Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Menteri Pemuda dan Olah raga (Menpora) Andi Mallarangeng jadi orang yang disebut-sebut Nazaruddin bermain di proyek kementeriannya. Andi pun mengaku tidak mengetahui kenapa dirinya diseret-seret Nazaruddin.
"Saya juga tidak tahu kenapa saya yang dijadikan sasaran karena keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat," ujar Andi sebelum menghadiri Rapat dengar pendapat dengan Komisi X di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2011).
Menurut pria berkumis ini, tuduhan yang disampaikan mantan Bendahara Umum Demokrat bahwa dirinya bermain dalam proyek di Kemenpora tidak benar adanya.
"Yang jelas tuduhan seperti itu mengada-ada. Tapi silakan saja kan KPK sedang berjalan, biarkan saja semua diusut di KPK," terangnya.
Meski demikian, Andi mengaku dia dan jajaran Kemenpora siap untuk membantu KPK dalam mengusut dugaan suap yang menimpa Sekretarisnya, Wafid Muharam.
"Saya dan seluruh jajaran Kemenpora siap untuk membantu dan bekerja sama dengan KPK untuk mengusut tuntas kasus ini. Supaya jelas siapa yang salah dan yang harus bertanggungjawab secara hukum," imbuhnya.
Ruhut Sitompul: Rencana BK DPR Panggil Nazaruddin Bagian Dari Fitnah dan Pembunuhan Karakter Demokrat
Kamis, 26 Mei 2011 , 07:54:00 WIB
Laporan: Zul Hidayat Siregar
 M NAZARUDDIN/IST |
 |
Jurubicara DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, meski tidak mempersoalkan rencana pemanggilan BK DPR tersebut, tapi menertawakan tindakan lembaga penjaga etika dan moral DPR itu.
"Aku bukan tidak terima. Aku hanya tertawa termehek-mehek," ungkap Ruhut sambil tertawa saat dihubungi Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 26/5).
Ruhut mengatakan itu karena hingga saat ini Nazaruddin belum pernah menjalani proses hukum atas berbagai kasus yang disebut-sebut dilakukannya. Kata Ruhut, jangankan menjadi terpidana atau terdakwa, menjadi saksi bahkan dipanggil KPK pun Nazaruddin belum pernah.
"Itu (rencana pemanggilan) hanya keinginan satu dua orang di BK saja, biar tiap hari dia di tampil di TV. Sudah ada (anggota) yang jadi terpidana, sudah inkrah tidak pernah dipanggil BK. Dalam kasus Miranda, berapa orang yang sudah jadi terdakwa, kok nggak pernah diproses (BK DPR)," gugat Ruhut.
Tapi Ruhut memaklumi tentang adanya keinginan dari beberapa anggota BK untuk memanggil Nazaruddin tersebut. Karena DPR adalah lembaga politik. Ruhut menuding, pemanggilan digunakan sebagai bagian dari fitnah dan pembunuhan karakter terhadap Demokrat, karena dianggap sebagai pesaing terberat di 2014.
"Kita sudah ngertilah. Tapi kan rakyat sudah cerdas. Sudah tahu semuanya. Rakyat juga akan bertanya-tanya ini ada apa. Kok yang jadi saksi saja belum sudah dipanggil. Tapi yang sudah jadi terdakwa dan terpidana dibiarkan," tandas Ruhut.
Sejauh ini memang sudah ada anggota DPR yang berstatus sebagai terpidana dan terdakwa tapi masih aktif di DPR dan belum pernah diproses BK DPR. Dua anggota DPR yang bertatus terpidana adalah politisi PKS Muhammad Misbakhun dalam kasus L/C fiktif di Bank Century dan politisi PDIP Dudhie Makmun Murod dalam kasus Mirandagate. Sedangkan yang berstatus terdakwa adalah politisi PDIP, Panda Nababan dalam kasus yang sama dengan Dudhie Makmun Murod. [zul]
HASIL PERTEMUAN CIKEAS
Ruhut Sitompul: Pertemuan Cikeas Bukan untuk Bahas Nazaruddin
Petinggi Demokrat Bilang Pertemuan Ini Ajang Konsolidasi
Rabu, 25 Mei 2011 , 23:07:00 WIB
Laporan: Marula Sardi
 SBY/IST |
|
Puri Cikeas begitu sibuk. Ratusan aparat TNI bersenjata lengkap dan aparat dari polres Bogor menjaga ketat kediaman pribadi presiden SBY. Selain penghuni dan undangan, tidak satupun diizinkan masuk ke komplek perumahan mewah ini.
Untuk keselamatan Presiden, satuan Paspampres juga melengkapi pengamanan dengan x-ray scanner mobile yang diparkir tepat di portal masuk. Alat ini secara otomatis memindai tiap kendaraan yang melintas.
Sekitar pukul 18.45 WIB, tiga bus ukuran besar warna putih yang dikawal voorijder tiba di Puri Cikeas. Ketiga bus itu mengangkut para anggota fraksi PD DPR. Terlihat dalam rombongan di antaranya Juru Bicara Ruhut Sitompul dan Hayono Isman. Mengikuti bus ini mobil pribadi masing-masing anggota DPR yang kemudian masuk ke dalam komplek Puri Cikeas.
Angelina Sondakh juga terlihat datang dengan mobil pribadinya Toyota Alpard putih. Sementara mantan Bendahara Umum M. Nazaruddin dikabarkan tidak ikut hadir dalam pertemuan ini. "M. Nazaruddin tidak datang ikut! Tidak datang!" tulis Ketua DPP Bidang Hukum PD Benny K. Harman melalui pesan singkat kepada wartawan.
Kemudian, para anggota Dewan Pembina datang dengan kendaran pribadi. Terlihat hadir Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Jero Wacik dan EE Mangindaan. Begitupun dengan Ketum PD Anas Urbaningrum dengan kendaraan pribadinya.
Ruhut Sitompul mengatakan, pertemuan ini merupakan konsolidasi rutin antara dewan pembina dengan DPP dan anggota fraksi PD. "Ini konsolidasi. Kita dapat arahan dari Ketua Dewan Pembina. Ini acara rutin," ujar Ruhut di Cikeas, Jawa Barat, Rabu (25/5).
Apakah ini menyangkut pemecatan Bendahara Umum M. Nazaruddin?
"Oh tidak, kita sering kok. Di Partai Demokrat kualitas komunikasi kita sangat baik. Dalam kegiatan, seluruh anggota fraksi DPR, DPP dan dewan pembina. Ya namanya kumpul-kumpul, kangen-kangenan. Jumlah yang ikut 148 ditambah DPP sekitar 200-an. Ini ketua DPP saja," ungkapnya.
Pantauan Rakyat Merdeka Online, sekitar pukul 21.30-an wib, kegiatan selesai. Satu persatu politisi PD keluar meninggalkan Puri Cikeas dengan kendaraan pribadi.
Ruhut usai pertemuan mengatakan, kepada para kader demokrat SBY berpesan para kader harus mengingat sejarah perjuangan partai. "Kader tolong diingat saat berjuang pada 2001-2004, 2004-2009 dan tahun 2009 lalu rakyat masih percaya pada SBY dan Demokrat," ujar Ruhut menirukan SBY.
SBY juga minta agar kader terus berjuang dan kompak untuk memenangkan partai pada 2014 nanti. Sebab, tantangan kedepan tidaklah ringan. "Bapak juga mengatakan kita tegas tidak ada faksi, hasil kongres di Bandung sudah tegas, memang ada beberapa orang tapi Bapak ingatkan untuk bekerja keras," ungkapnya.
Ruhut juga mengungkapkan, kasus Nazaruddin banyak disinggung dalam konsolidasi partai ini. Menurutnya, SBY menjelaskan tentang tahapan-tahapan-tahapan pemeriksaan kode etik terhadap Nazaruddin, sampai akhirnya diumumkan senin lalu. "Jadi sudah semua pemikiran disampaikan," jelasnya.
Soal status Nazaruddin di DPR, SBY menyerahkan kepada DPP. "Tadi bapak juga katakan status Nazaruin itukan tupoksi DPP, jangan belum ada keputusan sudah ngomong macam-macam," ungkapnya. "Bapak dengan tegas mengatakan terkait dengan etika, Nazaruddin sudah dicopot. Sebagai anggota dpr hormati dulu proses hukum dan asas presumption of innocence," tambahnya.
Selain itu, soal aduan Nazaruddin, SBY juga sudah menerima nama itu langsung dari Nazaruddin. Bahkan, kelima orang itu sudah dipanggil oleh DK. "Bapak mengatakan kita adalah satu, kita negara hukum apapun yang dikemukakan Nazar asalkan ada bukti. Nama-nama itu juga sudah disampaikan oleh nazar dan sudah diminta klarifikasi oleh SBY semua membantahnya," tandasnya.
SBY juga memerintahkan untuk memberikan bantuan hukum kepada Nazaruddin. "Apabila ada proses hukum atas Nazar kita akan memberikan bantuan hukum, nanti akan dirapatkan lagi detailnya. Pengacara yang dipilih bisa Denny Kailimang, Benny K. Harman atau Amir Syamsuddin," tandasnya.[arp]
Demokrat Minta Kasus Nazar Jangan Dipolitisir
"Badan Kehormatan DPR jangan jadi alat politik," kata Ketua DPP Demokrat.
Kamis, 26 Mei 2011, 12:28 WIB
Anggi Kusumadewi, Suryanta Bakti Susila 
Muhammad Nazaruddin. (flickr.com)
“Badan Kehormatan DPR jangan jadi alat politik. Tindakan BK tidak boleh semata-mata berdasarkan niat untuk menjatuhkan kekuatan politik tertentu, karena kepentingan diri atau kelompok,” kata Didi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 26 Mei 2011.
Sebagai sesama anggota DPR, Didi meminta BK DPR untuk bersikap obyektif dan tidak tebang pilih. Ia mengingatkan, selama ini banyak anggota DPR yang tersangkut kasus hukum, namun justru belum diperiksa oleh BK.
Oleh karena itu, Didi mendesak BK untuk terlebih dahulu menindaklanjuti berbagai laporan dan pengaduan yang sudah jelas mengandung unsur pelanggaran hukum.
“Dahulukan pemeriksaan terhadap anggota DPR yang nyata-nyata telah menjadi terdakwa dan terpidana. Ini jadi pertaruhan reputasi BK,” tandas Didi yang merupakan anak dari Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin.
Sebelumnya, Ketua DPR dan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie, juga menyatakan bahwa rencana BK untuk memanggil Nazaruddin adalah tidak tepat.
“Saya bicara sebagai Ketua DPR. Kenapa anggota DPR yang sudah jelas terpidana tidak diproses? Apa karena menyangkut banyak partai maka mereka tidak diproses? Lalu apakah karena Nazaruddin menyangkut Demokrat, maka ia diproses?” kata Marzuki.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar