Selasa, 27 Desember 2011 , 06:06:00
JAKARTA - Tongkat komando Kapolda NTB Brigjen rif wahyunandi terancam dicopot. Desakan agar orang nomor satu di Polda NTB itu dimutasi menguat di Jakarta. Bahkan demonstran nekad memblokade jalan menuju Mabes Polri dan juga jalan Sudirman-Thamrin di jantung ibukota.
Warga dan aktivis mahasiswa yang menamakan diri Forum Komunikasi Masyarakat Sape Lambu Jakarta mulai turun jalan sejak pukul 9 pagi di depan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. "Kami meminta Kapolda NTB diganti karena sewenang-wenang," ujar Ferdian, salah seorang koordinator lapangan.
Massa juga membawa aneka atribut demo seperti spanduk, poster dan bendera. Petugas Detasemen Markas Mabes Polri yang berjaga di hari libur awalnya diam saja dan tetap kalem.
Namun, beranjak siang, warga dan mahasiswa yang berjumlah sekitar 80 orang itu nekad memblokade jalan masuk pintu selatan Mabes Polri. Akibatnya, mobil operasional yang hendak masuk ke gerbang utama tidak bisa lewat.
"Kapolri harus mau menemui kami," kata Ferdian menolak negosiasi pembubaran oleh petugas jaga. Rupanya, mereka tidak tahu bahwa kemarin Jenderal Timur Pradopo sudah berada di Bima untuk memantau langsung penyelidikan kasus paska bentrokan.
Karena ngeyel, akhirnya, sekitar 100 personel Detasemen Markas dan Provos menggiring demonstran dan membuka blokade. Untungnya tak sempat terjadi bentrok walau sempat ada aksi saling dorong.
Tak puas berdemo di Mabes Polri, massa lantas bergeser ke Bundaran Hotel Indonesia. Atraksi mereka tambah nekad karena berani menghentikan laju kendaraan yang melintas dari arah selatan Jalan Sudirman-Thamrin.
Kemacetan sempat terjadi selama sekitar satu jam. Namun, setelah ada negosiasi dengan petugas Polres Jakarta Pusat, massa bersedia bubar. "Kami akan aksi lagi," kata Ferdian yang mengaku masih menjadi mahasiswa di sebuah universitas swasta di Jakarta itu.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Saud Usman Nasution menghargai aspirasi para demonstran. Termasuk usulan agar Kapolda NTB dicopot. "Tapi, semua harus dilakukan berdasar prosedur. Sampai saat ini belum ada ke arah itu (pencopotan)," kata Saud kemarin.
Mantan Kadensus 88 itu menjelaskan Kapolri jenderal Timur Pradopo sudah berada di Bima menyusul tiga jenderal bintang tiga yang sebelumnya juga sudah di lokasi. "Bapak Kapolri akan mendengarkan laporan langsung dari lapangan," katanya.
Saat ini tim yang dipimpin Irwasum, Komnjen (Pol) Fajar Prihatoro itu telah mulai melakukan pemeriksaan pasukan dan senjata api yang digunakan saat penanganan unjuk rasa pada Sabtu (24/12/2011) itu. Bahkan, komandan pasukan Brimob yang memimpin pasukan tersebut diperiksa
"Yang penting internal sudah bekerja. Yang jelas, komandan-komandan di lapangan sudah diperiksa. Jumlahnya berapa, nanti kami akan cek," katanya.
Pemeriksaan senjata api anggota dilakukan untuk mencocokkan dengan proyektil yang diduga menewaskan dua warga saat pembubaran massa.
"Dari Irwasum akan melaksanakan pendalaman terhadap semua anggota yang terlibat, seperti senjata yang akan kami periksa oleh ahli forensik yang nanti akan diketahu atau dicurigai siapa pelakunya, dan kami cari barang bukti lain, proyektil misalnya," katanya.
Kepolisian siap bertanggung jawab secara hukum atas penanganan unjuk rasa yang berdampak dua warga tewas. Bahkan, jika ada pelanggaran pidana dilakukan aparat di lapangan, maka dia akan diproses secara pidana.(rdl)
Warga dan aktivis mahasiswa yang menamakan diri Forum Komunikasi Masyarakat Sape Lambu Jakarta mulai turun jalan sejak pukul 9 pagi di depan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. "Kami meminta Kapolda NTB diganti karena sewenang-wenang," ujar Ferdian, salah seorang koordinator lapangan.
Massa juga membawa aneka atribut demo seperti spanduk, poster dan bendera. Petugas Detasemen Markas Mabes Polri yang berjaga di hari libur awalnya diam saja dan tetap kalem.
Namun, beranjak siang, warga dan mahasiswa yang berjumlah sekitar 80 orang itu nekad memblokade jalan masuk pintu selatan Mabes Polri. Akibatnya, mobil operasional yang hendak masuk ke gerbang utama tidak bisa lewat.
"Kapolri harus mau menemui kami," kata Ferdian menolak negosiasi pembubaran oleh petugas jaga. Rupanya, mereka tidak tahu bahwa kemarin Jenderal Timur Pradopo sudah berada di Bima untuk memantau langsung penyelidikan kasus paska bentrokan.
Karena ngeyel, akhirnya, sekitar 100 personel Detasemen Markas dan Provos menggiring demonstran dan membuka blokade. Untungnya tak sempat terjadi bentrok walau sempat ada aksi saling dorong.
Tak puas berdemo di Mabes Polri, massa lantas bergeser ke Bundaran Hotel Indonesia. Atraksi mereka tambah nekad karena berani menghentikan laju kendaraan yang melintas dari arah selatan Jalan Sudirman-Thamrin.
Kemacetan sempat terjadi selama sekitar satu jam. Namun, setelah ada negosiasi dengan petugas Polres Jakarta Pusat, massa bersedia bubar. "Kami akan aksi lagi," kata Ferdian yang mengaku masih menjadi mahasiswa di sebuah universitas swasta di Jakarta itu.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Saud Usman Nasution menghargai aspirasi para demonstran. Termasuk usulan agar Kapolda NTB dicopot. "Tapi, semua harus dilakukan berdasar prosedur. Sampai saat ini belum ada ke arah itu (pencopotan)," kata Saud kemarin.
Mantan Kadensus 88 itu menjelaskan Kapolri jenderal Timur Pradopo sudah berada di Bima menyusul tiga jenderal bintang tiga yang sebelumnya juga sudah di lokasi. "Bapak Kapolri akan mendengarkan laporan langsung dari lapangan," katanya.
Saat ini tim yang dipimpin Irwasum, Komnjen (Pol) Fajar Prihatoro itu telah mulai melakukan pemeriksaan pasukan dan senjata api yang digunakan saat penanganan unjuk rasa pada Sabtu (24/12/2011) itu. Bahkan, komandan pasukan Brimob yang memimpin pasukan tersebut diperiksa
"Yang penting internal sudah bekerja. Yang jelas, komandan-komandan di lapangan sudah diperiksa. Jumlahnya berapa, nanti kami akan cek," katanya.
Pemeriksaan senjata api anggota dilakukan untuk mencocokkan dengan proyektil yang diduga menewaskan dua warga saat pembubaran massa.
"Dari Irwasum akan melaksanakan pendalaman terhadap semua anggota yang terlibat, seperti senjata yang akan kami periksa oleh ahli forensik yang nanti akan diketahu atau dicurigai siapa pelakunya, dan kami cari barang bukti lain, proyektil misalnya," katanya.
Kepolisian siap bertanggung jawab secara hukum atas penanganan unjuk rasa yang berdampak dua warga tewas. Bahkan, jika ada pelanggaran pidana dilakukan aparat di lapangan, maka dia akan diproses secara pidana.(rdl)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar