Selasa, 27 Desember 2011 , 14:27:00 WIB
Laporan: Hendry Ginting
 |
Demikian pandangan anggota Komisi III DPR Eva Sundari di Jakarta (Selasa, 27/12). Tak itu saja, protap Polri dalam menghadapi aksi rakyat, seperti dalam kasus Mesuji dan Pelabuhan Sape, Bima, rawan diperalat pemodal dan oknum pejabat kepolisian untuk memperkaya diri sendiri.
"Lemahnya akuntabilitas atas kewenangan Polri yang begitu besar disebabkan minimnya kontrol sehingga berimplikasi kepada kewenangan-kewenangan Polri. Kewenangan itu seringkali dipergunakan dengan tidak sah dan tidak proporsional, termasuk menggunakan kekerasan," jelas politisi PDI Perjuangan ini.
Eva menilai, terbunuhnya beberapa petani dan aktivis mahasiswa di dua peristiwa itu mengindikasikan gagalnya reformasi dan paradigma baru di tubuh institusi korps baju coklat tersebut.
Berkaitan dengan kurangnya kontrol terhadap Polri, Eva mengatakan perlu dipikirkan untuk menempatkan Polri di bawah Kejaksaan Agung sebagai bagian dari penegak hukum. Selain itu, kata dia, perlu dilakukan restrukturisasi di internal Polri. Tujuannya agar institusi itu diarahkan bagi penguatan Polsek, bukan justru penguatan Mabes Polri seperti yang terjadi selama ini. [dem]
Baca juga:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar