Jpnn
JAKARTA - Kinerja enam
bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terus mendapat sorotan. Kali
ini penilaian datang dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam
Indonesia (PB HMI).
“Sepanjang semester pertama ini
kepemimpinan Jokowi-JK belum memperlihatkan hasil yang berdampak luas
bagi rakyat kebanyakan,” kata Ketua Umum PB HMI Arief Rosyid Hasan
kepada INDOPOS (grup JPNN) di Jakarta, kemarin (21/4).
Menurut Arief, semester ini justru
ditandai dengan banyak gejolak sosial-ekonomi yang mencemaskan. Dia
pun meningigatkan, pemerintah perlu mencermati dampak psikologis dan
terutama dampak ekonomi bagi rakyat dari kebijakan yang diambil.
Selain itu, pemerintah harus segera
menunjukkan loyalitas sepenuhnya kepada konstitusi negara dan amanat
rakyat Indonesia yang telah memberi mandat, bukan kepada kepentingan
lain yang datang dari pihak manapun.
Atas nama PB HMI, dirinya juga mendesak kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) agar selalu memberi masukan kepada presiden dan wakil presiden untuk selalu memegang teguh konstitusi dan mengutamakan peningkatan kualitas hidup rakyat banyak.
Wantimpres juga diminta agar mendukung demokratisasi dan kewargaan aktif, dalam hal ini melibatkan mahasiswa dalam setiap agenda kebijakan pemerintah, dan berkenan menempatkan diri sebagai penyambung lidah bagi gerakan mahasiswa.
“Khususnya Wantimpres agar mengagendakan pertemuan rutin dan berkelanjutan dengan kelompok mahasiswa sebagai forum musyawarah bagi isu-isu yang berkembang di publik. Dan Wantimpres agar memfasilitasi pertemuan rutin dan berkelanjutan bersama Presiden RI, sebagai forum deliberasi dalam pelaksanaan pembangunan bangsa,” dorongnya. (dli)
Atas nama PB HMI, dirinya juga mendesak kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) agar selalu memberi masukan kepada presiden dan wakil presiden untuk selalu memegang teguh konstitusi dan mengutamakan peningkatan kualitas hidup rakyat banyak.
Wantimpres juga diminta agar mendukung demokratisasi dan kewargaan aktif, dalam hal ini melibatkan mahasiswa dalam setiap agenda kebijakan pemerintah, dan berkenan menempatkan diri sebagai penyambung lidah bagi gerakan mahasiswa.
“Khususnya Wantimpres agar mengagendakan pertemuan rutin dan berkelanjutan dengan kelompok mahasiswa sebagai forum musyawarah bagi isu-isu yang berkembang di publik. Dan Wantimpres agar memfasilitasi pertemuan rutin dan berkelanjutan bersama Presiden RI, sebagai forum deliberasi dalam pelaksanaan pembangunan bangsa,” dorongnya. (dli)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar