Merdeka.com - Dalam waktu dekat, Indonesia akan mempunyai
presiden baru. Meski sengketa Pilpres masih terus bergulir di Mahkamah
Konstitusi (MK), presiden terpilih Joko Widodo sudah menyoroti Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2015.
Wasekjen
PDIP, yang juga Deputi Kantor Transisi JokowiJK, Hasto Kristianto
mengatakan dalam pandangan Jokowi beban anggaran cukup memberatkan saat
ini adalah masalah gaji pegawai negeri sipil (PNS). Saat ini banyak
daerah menggelontorkan belanja PNS lebih besar dari belanja publik. Hal
ini dinilai tidak sehat dalam sebuah anggaran negara.
"Jangan
sampai belanja aparatur negara melampaui belanja publik. Ini akan
dilakukan penataan, bukan kita menyusahkan PNS. Tapi bagaimana menambah
nilai untuk rakyat. Politik anggaran harus membalikan itu," ucap Hasto
dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (16/8).
Selain gaji PNS, penataan
selanjutnya adalah pada pos perjalanan dinas PNS. Banyak anggaran
terbuang untuk perjalanan dinas PNS di mana banyak menggunakan kelas
premium atau first class.
"Belanja perjalanan dinas, pelatihan,
IT cukup besar secara agregat. Dalam APBN 2015 itu desain masih boros.
Ini nanti harus ada perubahan politik alokasi. Pemetaan mana yang
dijadikan penghematan. Lebih fokus kemampuan rakyat. Defisit besar,
pemborosan luar biasa," tegasnya.
Hasto menegaskan, jika menjabat
sebagai presiden nanti, Jokowi akan melakukan perombakan politik
anggaran. Namun, anggaran pendidikan dan kesehatan akan aman dari
pemangkasan.
"Reformasi anggaran dilakukan. Belanja publik lebih
besar. Ini akan kami lakukan. Pendekatan sistem, dilakukan perombakan
alokasi politik distribusi," tutupnya.
