Jum'at, 08 April 2011 , 06:21:00
JpnnJAKARTA - Rencana perubahan kontrak dalam koalisi hingga saat ini masih belum menemui titik temu. Salah satunya adalah penolakan dari DPP Partai Golkar terkait wacana penyeragaman seluruh pandangan hingga di level legislatif.
Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono, pihaknya terus melakukan pembicaraan terkait dengan draft baru kontrak koalisi itu. "Belum selesai. Masih dalam komunikasi terus antara Pak Ical (Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Presiden SBY," kata Agung yang juga menjabat Menko Kesra usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, kemarin (7/4).
Dia membantah Partai Golkar kembali melakukan pembangkangan dalam tubuh koalisi. "Itu kan masih draft. Jadi tidak ada pembangkangan, tapi sama-sama menyelesaikan draft yang ada," urai mantan ketua DPR itu.
Kapan draft final itu akan rampung, Agung mengaku tidak mengetahuinya. Termasuk dengan detil isi kontrak baru tersebut. Namun dia optimis, komunikasi akan bisa menghasilkan titik temu. "Namanya juga penataan, sehingga sana-sini harus disesuaikan, ada yang dikurangi, ada yang ditambah," katanya. "Saya kira nanti bisa mencari titik temu yang baik. Sehingga nanti kinerja dari koalisi ini nanti lebih baik."
Terpisah, pihak Partai Demokrat juga yakin SBY tidak memiliki permasalahan dengan Partai Golkar. Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla masih yakin SBY dan Golkar masih satu visi.
Menurut dia, hingga saat ini, tidak ada perbedaan prinsipil antara presiden sebagai pimpinan koalisi dan Ical sebagai ketua umum Golkar. "Penilaian terhadap Golkar itu tentu berbeda dengan PKS," ujar Ulil, usai acara diskusi, di Jakarta, kemarin.
Dia lantas menyatakan, bahwa menteri dari PKS nanti akan ada yang direshuffle. "Kaitannya tentu karena akrobat politik (PKS) dari Century hingga angket mafia pajak lalu," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PAN yang juga Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, draft kontrak baru koalisi itu sudah diterima oleh oleh parpol-parpol anggota koalisi. Menurut dia, tidak ada banyak perubahan dalam draft tersebut dengan kontrak koalisi yang ada sebelumnya.
"Seperti apa yang menjadi komitmen awal, untuk menyukseskan pemerintahan SBY-Boediono dalam kerangka frame sistem presidensial," ujar Hatta. Dia menegaskan, draft tersebut juga disebutkan bahwa perjanjian itu bersifat mengikat.
Dalam kesempatan sebelumnya, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, hingga saat ini presiden masih melakukan penataan koalisi. Namun dia tidak menyinggung adanya draft kontrak baru itu. "Presiden masih bekerja untuk itu (menata koalisi, Red)," kata Julian.
Seperti diberitakan, wacana untuk menyeragamkan seluruh pandangan dalam koalisi hingga di level legislatif justru dinilai akan menjadi masalah. Alasannya, pembahasan masalah bangsa tidak bisa dituntaskan hanya dalam level Sekretariat Gabungan (Setgab). (fal/dyn)
| RELATED NEWS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar