Wa Ode Nurhayati & Tudingan Mafia Anggaran
INILAH.COM, Jakarta - Kisruh yang melanda DPR nampaknya silih berganti. Belum habis isu suap Sesmenpora yang menyeret nama anggota DPR Fraksi Demokrat M Nazaruddin, sudah mencuat lagi isu adanya dugaan mafia di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR yang juga politisi perempuan Partai Amanat Nasional (PAN) Wa Ode Nurhayati membuka aib pimpinan DPR yang diduga ikut mengatur-atur anggaran. Wa Ode menyebut pimpinan DPR sebagai penjahat anggaran di acara 'Mata Najwa' Metro TV.
Ucapan Wa Ode ini sejatinya menyindir Wakil Ketua DPR Anis Matta yang dinilai dengan seenaknya mengubah alokasi anggaran untuk daerah.Anis Matta, katanya, menyurati Menkeu agar meneken permintaan dana penyesuaian infrastruktur daerah.
Anis Matta membantah. Bahkan untuk membuktikan adanya calo anggaran Anis Matta justru mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi rapat pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Wa Ode Nurhayati menjelaskan, sebenarnya Banggar DPR sudah melakukan rapat pada 2010 lalu. Diputuskan 120 daerah mendapat kucuran dana untuk daerah tertinggal. Dan 120 daerah yang semestinya mendapat anggaran itu antara lain di Aceh dan Papua. Besarnya anggaran Rp40-50 miliar. "Keputusannya tiba-tiba, 120 daerah yang seharusnya mendapat anggaran malah dikeluarkan dari daftar," tuturnya.
Melihat kisruh itu mencuat, Ketua Fraksi I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Puan Maharani, mempersilakan jajaran penegak hukum untuk mengusut adanya dugaan mafia di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. "Silakan diusut soal adanya dugaan mafia di Badan Anggaran DPR RI, asal ada bukti-bukti. Silakan saja," kata Puan, Jumat.
Bila memang terbukti ada mafia di Banggar, kasus tersebut menurut Puan, harus diselesaikan secara hukum. Isu itu, lanjutnya, jangan sampai dibawa ke ranah politik, karena masalahnya adalah masalah hukum.
Sejumlah LSM menengarai adanya mafia di Banggar DPR dan menjadi problem akut di lembaga legislatif itu. Praktik hangki-pangki dituding menjadi tradisi antara legislator dan penangungjawab anggaran.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku kewenangan budgeting bagi DPR merupakan satu dari tiga hak konstitusional DPR. Namun Priyo mengaku, dalam praktiknya kewenangan tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan DPR dalam menganalisa anggaran yang disusun pemerintah.
Ketua Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap Badan Anggaran DPR-RI.
Sementara Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Khadafi meminta KPK mengusut kasus korupsi APBN mulai dari Badan Anggaran DPR. Partai politik pun disarankan memeriksa anggotanya yang di Badan Anggaran. “Saya yakin semuanya dimulai dari Banggar. Oleh karena itu pengusutan di Banggar harusnya menjadi prioritas agar bisa ditelusuri jalurnya selama ini,” ujar Ucok .
Menurut Ucok, berbagaipenyalahgunaan anggaran negara, baik di tingkat pusat maupun kabupaten, bermula di Badan Anggaran DPR. Kasus suap Sesmenpora seharusnya dijadikan bahan evaluasi proses penganggaran yang transparan dan bersih. [mdr]
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR yang juga politisi perempuan Partai Amanat Nasional (PAN) Wa Ode Nurhayati membuka aib pimpinan DPR yang diduga ikut mengatur-atur anggaran. Wa Ode menyebut pimpinan DPR sebagai penjahat anggaran di acara 'Mata Najwa' Metro TV.
Ucapan Wa Ode ini sejatinya menyindir Wakil Ketua DPR Anis Matta yang dinilai dengan seenaknya mengubah alokasi anggaran untuk daerah.Anis Matta, katanya, menyurati Menkeu agar meneken permintaan dana penyesuaian infrastruktur daerah.
Anis Matta membantah. Bahkan untuk membuktikan adanya calo anggaran Anis Matta justru mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi rapat pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Wa Ode Nurhayati menjelaskan, sebenarnya Banggar DPR sudah melakukan rapat pada 2010 lalu. Diputuskan 120 daerah mendapat kucuran dana untuk daerah tertinggal. Dan 120 daerah yang semestinya mendapat anggaran itu antara lain di Aceh dan Papua. Besarnya anggaran Rp40-50 miliar. "Keputusannya tiba-tiba, 120 daerah yang seharusnya mendapat anggaran malah dikeluarkan dari daftar," tuturnya.
Melihat kisruh itu mencuat, Ketua Fraksi I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Puan Maharani, mempersilakan jajaran penegak hukum untuk mengusut adanya dugaan mafia di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. "Silakan diusut soal adanya dugaan mafia di Badan Anggaran DPR RI, asal ada bukti-bukti. Silakan saja," kata Puan, Jumat.
Bila memang terbukti ada mafia di Banggar, kasus tersebut menurut Puan, harus diselesaikan secara hukum. Isu itu, lanjutnya, jangan sampai dibawa ke ranah politik, karena masalahnya adalah masalah hukum.
Sejumlah LSM menengarai adanya mafia di Banggar DPR dan menjadi problem akut di lembaga legislatif itu. Praktik hangki-pangki dituding menjadi tradisi antara legislator dan penangungjawab anggaran.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku kewenangan budgeting bagi DPR merupakan satu dari tiga hak konstitusional DPR. Namun Priyo mengaku, dalam praktiknya kewenangan tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan DPR dalam menganalisa anggaran yang disusun pemerintah.
Ketua Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap Badan Anggaran DPR-RI.
Sementara Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Khadafi meminta KPK mengusut kasus korupsi APBN mulai dari Badan Anggaran DPR. Partai politik pun disarankan memeriksa anggotanya yang di Badan Anggaran. “Saya yakin semuanya dimulai dari Banggar. Oleh karena itu pengusutan di Banggar harusnya menjadi prioritas agar bisa ditelusuri jalurnya selama ini,” ujar Ucok .
Menurut Ucok, berbagaipenyalahgunaan anggaran negara, baik di tingkat pusat maupun kabupaten, bermula di Badan Anggaran DPR. Kasus suap Sesmenpora seharusnya dijadikan bahan evaluasi proses penganggaran yang transparan dan bersih. [mdr]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar