Konflik horizontal sering terjadi di sejumlah daerah, karena faktor penyelesaian masalah yang tidak tuntas. Ketika ada masalah baru muncul lagi, sehingga begitu cepat menjadi besar."
Berita Terkait
Padang (ANTARA News) - Kapolda Sumatera Barat Brigjen Polisi Wahyu Indra Pramugari mengatakan sekitar 57 masalah lahan di Sumbar, berpotensi menimbulkan konflik sosial, sehingga perlu menjadi perhatian semua elemen masyarakat di daerah.

Kapolda Sumbar Brigjen Polisi Wahyu Indra Pramugari mengungkapkan hal ini pada Apel Bersama Deteksi dan Cegah Dini, di Padang, Kamis. Hadir dalam kesempatan itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Ketua DPRD provinsi Yultekhnil, bupati/wali kota, Danrem 032 Wirabraja, tokoh Adat, Babinkamtibmas, Babinsa, wali nagari, kepala desa dan lurah se-Sumbar.

Kapolda menyebutkan, masalah lahan yang berpotensi menimbulkan anarkis itu, terdapat sekitar 41 tentang Hak Guna Usaha (HGU) di Pasaman Barat dan Agam serta wilayah lainnya.

Selain itu, sekitar 16 masalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdapat pada sejumlah kabupaten dan kota, di antaranya Solok dan Solok Selatan.

Menurut dia, guna melakukan upaya pencegahan agar tidak timbul masalah anarkis harus ada tim yang melibatkan berbagai elemen untuk mempertemukan berbagai pihak tersebut.

Sebab, melalui upaya mediasi diyakini akan dapat mencegah potensi konflik yang ada, sehingga tak menggangu ketertiban dan keamanan masyarakat.

"Menjaga gangguan kantibmas tentu bukan saja tugas personel kepolisian, tapi diperlukan peran serta masyarakat terhadap lingkungan dan wilayahnya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wahyu mengatakan, forum bersama ini akan semakin dikembangkan sampai tingkat kabupaten/kota, bahkan ke tingkat kecamatan dan nagari, desa serta lurah.

Apel bersama yang gagas Polda Sumbar, baru merupakan tonggak awal dan ke depan setiap wilayah dapat membentuk forum deteksi dan pencegahan dini.

Terkait, persoalan yang dapat memicu timbulkanya konflik sosial sudah sampai ke pelosok Sumbar, makanya soliditas dan sinergitas berbagai elemen sangat dibutuhkan.

Melalui forum bersama tingkat terendah nantinya dapat diberi masukan dan pendalaman kepada jajaran pemerintah nagari dan tokoh masyarakat, bagaimana langkah-langkah dalam deteksi dan cegah dini tersebut.

"Intinya adanya forum bersama deteksi dan cegah dini yang berhadapan langsung dengan masyarakat, harus memberi manfaat terhadap ketertiban dan ketentraman," ujarnya.

Komandan Korem 032/Wirabraja Kolonel Inf. Amrin mengatakan, situasi yang aman merupakan modal dasal dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, pembangunan maupun bidang keagamaan.

Selain itu, diminta semua elemen pemerintahan dan masyarakat jangan membiarkan masalah-masalah kecil sampai meluas. Makanya, penyelesaian setiap masalah harus sampai tuntas.

"Konflik horizontal sering terjadi di sejumlah daerah, karena faktor penyelesaian masalah yang tidak tuntas. Ketika ada masalah baru muncul lagi, sehingga begitu cepat menjadi besar," ujarnya.

Justru itu, tambah Danrem, kembali aktifkan sistem keamanan lingkungan di wilayah masing-masing, sehingga ada dapat mendeteksi dan mencegah terhadap setiap potensi ganguan keamanan masyarakat. (ANT)