, gunung dari atas ke bawah," ungkapnya.
Sementara itu Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) ketika dikonfirmasi mengatakan, Provinsi Jambi telah mengusulkan pembuatan jalur-jalur evakuasi. "Kami sudah mengusulkan ke Kementerian Kehutanan dan BNPB," ujarnya.
Menurut dia, Jambi akan membangun dua jalur evakuasi. Pertama jalur ke Dusun Tuo, Sarolangun, menuju Jangkat, Kabupaten Merangin, dan dari Desa Masgo, Kecamatan Gunung Raya, Kota Sungaipenuh, menuju arah Bengkulu.
Bahkan masyarakat di Kecamatan Masgo yang dianggap mengetahui dan menguasai kawasan hutan yang akan menjadi jalur evakuasi diturunkan untuk menelusuri rencana jalan evakuasi tersebut. Tim akan mengambil gambar setiap lokasi sebab di lokasi tersebut ada sungai atau perbukitan yang akan menjadi acuan saat membuka jalan tersebut.(*)
Lahar Dingin Bromo Merambah Kota
Tingginya itensitas hujan memicu luberan lahar dingin ke permukiman penduduk.
SURABAYA POST – Terjangan banjir lahar dingin Bromo semakin meluas. Bahkan, wilayah selatan Kota Probolinggo mulai dijamah lahar, menyusul ambrolnya Dam Dawuhan di Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto.
Sejak pintu air itu ambrol, aliran lahar dingin telah menerebos masuk Kali Legundi, lalu meluber ke sejumlah kelurahan di Kecamatan Wonoasih, Kecamatan Kedopok, dan Kecamatan Kademangan.
Dampaknya luar biasa, ratusan rumah warga tergenang dan puluhan hektare areal pertanian rusak akibat dialiri lumpur setebal 30 hingga 60 sentimeter (cm) yang bercampur material pasir dan batu.
Sejauh ini, banjir lahar dingin Bromo belum ada laporan korban jiwa. Namun, musibah ini telah sempat mengganggu aktivitas rutin masyarakat, serta melahirkan kerugian material yang cukup besar. Seperti rusaknya barang berharga masyarakat akibat banjir lahar dan kerusakan tanaman bernilai ekonomis.
Banjir lahar yang mulai menjamah wilayah kota akibat abrolnya dam itu dikhawatirkan semakin meluas. "Setelah kami teliti, banjir bandang dari Kali Legundi diakibatkan jebolnya Dam Dawuhan," ujar Walikota Probolinggo HM Buchori, Sabtu 5 Februari 2011.
Bendung Tunggak atau yang lebih populer dengan Dam Dawuhan itu jebol sepanjang 30 meter dengan kedalaman 10 meter, akhir Januari lalu.
Sebelumnya, walikota dan sejumlah kepala satuan kerja (Satker) sempat meninjau Dam Dawuhan. "Jebolnya sisi dam hanya bisa diperbaiki dengan dana dari pusat. Kami akan mencoba melobi pemerintah untuk secepatnya memperbaiki dam yang jebol itu," ujarnya.
Jika dam yang sisinya "menganga" lebar itu tidak secepatnya diperbaiki, kawasan Kota Probolinggo sewaktu-waktu bakal dilanda banjir lahar dingin Bromo lagi. "Soalnya, curah hujan sekarang ini sedang tinggi-tingginya sampai Maret mendatang sesuai prakiraaan BMKG," ujar walikota.
Dam Dawuhan sendiri sebagai pemicu banjir bandang di Kota Probolinggo sebenarnya punya sejarah panjang. Sungai baru akibat jebolnya Dam Dawuhan awalnya memang sungai, tetapi sudah sejak zaman Belanda tidak difungsikan. "Belanda menutup pecahan sungai dari Dam Dawuhan itu untuk menghindari banjir bandang di wilayah kota yang menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda," ujar Kepala Dinas PU Kota Probolinggo, Sanusi Sapuan.
Belakangan, Pemprov Jatim pun melanjutkan kebijakan pemerintah Belanda dalam mengatur aliran air di Kali Patalan itu. "Aliran sungai kecil itu oleh Pemprov Jatim ditutup, sehingga aliran air hanya mengarah ke Kali Paser yang bermuara di Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo," ujar Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Probolinggo, Rachmad Waluyo.
Siap Panen, Sawah Jadi Lautan Pasir
Ambrolnya Dam Dawuhan tidak hanya "menghidupkan" sungai kecil yang mati sejak zaman Belanda. Tragisnya lagi, lahar ikut merusak lahan pertanian di sejumlah desa yang dilalui sungai tersebut.
Camat Wonomerto, Suwarno melaporkan, sekitar 70 hektare sawah di Desa Patalan, Tunggakcerme, dan Jebeng rusak akibat diterjang lahar dingin dari Bromo. Sawah-sawah itu berubah menjadi "lautan pasir" dan lumpur tebal.
Dan sungai kecil yang dilalui lahar dingin itu kini telah berubah menjadi sungai besar, selebar sekitar 10-15 meter dengan arus deras. Setelah menerjang kawasan sawah, sungai baru itu menyambung ke Kali Tunggak di Desa Tunggakcerme.
Aliran Kali Tunggak menembus Desa Tempuran, Kecamatan Bantaran, kemudian Kareng Kidul, Kecamatan Wonomerto hingga ke Kali Legundi di belahan selatan Kota Probolinggo.
Terjangan banjir dari Kali Legundi meluluhlantakkan areal persawahan di Kota Probolinggo. Di Kelurahan Kareng Lor, sekitar 15 hektare areal persawahan rusak berat. Sebagian sawah berubah menjadi "lapangan" pasir dan lumpur tebal.
"Banyak petani di Kareng Lor yang menangis gara-gara areal padinya yang siap panen terbenam dalam lumpur tebal," ujar Ahmad Hudri, warga Kareng Lor.
Puluhan petani tidak tahu lagi bagaimana caranya menyingkirkan endapan pasir dan lumpur setebal 30-60 cm itu dari areal sawahnya.
Sebenarnya, meski aliran banjir lahar dingin sudah beralih ke Kota Probolinggo, tidak berarti kawasan Kabupaten Probolinggo bebas banjir. Buktinya, sekitar 10 hektare areal sawah di Desa Pesisir juga dipastikan puso alias gagal panen. "Petani di Pesisir sekarang ini lagi panen pasir, bukan lagi panen padi," ujar Jalal, warga setempat.
Belum lagi areal pertanian yang rusak di Desa Sumurmati, Kecamatan Sumberasih yang mencapai sekitar 10 hektare. "Saya sempat stres menyaksikan 1 hektare padi saya yang baru berumur dua bulan tertimbun pasir setebal setengah meter," ujar Karsono, seorang petani. (art)
SURABAYA POST – Terjangan banjir lahar dingin Bromo semakin meluas. Bahkan, wilayah selatan Kota Probolinggo mulai dijamah lahar, menyusul ambrolnya Dam Dawuhan di Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto.
Sejak pintu air itu ambrol, aliran lahar dingin telah menerebos masuk Kali Legundi, lalu meluber ke sejumlah kelurahan di Kecamatan Wonoasih, Kecamatan Kedopok, dan Kecamatan Kademangan.
Dampaknya luar biasa, ratusan rumah warga tergenang dan puluhan hektare areal pertanian rusak akibat dialiri lumpur setebal 30 hingga 60 sentimeter (cm) yang bercampur material pasir dan batu.
Sejauh ini, banjir lahar dingin Bromo belum ada laporan korban jiwa. Namun, musibah ini telah sempat mengganggu aktivitas rutin masyarakat, serta melahirkan kerugian material yang cukup besar. Seperti rusaknya barang berharga masyarakat akibat banjir lahar dan kerusakan tanaman bernilai ekonomis.
Banjir lahar yang mulai menjamah wilayah kota akibat abrolnya dam itu dikhawatirkan semakin meluas. "Setelah kami teliti, banjir bandang dari Kali Legundi diakibatkan jebolnya Dam Dawuhan," ujar Walikota Probolinggo HM Buchori, Sabtu 5 Februari 2011.
Bendung Tunggak atau yang lebih populer dengan Dam Dawuhan itu jebol sepanjang 30 meter dengan kedalaman 10 meter, akhir Januari lalu.
Sebelumnya, walikota dan sejumlah kepala satuan kerja (Satker) sempat meninjau Dam Dawuhan. "Jebolnya sisi dam hanya bisa diperbaiki dengan dana dari pusat. Kami akan mencoba melobi pemerintah untuk secepatnya memperbaiki dam yang jebol itu," ujarnya.
Jika dam yang sisinya "menganga" lebar itu tidak secepatnya diperbaiki, kawasan Kota Probolinggo sewaktu-waktu bakal dilanda banjir lahar dingin Bromo lagi. "Soalnya, curah hujan sekarang ini sedang tinggi-tingginya sampai Maret mendatang sesuai prakiraaan BMKG," ujar walikota.
Dam Dawuhan sendiri sebagai pemicu banjir bandang di Kota Probolinggo sebenarnya punya sejarah panjang. Sungai baru akibat jebolnya Dam Dawuhan awalnya memang sungai, tetapi sudah sejak zaman Belanda tidak difungsikan. "Belanda menutup pecahan sungai dari Dam Dawuhan itu untuk menghindari banjir bandang di wilayah kota yang menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda," ujar Kepala Dinas PU Kota Probolinggo, Sanusi Sapuan.
Belakangan, Pemprov Jatim pun melanjutkan kebijakan pemerintah Belanda dalam mengatur aliran air di Kali Patalan itu. "Aliran sungai kecil itu oleh Pemprov Jatim ditutup, sehingga aliran air hanya mengarah ke Kali Paser yang bermuara di Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo," ujar Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Probolinggo, Rachmad Waluyo.
Siap Panen, Sawah Jadi Lautan Pasir
Ambrolnya Dam Dawuhan tidak hanya "menghidupkan" sungai kecil yang mati sejak zaman Belanda. Tragisnya lagi, lahar ikut merusak lahan pertanian di sejumlah desa yang dilalui sungai tersebut.
Camat Wonomerto, Suwarno melaporkan, sekitar 70 hektare sawah di Desa Patalan, Tunggakcerme, dan Jebeng rusak akibat diterjang lahar dingin dari Bromo. Sawah-sawah itu berubah menjadi "lautan pasir" dan lumpur tebal.
Dan sungai kecil yang dilalui lahar dingin itu kini telah berubah menjadi sungai besar, selebar sekitar 10-15 meter dengan arus deras. Setelah menerjang kawasan sawah, sungai baru itu menyambung ke Kali Tunggak di Desa Tunggakcerme.
Aliran Kali Tunggak menembus Desa Tempuran, Kecamatan Bantaran, kemudian Kareng Kidul, Kecamatan Wonomerto hingga ke Kali Legundi di belahan selatan Kota Probolinggo.
Terjangan banjir dari Kali Legundi meluluhlantakkan areal persawahan di Kota Probolinggo. Di Kelurahan Kareng Lor, sekitar 15 hektare areal persawahan rusak berat. Sebagian sawah berubah menjadi "lapangan" pasir dan lumpur tebal.
"Banyak petani di Kareng Lor yang menangis gara-gara areal padinya yang siap panen terbenam dalam lumpur tebal," ujar Ahmad Hudri, warga Kareng Lor.
Puluhan petani tidak tahu lagi bagaimana caranya menyingkirkan endapan pasir dan lumpur setebal 30-60 cm itu dari areal sawahnya.
Sebenarnya, meski aliran banjir lahar dingin sudah beralih ke Kota Probolinggo, tidak berarti kawasan Kabupaten Probolinggo bebas banjir. Buktinya, sekitar 10 hektare areal sawah di Desa Pesisir juga dipastikan puso alias gagal panen. "Petani di Pesisir sekarang ini lagi panen pasir, bukan lagi panen padi," ujar Jalal, warga setempat.
Belum lagi areal pertanian yang rusak di Desa Sumurmati, Kecamatan Sumberasih yang mencapai sekitar 10 hektare. "Saya sempat stres menyaksikan 1 hektare padi saya yang baru berumur dua bulan tertimbun pasir setebal setengah meter," ujar Karsono, seorang petani. (art)
Heboh Ulat Bulu Merambah Bali
Di Buleleng, ribuan ekor serangga itu tiba-tiba sudah menempel di sejumlah pohon mangga
VIVAnews - Heboh wabah ulat bulu di pesisir utara Jawa Timur kini merambah ke Pulau Bali. Di Kabupaten Buleleng, ribuan ekor serangga itu tiba-tiba sudah menempel di sejumlah pohon mangga.
Dari hari ke hari ulat itu sangat cepat berkembang bahkan menempel ke rumah-rumah milik warga. Ribuan ulat bulu itu pertama ditemukan warga sejak empat hari yang lalu.
Namun, masyarakat mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk menghalau serangan ulat tersebut. Tidak sedikit di antaranya mengaku ketakutan sehingga seorang Ibu bernama Nur sempat melakukan ritual khusus agar serangan ulat tersebut tidak mengganggu warga setempat. Kondisi ini mendapat perhatian Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika.
Ulat bulu, yang rata-rata berwarna hitam itu, ditemukan di tiga kecamatan yakni Kecamatan Gerokgak, Buleleng dan Kecamatan Sawan. Di Kecamatan Gerokgak, dua desa sudah terdeteksi diserang oleh ulat bulu yakni, Desa Penyabangan dan Desa Patas.
Di Kecamatan Sawan, ulat bulu ditemukan di Desa Sangsit. Belakangan ulat bulu itu juga ditemukan Desa Baktiseraga, Desa Tukadmungga dan Desa Penglatan di Kecamatan Buleleng.
Keberadaan ulat bulu di Desa Patas, tepatnya di Dusun Yeh Biu, pertama kali ditemukan oleh Ibu Nur (37). Ulat bulu itu ditemukan menempel di pohon mangga belakang rumahnya. ”Saya temukan ulat ini sejak hari Rabu lalu,” tutur Nur, Senin 11 April 2011.
Ribuan ulat di belakang rumahnya itu tak pelak membuat Nur begidik ketakutan. Bahkan akibat dari keberadaan ulat-ulat tersebut, dua anaknya bernama Wahyu (5) dan Nabila (6) serta beberapa anak tetangganya mengalami gatal-gatal di sekujur tubuhnya karena bermain di sekitar lokasi ulat bulu itu.
”Saya tidak berani mengusik ulat tersebut, takut,” ujar Nur polos. Untuk menghalau ketakutannya itu, Nur melakukan ritual khusus dengan menyiramkan beras berwarna kuning di sekitar keberadaan ulat bulu tersebut.
Selain menempel di pohon, ratusan ulat itu juga menempel di rumah warga. ”Ratusan ulat juga menempel di tembok rumah saya,” ujar Made Dwija, sembari menyatakan ulat tersebut dikumpulkan lalu membakarnya. Sedangkan di Desa Penyabangan, ulat bulu tersebut juga menyerang sejumlah pohon. Namun di tempat ini ratusan ulat itu langsung dimusnahkan dengan menyemprotnya menggunakan cairan pestisida.
Serangan ulat dengan pola yang sama juga menimpa Dusun Sema dan Abasan, Desa Sangsit. Ratusan ulat bulu tersebut menempel di pohon mangga dan pohon gempinis. Tidak itu saja, ulat bulu tersebut juga menempel pada sebuah warung kosong, milik Ketut Sudiasa, warga setempat. “Saya dapat informasi warung saya di serang ulat bulu.
Ternyata setelah saya datang, memang benar bangunan warung dipenuhi ulat bulu berwarna hitam,” kata Sudiasa sambil bergidik. Saking banyaknya, Sudiasa lantas mengumpulkan dan langsung membakarnya. “Terus terang saya terbayang dengan kejadian di Jawa. Mudah-mudahan di Bali tidak seperti itu. Saya ngeri membayangkannya,” ujar laki-laki berkaca mata ini ketakutan.
Sementara itu Kepala Dinas Partanian dan Peternakan (Kadistannak) Buleleng Ir Putu Mertha Jiwa saat dikonfirmasi melalui saluran teleponnya berjanji secepatnya akan melakukan langkah untuk melakukan pemusnahan terhadap ulat bulu tersebut. Tidak itu saja, langkah yang juga sedang dirancangnya yakni melakukan upaya memblokir wilayah yang sudah terkena serangan hama ulat bulu tersebut.
”Saya sudah ke lokasi dan menyemprotnya dengan menggunakan cairan pestisida. Sedangkan selanjutnya kita upayakan untuk melokalisir daerah terkena hama ulat bulu itu agar tidak menyebar ke seluruh wilayah Buleleng,” jelasnya.
Gubernur Mangku Pastika saat turun ke lokasi ulat bulu di Buleleng Minggu 10 April 2011, meminta masyarakat bersama instansi terkait di Pemkab Buleleng melakukan antisipasi lebih dini sehingga hama ulat bulu tidak berkembang dan membahayakan masyarakat.
“Ini harus mendapar perhatian dan saya meminta laporan setiap saat dengan adanya ulat bulu ini,” pinta Gubernur Pastika. Menurut gubernur kondisi serangan hama ulat bulu di lima desa di Kabupaten Buleleng belum sangat memprihatinkan, namun apabila dibiarkan serangan ulat itu akan membahayakan masyarakat.
”Memang ini belum seberapa, mumpung masih sedikit harus dilakukan upaya-upaya dengan cepat sehingga tidak berimbas pada daerah yang lain. Terlebih sebelumnya Bali dikatakan sebagai neraka, ini harus ditanggulangi bersama,” lanjut Pastika.
VIVAnews - Heboh wabah ulat bulu di pesisir utara Jawa Timur kini merambah ke Pulau Bali. Di Kabupaten Buleleng, ribuan ekor serangga itu tiba-tiba sudah menempel di sejumlah pohon mangga.
Dari hari ke hari ulat itu sangat cepat berkembang bahkan menempel ke rumah-rumah milik warga. Ribuan ulat bulu itu pertama ditemukan warga sejak empat hari yang lalu.
Namun, masyarakat mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk menghalau serangan ulat tersebut. Tidak sedikit di antaranya mengaku ketakutan sehingga seorang Ibu bernama Nur sempat melakukan ritual khusus agar serangan ulat tersebut tidak mengganggu warga setempat. Kondisi ini mendapat perhatian Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika.
Ulat bulu, yang rata-rata berwarna hitam itu, ditemukan di tiga kecamatan yakni Kecamatan Gerokgak, Buleleng dan Kecamatan Sawan. Di Kecamatan Gerokgak, dua desa sudah terdeteksi diserang oleh ulat bulu yakni, Desa Penyabangan dan Desa Patas.
Di Kecamatan Sawan, ulat bulu ditemukan di Desa Sangsit. Belakangan ulat bulu itu juga ditemukan Desa Baktiseraga, Desa Tukadmungga dan Desa Penglatan di Kecamatan Buleleng.
Keberadaan ulat bulu di Desa Patas, tepatnya di Dusun Yeh Biu, pertama kali ditemukan oleh Ibu Nur (37). Ulat bulu itu ditemukan menempel di pohon mangga belakang rumahnya. ”Saya temukan ulat ini sejak hari Rabu lalu,” tutur Nur, Senin 11 April 2011.
Ribuan ulat di belakang rumahnya itu tak pelak membuat Nur begidik ketakutan. Bahkan akibat dari keberadaan ulat-ulat tersebut, dua anaknya bernama Wahyu (5) dan Nabila (6) serta beberapa anak tetangganya mengalami gatal-gatal di sekujur tubuhnya karena bermain di sekitar lokasi ulat bulu itu.
”Saya tidak berani mengusik ulat tersebut, takut,” ujar Nur polos. Untuk menghalau ketakutannya itu, Nur melakukan ritual khusus dengan menyiramkan beras berwarna kuning di sekitar keberadaan ulat bulu tersebut.
Selain menempel di pohon, ratusan ulat itu juga menempel di rumah warga. ”Ratusan ulat juga menempel di tembok rumah saya,” ujar Made Dwija, sembari menyatakan ulat tersebut dikumpulkan lalu membakarnya. Sedangkan di Desa Penyabangan, ulat bulu tersebut juga menyerang sejumlah pohon. Namun di tempat ini ratusan ulat itu langsung dimusnahkan dengan menyemprotnya menggunakan cairan pestisida.
Serangan ulat dengan pola yang sama juga menimpa Dusun Sema dan Abasan, Desa Sangsit. Ratusan ulat bulu tersebut menempel di pohon mangga dan pohon gempinis. Tidak itu saja, ulat bulu tersebut juga menempel pada sebuah warung kosong, milik Ketut Sudiasa, warga setempat. “Saya dapat informasi warung saya di serang ulat bulu.
Ternyata setelah saya datang, memang benar bangunan warung dipenuhi ulat bulu berwarna hitam,” kata Sudiasa sambil bergidik. Saking banyaknya, Sudiasa lantas mengumpulkan dan langsung membakarnya. “Terus terang saya terbayang dengan kejadian di Jawa. Mudah-mudahan di Bali tidak seperti itu. Saya ngeri membayangkannya,” ujar laki-laki berkaca mata ini ketakutan.
Sementara itu Kepala Dinas Partanian dan Peternakan (Kadistannak) Buleleng Ir Putu Mertha Jiwa saat dikonfirmasi melalui saluran teleponnya berjanji secepatnya akan melakukan langkah untuk melakukan pemusnahan terhadap ulat bulu tersebut. Tidak itu saja, langkah yang juga sedang dirancangnya yakni melakukan upaya memblokir wilayah yang sudah terkena serangan hama ulat bulu tersebut.
”Saya sudah ke lokasi dan menyemprotnya dengan menggunakan cairan pestisida. Sedangkan selanjutnya kita upayakan untuk melokalisir daerah terkena hama ulat bulu itu agar tidak menyebar ke seluruh wilayah Buleleng,” jelasnya.
Gubernur Mangku Pastika saat turun ke lokasi ulat bulu di Buleleng Minggu 10 April 2011, meminta masyarakat bersama instansi terkait di Pemkab Buleleng melakukan antisipasi lebih dini sehingga hama ulat bulu tidak berkembang dan membahayakan masyarakat.
“Ini harus mendapar perhatian dan saya meminta laporan setiap saat dengan adanya ulat bulu ini,” pinta Gubernur Pastika. Menurut gubernur kondisi serangan hama ulat bulu di lima desa di Kabupaten Buleleng belum sangat memprihatinkan, namun apabila dibiarkan serangan ulat itu akan membahayakan masyarakat.
”Memang ini belum seberapa, mumpung masih sedikit harus dilakukan upaya-upaya dengan cepat sehingga tidak berimbas pada daerah yang lain. Terlebih sebelumnya Bali dikatakan sebagai neraka, ini harus ditanggulangi bersama,” lanjut Pastika.
Jembatan Pabelan Putus Diterjang Lahar Dingin
Magelang (ANTARA News) - Jembatan Sungai Pabelan di jalur utama Yogyakarta-Magelang putus akibat diterjang banjir lahar dingin, Gunung Merapi, Rabu malam.
Berdasarkan pantauan, jembatan di sebelah selatan (jalur Yogyakarta-Magelang) putus sepanjang 15 meter dari total panjang 36 meter,
Sedangkan jembatan di sebelah utara untuk jalur Magelang-Yogyakarta masih utuh, namun tertutup untuk kendaraan roda empat, sedangkan kendaraan roda dua diberlakukan buka tutup.
Seorang relawan, Henk mengatakan banjir datang sekitar pukul !8.10 WIB, namun pada pukul 18.00 WIB jembatan sudah ditutup untuk semua jenis kendaraan dan sekitar pukul 18.37 WIB jembatan putus.
Ia mengatakan, banjir lahar dingin di Sungai Pabelan saat ini cukup besar dengan ketinggian air sekitar 10 m hingga 12 meter.
"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena jembatan sudah ditutup sebelum putus," katanya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Provinsi Jateng Wilayah Magelang Selatan, Budi Sudirman mengatakan jembatan yang putus dibangun sekitar tahun 1960an dengan panjang 36 meter, lebar enam meter. Bangunan jembatan patah sepanjang 15 meter di bagian barat.
Sedangkan jembatan di sampingnya dibangun tahun 2005 sepanjang 60 meter. "Kami belum tahu persis kondisi jembatan ini, namun untuk sementara bisa dilalui kendaraan roda dua," katanya.
Kanit Regiden Satlantas Polres Magelang Iptu Eko Mardiyanto mengatakan, sementara jembatan di sebelah utara hanya bisa dilalui untuk kendaraan roda dua. "Apakah nanti bisa dilalui kendaraan roda empat atau tidak kami menunggu pengecekan kondisi jembatan dari Bina Marga," katanya.
Ia mengatakan, untuk sementara kendaraan roda empat jurusan Magelang-Yogyakarta atau sebaliknya dialihkan melalui jalur Purworejo atau untuk kendaraan jenis minibus bisa melalui jalur Borobudur-Kalibawang-Yogyakarta.
Kejadian tersebut menarik perhatian masyarakat untuk menyaksikan dari dekat baik dari arah Magelang maupun dari arah Yogyakarta. Kejadian ini juga mengakibatkan arus kendaraan macet hingga sekitar dua kilometer untuk kedua arah.(*)
(U.H018/M008)
Berdasarkan pantauan, jembatan di sebelah selatan (jalur Yogyakarta-Magelang) putus sepanjang 15 meter dari total panjang 36 meter,
Sedangkan jembatan di sebelah utara untuk jalur Magelang-Yogyakarta masih utuh, namun tertutup untuk kendaraan roda empat, sedangkan kendaraan roda dua diberlakukan buka tutup.
Seorang relawan, Henk mengatakan banjir datang sekitar pukul !8.10 WIB, namun pada pukul 18.00 WIB jembatan sudah ditutup untuk semua jenis kendaraan dan sekitar pukul 18.37 WIB jembatan putus.
Ia mengatakan, banjir lahar dingin di Sungai Pabelan saat ini cukup besar dengan ketinggian air sekitar 10 m hingga 12 meter.
"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena jembatan sudah ditutup sebelum putus," katanya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Provinsi Jateng Wilayah Magelang Selatan, Budi Sudirman mengatakan jembatan yang putus dibangun sekitar tahun 1960an dengan panjang 36 meter, lebar enam meter. Bangunan jembatan patah sepanjang 15 meter di bagian barat.
Sedangkan jembatan di sampingnya dibangun tahun 2005 sepanjang 60 meter. "Kami belum tahu persis kondisi jembatan ini, namun untuk sementara bisa dilalui kendaraan roda dua," katanya.
Kanit Regiden Satlantas Polres Magelang Iptu Eko Mardiyanto mengatakan, sementara jembatan di sebelah utara hanya bisa dilalui untuk kendaraan roda dua. "Apakah nanti bisa dilalui kendaraan roda empat atau tidak kami menunggu pengecekan kondisi jembatan dari Bina Marga," katanya.
Ia mengatakan, untuk sementara kendaraan roda empat jurusan Magelang-Yogyakarta atau sebaliknya dialihkan melalui jalur Purworejo atau untuk kendaraan jenis minibus bisa melalui jalur Borobudur-Kalibawang-Yogyakarta.
Kejadian tersebut menarik perhatian masyarakat untuk menyaksikan dari dekat baik dari arah Magelang maupun dari arah Yogyakarta. Kejadian ini juga mengakibatkan arus kendaraan macet hingga sekitar dua kilometer untuk kedua arah.(*)
(U.H018/M008)
Rabu, 16 Maret 2011
Tim Tanggap Bencana Indonesia Besok ke Jepang
"Besok malam sebanyak 15 personel tim satuan reaksi cepat penanggulangan bencana akan berangkat ke Jepang," kata Kepala Pusdatin dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho kepada ANTARA yang menghubunginya dari Jakarta, Rabu.
Sutopo menjelaskan, berdasarkan hasil rapat yang dipimpin BNPB dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan, TNI, Basarnas dan Kementerian Luar Negeri disepakati bahwa hanya 15 personel dari 65 orang yang telah dipersiapkan yang akan berangkat.
"Tadinya Pemerintah Indonesia akan mengirimkan 65 orang, namun keputusan terbaru hanya akan memberangkatkan 15 orang," katanya.
Dia mengatakan penyebabnya berkurangnya jumlah personel yang akan diberangkatkan karena karena pihak pemerintah Jepang menyatakan belum membutuhkan tim medis.
Sutopo menyebutkan, 15 orang yang berangkat di antaranya berasal dari Basarnas, TNI, Kementerian Kesehatan dan BNPB.
"Tim akan dilepas oleh Menko Kesra Agung Laksono pada Kamis malam," katanya.
Sementara itu, tim juga akan membawa 10 ribu selimut untuk korban tsunami di Jepang.
"Sedangkan bantuan dalam bentuk dana masih harus dipersiapkan dan dibicarakan lebih lanjut mengenai berapa besar Indonesia akan memberikan bantuan," katanya.
"Kami Membutuhkan Bantuan Dunia"
"Kami telah menerima banyak pengungsi yang diungsikan dari daerah yang dekat dengan PLTN," kata Masao Hara, Walikota Koriyama yang terletak sekitar 50 km timur PLTN, kepada AFP lewat telepon, Rabu.
"Saat ini sekitar 9.000 orang telah mengungsi di barak-barak pengungsian di Koriyama," kata Masao.
Para pengungsi ini termasuk 200 orang yang berada di stadiun baseball yang baru saja direnovasi.
"Apa yang sangat kami butuhkan sekarang adalah bahan bakar, minyak, air dan makanan. Kami sangat membutuhkan bahan bakar karena kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bahan bakar. Kami tidak bisa mendapatkan mengoperasikan mesin penghangat atau mesin pemompa air," ujarnya.
"Selain itu kami juga membutuhkan bahan bakar untuk mengoperasikan kendaraan kami agar bisa mengangkut sampah. Saya meminta kepada dunia, 'Kami butuh bantuan," kata Masao.
Lebih dari 200.000 orang kini telah diungsikan dalam radius 20 km dari PLTN Fukushima yang telah dilanda beberapa kali ledakan dan menimbulkan radiasi yang membahayakan kesehatan manusia.
"Masyarakat sangat khawatir namun mereka bersikap tenang. Mereka tidak panik. Mereka lebih prihatin ketika melihat siaran televisi dan betapa khawatirnya semua orang di Jepang," katanya.
PLTN Fukushima rusak akibat gempa bumi dan tsunami yang terjadi Jumat pekan lalu (11/3). Bencana alam ini juga mengakibatkan ribuan orang tewas dan sebagian besar kawasan utara Jepang kekurangan air, makanan, bahan bakar, dan kebutuhan dasar lainnya.(*)
Langganan:
Postingan (Atom)