JAKARTA- Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Petisi 28 mendesak Badan Kehormatan (BK) DPR agar menjatuhkan sanksi kepada sejumlah anggota DPR ‘nakal’. Pernyataan ini menyusul kasus dugaan keterlibatan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Muhammad Nazarudin dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlit SEA Games.
Permintaan itu disampaikan Petisi 28 saat mengadukan anggota F-PD DPR RI, Nazaruddin ke BK DPR, Rabu (25/5). Dalam pengaduan itu hadir Haris Rusly Moti, Agus Jabo Priyono (PRD), M Chozin (HMI MPO), dan aktor ‘gaek’ Pong Hardjatmo.
Menurut Petisi 28, bila Nazaruddin yang baru diduga terlibat kejahatan korupsi telah diberi sanksi politik oleh Dewan Kehormatan (DK) Partai Demokrat, maka sejumlah anggota DPR yang diduga terlibat dalam berbagai kasus korupsi, semestinya tunduk pada kode etik pejabat negara.
”Persoalan etika tidak harus menunggu proses hukum. BK harus memegang teguh kehormatan,” kata Haris Rusly Moti.
Menanggapi pengaduan tersebut, Wakil Ketua BK DPR dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) Nudirman Munir menyatakan dalam waktu dekat akan mengumpulkan bukti, sebelum menjatuhkan sanksi kepada anggota F-PD tersebut. “Tidak bisa menghukum seseorang tanpa bukti. Kita harus mencari bukti sendiri,” kata dia.
Disampaikannya juga bahwa BK DPR tidak akan mudah menjatuhkan sanksi kepada para anggota Dewan. “BK tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada anggota Dewan tanpa bukti-bukti. Kita tidak boleh menzalimi anggota Dewan. Itu bertentangan dengan keyakinan saya,” ujar Nudirman lagi.
Namun menurut aturan yang baru, BK juga tidak akan tinggal diam terhadap anggota yang melanggar etika. Karena itu, pihaknya akan mencari bukti-bukti terlebih dahulu. “Kita akan cari bukti sendiri,” ujar anggota DPR asal Sumbar itu.
Sementara, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengaku sudah sejak lama mengkhawatirkan citra DPR terpuruk karena ulah anggota dewan sendiri. Kekhawatiran itu semakin menjadi-jadi sejak Pemilu 2009 yang melalui mekanisme suara terbanyak.
“Anggota DPR dari aktivis partai semakin sedikit karena kalah oleh selebritas dan juga pemilik modal. Dampaknya, kinerja DPR belakangan semakin merosot. Ini bisa dilihat dari produktivitas membuat undang-undang dan juga kualitas yang dihasilkan. Malah dalam periode sekarang ada UU yang baru disahkan besoknya sudah dipermasalahkan masyarakat dengan uji materiil,” kata Pramono. (fas/jpnn)
Kamis, 26 Mei 2011 , 05:50:00
JAKARTA - Seluruh kader Partai Demokrat yang duduk di parlemen dan kepengurusan DPP dikumpulkan di kediaman pribadi Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Puri Cikeas, tadi malam. Meski disebut rutin dilakukan, namun pertemuan tersebut tidak lepas dari persoalan yang melilit Nazaruddin.
Nazaruddin sendiri disebut oleh Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul tidak datang dalam pertemuan yang berlangsung sejak 19.00 dan berlangsung selama 2,5 jam itu. "Pak Nazar tidak datang," kata Ruhut setelah mengikuti pertemuan.
Ketidakhadiran Nazaruddin juga ditegaskan oleh anggota DPR dari Fraksi Demokrat Benny K. Harman melalui pesan singkat yang dikirimkan kepada wartawan. Namun, sejumlah petugas yang bertugas di sekitar komplek Puri Cikeas menyebutkan, Nazaruddin hadir dalam pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, SBY sepertinya ingin menegaskan persoalan Nazaruddin tidak sampai membuat gaduh PD. "Bapak (SBY), sebagai the founding father mengajak kami, para kader-kader, tetap berangkat dengan semangat kebersamaan dan ingat dengan sejarah perjalanan partai," kata Ruhut.
SBY menegaskan, tidak ada faksi-faksi di dalam tubuh partai berlambang Mercy itu. Menurut Ruhut, kongres PD yang berlangsung Bandung beberapa waktu lalu, sudah selesai. "Kita siap menang, siap kalah. Sekarang saatnya bekerja untuk rakyat," tegas anggota komisi III itu. "Bapak (SBY) katakan, ke depan tantang yang dihadapi tidak ringan, karena itu semua harus kompak."
Dalam pertemuan itu, SBY juga menyinggung persoalan Nazaruddin. Mulai sejak persoalan itu mencuat, hingga dijatuhkannya sanksi oleh Dewan Kehormatan yang juga dipimpin SBY. Termasuk juga SBY bertemu dengan Nazaruddin. Hasilnya, pemberhentian Nazaruddin dari jabatan bendahara umum PD diambil agar bisa fokus menghadapi persoalannya.
PD, kata Ruhut, menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan kasus tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SBY, lanjutnya, juga mengatakan akan tetap memberikan bantuan hukum kepada Nazaruddin.
SBY juga meminta Ketua Umum PD Anas Urbaningrum untuk segera menggelar konsolidasi di tingkatan DPP PD. Menurut Ruhut, termasuk yang akan dibahas adalah posisi Nazaruddin sebagai bendahara fraksi PD di DPR.
Terkait dengan nama-nama yang sempat disebut oleh Nazaruddin juga bermasalah, menurut Ruhut, SBY sudah mengetahuinya. Bahkan, SBY sudah mengklarifikasi nama-nama yang disebut Nazaruddin. "Tidak spesifik sebut nama, tapi beliau katakan, sudah saya panggil dan mereka mengatakan itu tidak benar," urainya.
Apakah Nazaruddin dilarang untuk bicara blak-blakan? Menurut Ruhut yang juga anggota tim investigasi kasus Nazaruddin mengatakan, tidak ada instruksi itu. "Kami tidak larang, tapi tolong dikendalikan dulu," katanya. (kuh/fal)
Nazaruddin sendiri disebut oleh Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul tidak datang dalam pertemuan yang berlangsung sejak 19.00 dan berlangsung selama 2,5 jam itu. "Pak Nazar tidak datang," kata Ruhut setelah mengikuti pertemuan.
Ketidakhadiran Nazaruddin juga ditegaskan oleh anggota DPR dari Fraksi Demokrat Benny K. Harman melalui pesan singkat yang dikirimkan kepada wartawan. Namun, sejumlah petugas yang bertugas di sekitar komplek Puri Cikeas menyebutkan, Nazaruddin hadir dalam pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, SBY sepertinya ingin menegaskan persoalan Nazaruddin tidak sampai membuat gaduh PD. "Bapak (SBY), sebagai the founding father mengajak kami, para kader-kader, tetap berangkat dengan semangat kebersamaan dan ingat dengan sejarah perjalanan partai," kata Ruhut.
SBY menegaskan, tidak ada faksi-faksi di dalam tubuh partai berlambang Mercy itu. Menurut Ruhut, kongres PD yang berlangsung Bandung beberapa waktu lalu, sudah selesai. "Kita siap menang, siap kalah. Sekarang saatnya bekerja untuk rakyat," tegas anggota komisi III itu. "Bapak (SBY) katakan, ke depan tantang yang dihadapi tidak ringan, karena itu semua harus kompak."
Dalam pertemuan itu, SBY juga menyinggung persoalan Nazaruddin. Mulai sejak persoalan itu mencuat, hingga dijatuhkannya sanksi oleh Dewan Kehormatan yang juga dipimpin SBY. Termasuk juga SBY bertemu dengan Nazaruddin. Hasilnya, pemberhentian Nazaruddin dari jabatan bendahara umum PD diambil agar bisa fokus menghadapi persoalannya.
PD, kata Ruhut, menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan kasus tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SBY, lanjutnya, juga mengatakan akan tetap memberikan bantuan hukum kepada Nazaruddin.
SBY juga meminta Ketua Umum PD Anas Urbaningrum untuk segera menggelar konsolidasi di tingkatan DPP PD. Menurut Ruhut, termasuk yang akan dibahas adalah posisi Nazaruddin sebagai bendahara fraksi PD di DPR.
Terkait dengan nama-nama yang sempat disebut oleh Nazaruddin juga bermasalah, menurut Ruhut, SBY sudah mengetahuinya. Bahkan, SBY sudah mengklarifikasi nama-nama yang disebut Nazaruddin. "Tidak spesifik sebut nama, tapi beliau katakan, sudah saya panggil dan mereka mengatakan itu tidak benar," urainya.
Apakah Nazaruddin dilarang untuk bicara blak-blakan? Menurut Ruhut yang juga anggota tim investigasi kasus Nazaruddin mengatakan, tidak ada instruksi itu. "Kami tidak larang, tapi tolong dikendalikan dulu," katanya. (kuh/fal)
Rabu, 25 Mei 2011 , 22:16:00
JAKARTA - Zulkarnaen "Choel" Mallarangeng, adik Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Alifian Mallarangeng membantah tuduhan mantan Bendahara Umum (Bendum) Muhammad Nazaruddin. Choel mengatakan tuduhan Nazaruddin yang menyebutkan adanya penunjukkan langsung terhadap perusahaan miliknya dalam proyek acara pembukaan dan penutupan SEA Games di Jakarta dan Palembang itu tidak benar dan tidak memiliki landasan bukti apapun.
"Perlu saya tegaskan bahwa tuduhan itu sama sekali tidak benar dan tidak memiliki landasan bukti apapun. Setelah saya cermati , pernyataan saudara Nazaruddin sekadar tuduhan kosong yang tidak dilandaskan pada fakta hukum apapun," kata Choel dalam rilisnya yang diterima JPNN, Rabu (25/5).
Namun, Choel memaklumi tindakan yang dilakukan Nazaruddin terhadap dirinya. Kata dia, tindakan itu disebabkan karena panik mengahadapi kasusnya yang mencuat akhir-akhir ini.
"Saya paham, saudara Nazaruddin sedang dalam keadaan panik menghadapi sejumlah kasus yang sedang menimpanya. Tapi hendaknya kasus-kasus tersebut dihadapi yang bersangkutan dengan arif dan senantiasa mengedepankan fakta-fakta hukum, jangan malah secara membabibuta melemparkan tuduhan tanpa dasar," katanya.
Choel pun lantas meminta kepada Nazaruddin tidak asal main tuduh seperti orang panik yang mencoba memukul bulan dan bintang yang ada di langit. "Saya menghimbau saudara Nazar untuk tidak main tuduh asal-asalan dengan basis cuma 'katanya', ibarat orang panik yang lalu mencoba memukul bulan dan bintang di langit sana," tukasnya.
Diakui pula Choel, dirinya sekeluarga membantu Alifian Mallarangeng agar kakanya sukses dalam meniti karirnya. Namun dari bantuan itu, kata dia, pihaknya tidak pernah mencari keuntungan. " Saya ingin memang membantu kakak saya, betapapun terbatasnya. Namun keluarga kami tidak pernah mencari keuntungan dari jabatannya sebagai Menpora. Kami sekeluarga ingin dia sukses dan berbakti buat negara sepenuhnya," tukasnya. (awa/jpnn)
"Perlu saya tegaskan bahwa tuduhan itu sama sekali tidak benar dan tidak memiliki landasan bukti apapun. Setelah saya cermati , pernyataan saudara Nazaruddin sekadar tuduhan kosong yang tidak dilandaskan pada fakta hukum apapun," kata Choel dalam rilisnya yang diterima JPNN, Rabu (25/5).
Namun, Choel memaklumi tindakan yang dilakukan Nazaruddin terhadap dirinya. Kata dia, tindakan itu disebabkan karena panik mengahadapi kasusnya yang mencuat akhir-akhir ini.
"Saya paham, saudara Nazaruddin sedang dalam keadaan panik menghadapi sejumlah kasus yang sedang menimpanya. Tapi hendaknya kasus-kasus tersebut dihadapi yang bersangkutan dengan arif dan senantiasa mengedepankan fakta-fakta hukum, jangan malah secara membabibuta melemparkan tuduhan tanpa dasar," katanya.
Choel pun lantas meminta kepada Nazaruddin tidak asal main tuduh seperti orang panik yang mencoba memukul bulan dan bintang yang ada di langit. "Saya menghimbau saudara Nazar untuk tidak main tuduh asal-asalan dengan basis cuma 'katanya', ibarat orang panik yang lalu mencoba memukul bulan dan bintang di langit sana," tukasnya.
Diakui pula Choel, dirinya sekeluarga membantu Alifian Mallarangeng agar kakanya sukses dalam meniti karirnya. Namun dari bantuan itu, kata dia, pihaknya tidak pernah mencari keuntungan. " Saya ingin memang membantu kakak saya, betapapun terbatasnya. Namun keluarga kami tidak pernah mencari keuntungan dari jabatannya sebagai Menpora. Kami sekeluarga ingin dia sukses dan berbakti buat negara sepenuhnya," tukasnya. (awa/jpnn)
Rabu, 25 Mei 2011 , 20:55:00
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit mengatakan, praktek pencarian sumber dana partai politik (parpol) dengan cara korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), bukan menjadi dominasi satu parpol saja. Semua partai menurut Arbi, melakukan cara-cara yang sama. Perbedaannya terletak pada bagaimana partai terkait mengatasi permasalahan jika KKN-nya terungkap.
"Semua partai pasti pernah menghimpun dana dengan pendekatan kekuasaan, dan memperjualbelikan proyek-proyek pemerintahan," ujar Arbi, ketika dihubungi wartawan, Rabu (25/5).
Cara-cara memperjualbelikan proyek tersebut, lanjut Arbi, berkorelasi dengan cara-cara kader partai untuk mendapatkan posisi elit di partainya. "Untuk mendapatkan posisi elit di partai, kata kuncinya bukan pada visi, tetapi lebih pada kemampuan uang untuk mempengaruhi pihak lain. Ketika posisi elit sudah diperoleh, maka langkah berikutnya untuk membesarkan partai, dengan sendirinya harus mendapatkan dana dengan cara memperjualbelikan proyek," ungkapnya.
"Kalau memang bangsa dan negara ini punya komitmen untuk memutus korelasi KKN parpol dengan proyek-proyek, maka jalan keluarnya, negara harus menanggung biaya politik yang dibutuhkan partai, termasuk biaya kampanye. Semuanya (harus) ditanggung negara," sarannya lagi.
Khusus untuk Partai Demokrat, Arbi melihat bahwa berkembangnya kasus belakangan ini tidak terlepas dari peran internal Partai Demokrat sendiri yang tidak solid. Sehingga menurutnya, masing-masing kader parpol tersebut dapat bertindak sendiri tanpa memandang hirarki kepemimpinan partai.
"Demokrat ini memang agak berbeda dengan partai lain. Partai lain tidak mengeroyok kadernya yang terlibat masalah. Tengok saja PKS maupun Golkar. Semuanya sama. Tapi begitu kadernya terlibat masalah, mereka kompak dan tidak ribut seperti di Partai Demokrat," paparnya.
Elit Partai Demokrat, menurut Arbi lagi lebih jauh, bisa disebut centang-perenang. Dalam arti, kadang mendukung, kadang menghajar ramai-ramai. Kadang melawan, kadang (bisa) patuh.
"Orang seperti Nazaruddin yang begitu muda dan mentah pengalaman, mencoba untuk berperan sebagai mesin duit. Tapi dia lupa bahwa lingkarannya mayoritas kutu loncat. Pagi membela Nazaruddin, menjelang siang bisa saja menghajar Nazaruddin. Beda dengan partai senior lainnya. Kapanpun harus membela teman, paling tidak dengan cara gerakan tutup mulut," ungkap Arbi. (fas/jpnn)
"Semua partai pasti pernah menghimpun dana dengan pendekatan kekuasaan, dan memperjualbelikan proyek-proyek pemerintahan," ujar Arbi, ketika dihubungi wartawan, Rabu (25/5).
Cara-cara memperjualbelikan proyek tersebut, lanjut Arbi, berkorelasi dengan cara-cara kader partai untuk mendapatkan posisi elit di partainya. "Untuk mendapatkan posisi elit di partai, kata kuncinya bukan pada visi, tetapi lebih pada kemampuan uang untuk mempengaruhi pihak lain. Ketika posisi elit sudah diperoleh, maka langkah berikutnya untuk membesarkan partai, dengan sendirinya harus mendapatkan dana dengan cara memperjualbelikan proyek," ungkapnya.
"Kalau memang bangsa dan negara ini punya komitmen untuk memutus korelasi KKN parpol dengan proyek-proyek, maka jalan keluarnya, negara harus menanggung biaya politik yang dibutuhkan partai, termasuk biaya kampanye. Semuanya (harus) ditanggung negara," sarannya lagi.
Khusus untuk Partai Demokrat, Arbi melihat bahwa berkembangnya kasus belakangan ini tidak terlepas dari peran internal Partai Demokrat sendiri yang tidak solid. Sehingga menurutnya, masing-masing kader parpol tersebut dapat bertindak sendiri tanpa memandang hirarki kepemimpinan partai.
"Demokrat ini memang agak berbeda dengan partai lain. Partai lain tidak mengeroyok kadernya yang terlibat masalah. Tengok saja PKS maupun Golkar. Semuanya sama. Tapi begitu kadernya terlibat masalah, mereka kompak dan tidak ribut seperti di Partai Demokrat," paparnya.
Elit Partai Demokrat, menurut Arbi lagi lebih jauh, bisa disebut centang-perenang. Dalam arti, kadang mendukung, kadang menghajar ramai-ramai. Kadang melawan, kadang (bisa) patuh.
"Orang seperti Nazaruddin yang begitu muda dan mentah pengalaman, mencoba untuk berperan sebagai mesin duit. Tapi dia lupa bahwa lingkarannya mayoritas kutu loncat. Pagi membela Nazaruddin, menjelang siang bisa saja menghajar Nazaruddin. Beda dengan partai senior lainnya. Kapanpun harus membela teman, paling tidak dengan cara gerakan tutup mulut," ungkap Arbi. (fas/jpnn)
Rabu, 25 Mei 2011 , 16:15:00
JAKARTA- Muhammad Nazaruddin bak pendekar mabuk. Dia memukul kesana-kesini setelah pemecatannya dari jabatan Bendahara Umum Partai Demokrat. Bahkan, dia berani menuduh Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, sebagai dalang rekayasa pemecatannya.
Bahkan, Nazaruddin menyatakan akan membuka aib mantan Sekjen Partai Demokrat itu sebagai pengacara hitam yang banyak menangani klien yang terkait kasus suap BLBI. Tentu saja jurus mabuk Nazaruddin itu bikin Demokrat makin kisruh.
Putra dari Amir Syamsuddin, Didi Irawady Syamsuddin, salah satu yang tidak terima dengan tuduhan itu. Dia tetap meminta Nazaruddin minta maaf secara terbuka walaupun ada permohonan maaf yang sudah disampaikan saudara dekat Nazaruddin, Muhammad Nasir.
"Kemarin saudaranya Nazaruddin (M Nasir) minta maaf kepada saya, dia mengatakan saudaranya (Nazaruddin) sedang labil. Dia khilaf lontarkan pernyataan itu (yang menuding Amir Syamsuddin)," ungkap Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Partai Demokrat itu kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (25/5).
Didi menghargai permintaan maaf yang disampaikan Nasir, rekannya di Demokrat yang sama-sama duduk di Komisi III DPR itu. Tapi menurutnya, Nazaruddin sendiri yang harus meminta maaf secara terbuka.
"Pernyataan dari Nazaruddin itu sudah disampaikan ke depan publik. Alangkah baiknya kalau Nazaruddin klarifikasi langsung ke depan publik dan minta maaf langsung ke Pak Amir biar tidak menjadi fitnah, minta maaf jangan lewat saya," tegasnya.
"Saya menghormati Bung Nasir, tetapi perlu ada klarifikasi langsung," tandasnya.(ald/rmol)
Bahkan, Nazaruddin menyatakan akan membuka aib mantan Sekjen Partai Demokrat itu sebagai pengacara hitam yang banyak menangani klien yang terkait kasus suap BLBI. Tentu saja jurus mabuk Nazaruddin itu bikin Demokrat makin kisruh.
Putra dari Amir Syamsuddin, Didi Irawady Syamsuddin, salah satu yang tidak terima dengan tuduhan itu. Dia tetap meminta Nazaruddin minta maaf secara terbuka walaupun ada permohonan maaf yang sudah disampaikan saudara dekat Nazaruddin, Muhammad Nasir.
"Kemarin saudaranya Nazaruddin (M Nasir) minta maaf kepada saya, dia mengatakan saudaranya (Nazaruddin) sedang labil. Dia khilaf lontarkan pernyataan itu (yang menuding Amir Syamsuddin)," ungkap Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Partai Demokrat itu kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (25/5).
Didi menghargai permintaan maaf yang disampaikan Nasir, rekannya di Demokrat yang sama-sama duduk di Komisi III DPR itu. Tapi menurutnya, Nazaruddin sendiri yang harus meminta maaf secara terbuka.
"Pernyataan dari Nazaruddin itu sudah disampaikan ke depan publik. Alangkah baiknya kalau Nazaruddin klarifikasi langsung ke depan publik dan minta maaf langsung ke Pak Amir biar tidak menjadi fitnah, minta maaf jangan lewat saya," tegasnya.
"Saya menghormati Bung Nasir, tetapi perlu ada klarifikasi langsung," tandasnya.(ald/rmol)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar