Demi Mengatasi Kemacetan yang Makin Parah
Kamis, 26 Mei 2011 , 03:37:00 WIB
Usulan ini dikemukakan Direktur Ekesekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) Tom Pasaribu di Jakarta, kemarin.
Menurut Tom, jika jalan tembus itu dapat direalisasikan, banjir yang kerap terjadi di ibukota juga bisa dikurangi. Sebab, pembangunan jalan tembus itu disinergikan dengan pembuatan gorong-gorong atau kali.
“Kalau ada jalan tembus yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok, Cengkareng menuju Bandara Soekarno Hatta, maka pengusaha dan Pelindo tidak perlu kebakaran jenggot,” kata Tom.
Dia juga mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) menyelamatkan Jakarta dari banjir dan kemacetan. SBY, menurutnya, sebaiknya harus memerintahkan menteri terkait seperti, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto dan Menteri Perhubungan (Menhub) Freddy Numberi untuk bekerja lebih keras, karena sebagian kewenangan mengatasi persoalan di ibukota ada pada pemerintah pusat.
“Situasi saat ini seperti tidak masuk akal. Bagaimana bisa, Kemenhub ditekan Organda dan Pelindo untuk mencabut pembatasan truk di jalan tol yang justru sangat diapresiasi masyarakat Jakarta, karena terbukti telah mengurangi kemacetan hingga 40 persen,” paparnya.
Tom menjelaskan, dalam UU No.29 Tahun 2007 tentang Kekhususan Ibukota DKI Jakarta, gubernur merupakan wakil pemerintah untuk mengatur Jakarta. “Jika Presiden SBY mengeluarkan Keppres untuk menyelamatkan Jakarta dari persoalan banjir dan kemacetan, tentu tidak melanggar undang-undang yang sudah ada,” katanya.
Bukan hanya itu, lanjut Rom, Organda dan Pelindo juga diminta tidak mementingkan aspek bisnis semata dengan mengeyampingkan kepentingan umum yang lebih luas.
“Pembatasan truk mulai pukul 05.00 sampai pukul 22.00 itu sangat membantu mobilitas pengguna jalan yang selama ini tersandera kemacetan,” tandasnya. [RM]
Bakal Terkendala Biaya
Kamis, 26 Mei 2011 , 01:47:00 WIB
“Semua usaha mengurangi kemacetan tentu baik-baik saja. Hanya saja, pembangunan jalan tembus di pesisir pantai Jakarta kemungkinan besar akan mengalami kendala. Salah satunya ya masalah biaya,” kata Edie kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurutnya, pembangunan jalan juga akan terkendala oleh pembebasan lahan dan tanah. Seperti yang terjadi pada pembangunan konstruksi tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2) yang pembebasan lahannya baru mencapai 80 persen dan memakan waktu lama.
“Pembebasan lahan juga jadi kendala yang pasti. Lihat saja proyek ORR W2, masih banyak konstruksi yang macet karena kendala ganti rugi tanah dan lahan,” ungkapnya.
Soal akan banyak pihak yang kontra dengan proyek ini, dia mencontohkan seperti pada kasus pembatasan truk, pengusaha dan PT Pelindo tidak senang dengan aturan tersebut. Sebab, masyarakat dinilai malah merasa tidak terganggu dengan mobilitas kendaraan berat tersebut.
“Organda dan Pelindo ataupun pihak-pihak lain, seharusnya ya jangan tidak senang dengan kebijakan buat mengatasi kemacetan ini. Yang kemarin, pembatasan truk sudah diapresiasi baik oleh masyarakat Jakarta,” tegasnya.
“Demi kepentingan bersama dan lebih luas, sebaiknya kebijakan apapun harus diterima. Harus didukung oleh pihak manapun” tutupnya. [RM]
Jalan Tantowi Menggeser Fauzi Bowo Semakin Mulus
Rabu, 25 Mei 2011 , 11:59:00 WIB
Laporan: Zul Hidayat Siregar
"Dukungan semakin kuat," kata peneliti senior Indonesian Institute for Civil Society (INCIS), Tb Ace Hasan Syadzily, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Rabu, 25/5).
Menurut Tb Ace, Tantowi sudah mengunjungi sejumlah pemukiman warga pinggiran Jakarta yang selama ini termarjinalkan dan kerap luput dari perhatian pemerintah, sejak dua Minggu lalu. Dalam kunjungan tersebut, Tantowi mendengar banyak keluhan dari mereka.
Kata Tb Ace, di antara warga yang ditemui Tantowi adalah penduduk Kamal, Cengkareng, Jakarta Barat. Daerah tersebut terletak di pinggiran Jakarta yang berbatasan langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta. Kehidupan warga di sana sangat memprihatinkan.
"Kunjungan tersebut mendapatkan antusias besar dari warga. Mereka berharap, jika Tantowi menjadi Gubernur nasib mereka dapat berubah menjadi lebih baik. Mereka sangat menyambut kedatangan dan pencalonan Tantowi menjadi gubernur,” tandas Tb Ace
Selain itu, kata Tb Ace, Tantowi juga bersilaturahim dengan sejumlah ulama dan habib di Jakarta. Di antaranya Pimpinan Islamic Center Kwitang Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsy, Habib Sholeh bin Muhammad Bagir Al Atthos, Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf, Ustaz Muhajir bin KH Ahmad Zayadi di Klender, dan KH Mulki HD di Pondok Pesantren Al Wathoniyah 43. Tantowi juga sempat bersilaturahmi dengan 1.000 jamaah Majelis Taklim Darussalam di bilangan Ciracas, Jakarta Timur, untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.
"Tantowi juga sempat melakukan sosialisasi program Cinta Jakarta dengan cara menggunakan jasa Bus Transjakarta di kawasan Sudirman dan Kuningan. Semua itu dilakukan agar masyarakat Jakarta lebih mencintai lingkungannya," kata Ace, yang juga anggota DPP Partai Golkar.
"Semua orang tahu bahwa Tantowi bukan sembarang artis. Dia juga sangat cerdas dan memiliki banyak gagasan untuk membuat Jakarta lebih baik. Di DPR, Tantowi terbukti menjadi wakil rakyat yang bekerja keras,” demikian Tb Ace. [yan]
Lonjakan Penumpang Busway Harus Diimbangi dengan Pelayanan Maksimal
Minggu, 22 Mei 2011 , 13:16:00 WIB
Laporan: Firardy Rozy
"Terbukti dengan melonjaknya jumlah penumpang busway dari 210 ribu menjadi 229.173 per hari," kata penggagas Gerakan Cinta Jakarta, Tantowi Yahya, saat bertemu para pengguna busway di sepanjang halte busway di Jalan Jenderal Sudirman dan Kuningan (Minggu, 22/5).
Berdasarkan data YLKI, kata Tantowi, hingga tahun 2008 ini jumlah pengguna kendaraan pribadi yang beralih ke busway mencapai 21 persen dari 5,7 juta pengguna kendaraan pribadi di DKI Jakarta. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2006 yang hanya mencapai 14 persen.
Sayangnya, kata Tantowi, peningkatan jumpah penumpang belum diiringi dengan pelayanan yang maksimal. Selain tidak terawatnya halte, jumlah armada pun terasa kurang mencukupi. Tidak heran, saat jam sibuk penumpang terlihat menumpuk sehingga jauh dari suasana nyaman karena penumpang berjejal.
"Lonjakan jumlah penumpang busway harus diimbangi dengan pelayanan yang maksimal," kata Tantowi yang juga anggota Komisi I DPR RI.
Tantowi berharap pemerintah DKI Jakarta meningkatkan kualitas pelayanan busway agar penumpang dapat lebih nyaman saat menggunakan busway. Tantowi yakin masyakarat Jakarta sudah memiliki elemen terpenting dari perubahan perilaku bertransportasi. Tinggal pemerintah Jakarta mendorong perubahan dengan memfasilitasi terciptanya angkutan umum yang nyaman, murah, dan cepat.
"Dalam menyelesaikan permasalahan transportasi publik di Jakarta, butuh terobosan dan kerjasama tiga pihak. Yaitu Pemerintah pusat, Pemda DKI, dan partisapasi aktif masyarakat. Tanpa ada kerjasama ketiga pihak, penyelesaian masalah transportasi publik, tidak akan maksimal," demikian Tantowi, yang juga calon gubernur DKI Jakarta. [yan]
WARGA MINTA KTP
Ketua RT: Kami Pilih Fauzi Bowo dan SBY, Tapi Kami Dizalimi
Rabu, 15 Desember 2010 , 13:59:00 WIB
Laporan: Sugeng Triono
"Kalau tanah itu dibilang tanah negara, kami kan warga negara. Tuntutan kami cuman dibuatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) sesuai domisili. Saya sudah 20 tahun tapi tidak punya KTP," ujar Ketua RT 06/08, Sokarmo, kepada wartawan di sela-sela unjuk rasa di depan gedung DPRD, Jakarta Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat ini siang ini (Rabu, 15/12).
Warga Tanah Merah merasa suara mereka dimanfaatkan hanya untuk kepentingan politik. Pasalnya, pada saat pemilihan gubernur DKI Jakarta 2007 lalu, Fauzi Bowo berjanji akan melaksanakan tuntutan mereka.
"Kami merasa dizolimi. Mereka hanya mengambuil suara kami. Waktu kampanye gubernur janji muluk-muluk. Kata Fauzi Bowo dulu, 'Kalau saya jadi gubernur masalah kependudukan akan kita resmikan'. Tapi sampai saat ini kami masih terlantar. Suara kami dimanfaatkan untuk kepentingan politik," kesal Sokarmo.
Dia menceritakan, pada saat kampanye pemilihan gubernur ada enam tempat pemungutan suara di daerah Tanah Merah. Pada saat akan mencoblos, mereka harus menggunakan KTP asal daerah masing-masing warga. Misalnya, ada warga yang masih ber-KTP Cilincing, Kemayoran, dan Bendungan Melayu.
"Kami pilih Fauzi Bowo dan SBY, cuman Kami merasa dizalimi," keluh dia.
Sokarmo memastikan 100 persen warga Tanah Merah memilih pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono pada saat pemilihan presiden 2009 lalu. Namun, untuk pemilihan gubernur dia tidak bisa memastikan apakah semua warga memilih Foke. Pasalnya, pemilihan gubernur digelar tiga tahun lalu. Jadi, dia lupa. [zul]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar