Makassar (ANTARA News) - Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan akan mendesak Badan Kehormatan (BK) DPR untuk menjatuhkan sanksi bagi anggota legislatif yang terbukti malas menjalankan tugasnya.

"Sementara kita dorong BK mengkaji sanksi bagi anggota Dewan yang jarang hadir mengikuti rapat," ujarnya usai memberikan kuliah umum pada civitas akademika Universitas Negeri Makassar (UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

Menurutnya, dengan kebijakan itu, semua anggota Dewan termasuk kader Demokrat Muhammad Nasir juga adik sepupu mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin, juga mendapat sanksi yang sama.

"Pokoknya kita akan menegakkan kode etik hingga ada sanksi pemberhentian," ujarnya menanggapi prilaku anggota DPR yang kerap menitip absensi saat sidang. .

Kendati begitu, ia tidak bisa memastikan pemberian sanksi tersebut mampu mengangkat citra parlemen dan Partai Demokrat. Marzuki hanya mengatakan akan menunggu hasil kajian BK.

Ia menambahkan, persoalan anggota DPR yang malas dan masalah Nazaruddin, tidak akan dibahas dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Partai Demokrat yang akan berlangsung di Jakarta, 23-24 Juli mendatang.

Menurutnya, rakornas hanya akan fokus pada konsolidasi kader. Sebab saat ini partai tersebut terindikasi mengalami perpecahan di tingkat pengurus pusat, sebagai imbas masalah Nazaruddin.

"Konkritnya, sekarang ini kan ada antara satu kader dengan kader lain saling salah persepsi. Dalam rakornas nanti, itu yang kami mau luruskan (sehingga ada kesepahaman)," ujarnya.