Penyelesaian Pembatasan Kontainer Tunggu 10 Juni
INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah belum memberikan solusi terkait polemik pembatasan kontainer masuk tol dalam kota. Masalah ini akan mulai dibahas 10 Juni nanti.
Menteri Perdagangan M.S.Hidayat mengaku belum bisa berpsekulasi terkait masalah ini. Sehingga, jajaran Menteri Perekonomian nantinya akan mengadakan rapat membahas masalah ini. "Saya tidak berani berspekulasi tetapi setelah tanggal 10 Juni akan ada rapat koordinasi, Menko akan rapat kembali. Kita udah 4 kali rapat," kata M.S.Hidayat saat melayat di kediaman almarhumah Niniek Maramis, Istri Sarwono Kusuma Atmadja di Pancoran Jakarta Selatan, Minggu (29/5/2011).
Diakuinya, permasalahan pembatasan ini adalah masalah yang berat. Bahkan, walau telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. "Memang pelik dan dilematis," akuinya.
Secara prinsip, dia juga kurang setuju dengan pelarangan ini. Sebab, akan menimbulkan kerugian dari pihak lain. "Saya pada prinsipnya memang ingin agar operasi truk-truk itu sedemikian rupa tidak dibatasi. Oleh karena berpengaruh pada logistik dari hasil produksi industri," ujarnya.
Menurut Menteri, hal yang paling utama bukan pembatasan. Tapi, penambahan jalur atau infrastruktur. "Tapi saya mengetahui karena keterbatasan infrastruktur terutama di rute jakarta Tanjung Priok. Jadi itu yang harus kita benahi dan mekanisme yang sekarang ini sedang di survey. Dan kita tahu sebebarnya kekurangannya di infrastruktur," lanjutnya.
Sebab, yang bertambah tidak hanya persoalan angkutan berat. Tetapi, angkutan-angkutan pribadi dan komersil lainnya juga bertambah. Sehingga menurutnya harus dipikirkan agar semua pihak tidak harus dirugikan. "Bukan hanya truk yang bertambah tapi kendaraan angkutan umum, produksinya luar biasa, investasi mau menjadikan otomotif di Indonesia sebagai production base. Jadi infrastruktur harus di benahi jangan sampai kendaraan bermotor maupun kendaraan produkrif seperti truck bertambah tetapi infrastruktur tidak bertambah," pungkasnya.[iaf]
Menteri Perdagangan M.S.Hidayat mengaku belum bisa berpsekulasi terkait masalah ini. Sehingga, jajaran Menteri Perekonomian nantinya akan mengadakan rapat membahas masalah ini. "Saya tidak berani berspekulasi tetapi setelah tanggal 10 Juni akan ada rapat koordinasi, Menko akan rapat kembali. Kita udah 4 kali rapat," kata M.S.Hidayat saat melayat di kediaman almarhumah Niniek Maramis, Istri Sarwono Kusuma Atmadja di Pancoran Jakarta Selatan, Minggu (29/5/2011).
Diakuinya, permasalahan pembatasan ini adalah masalah yang berat. Bahkan, walau telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. "Memang pelik dan dilematis," akuinya.
Secara prinsip, dia juga kurang setuju dengan pelarangan ini. Sebab, akan menimbulkan kerugian dari pihak lain. "Saya pada prinsipnya memang ingin agar operasi truk-truk itu sedemikian rupa tidak dibatasi. Oleh karena berpengaruh pada logistik dari hasil produksi industri," ujarnya.
Menurut Menteri, hal yang paling utama bukan pembatasan. Tapi, penambahan jalur atau infrastruktur. "Tapi saya mengetahui karena keterbatasan infrastruktur terutama di rute jakarta Tanjung Priok. Jadi itu yang harus kita benahi dan mekanisme yang sekarang ini sedang di survey. Dan kita tahu sebebarnya kekurangannya di infrastruktur," lanjutnya.
Sebab, yang bertambah tidak hanya persoalan angkutan berat. Tetapi, angkutan-angkutan pribadi dan komersil lainnya juga bertambah. Sehingga menurutnya harus dipikirkan agar semua pihak tidak harus dirugikan. "Bukan hanya truk yang bertambah tapi kendaraan angkutan umum, produksinya luar biasa, investasi mau menjadikan otomotif di Indonesia sebagai production base. Jadi infrastruktur harus di benahi jangan sampai kendaraan bermotor maupun kendaraan produkrif seperti truck bertambah tetapi infrastruktur tidak bertambah," pungkasnya.[iaf]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar