Tak Transparan, Ini Jawaban BLU Transjakarta
Komunitas Busway Mania melaporkan pengelola Transjakarta ke Komisi Informasi Pusat.
Rabu, 13 Juli 2011, 14:59 WIB
Desy Afrianti, Dwifantya Aquina 
Antrian Penumpang Transjakarta (VIVAnews/Tri Saputro)
Ketika dihubungi oleh VIVAnews.com, Rabu 13 Juli 2011, Akbar membenarkan pernah terjadi pertemuan antara pihaknya dengan Busway Mania pada April 2011 lalu. Menurut dia, pertemuan itu sengaja dilakukan sebagai ajang silaturahmi BLU Transjakarta dengan beberapa komunitas pengguna busway.
"Memang mereka memberi usulan terkait masalah anggaran. Saat itu saya bilang saya siapkan dulu. Kemudian ada surat lagi datang menanyakan masalah yang sama, terus terang saya belum respon," ujar Akbar.
Menurutnya, alasan tidak merespon surat keberatan yang dilayangkan karena BLU Transjakarta berharap mereka datang langsung.
"Kalau menggunakan surat menyurat itu nanti bisa salah paham, mereka tidak menjelaskan anggaran apa yang dimaksud. Transparansi anggaran itu artinya luas. Kalau mereka memberitahukan secara konkret tentu saya bisa jelaskan," tegas dia.
Soal adanya laporan ke Komisi Informasi Pusat, Akbar berharap masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik.
"Kenapa sih mereka tidak menelepon saya? Kantor saya terbuka lebar untuk mereka, saya bisa jelaskan anggaran mana yang mereka inginkan, tidak masalah bagi saya kalau untuk kepentingan publik," ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Komunitas Busway Mania (KBM) bersama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta ke Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait ketidaktransparan anggaran kepada publik.
Busway Mania melihat sejak busway diluncurkan pada 2001 silam, publik tentu berharap BLU semakin profesional, transparan dan akuntabel dalam manajemen sehingga berdampak pada layanan Transjakarta yang semakin baik.
Sekjen Busway Mania, Thowaf Zuharon, mengatakan masih buruknya pengelolaan busway banyak menimbulkan pertanyaan masyarakat mengingat selain memperoleh pendapatan dari dari tiket, operasional busway juga masih tergantung dari subsidi APBD DKI yang diperkirakan jumlahnya mencapai Rp300 miliar per tahun.
"Kami menilai solusi utama dari perbaikan pelayanan Busway Jakarta adalah dengan mengetahui secara rinci seluruh sirkulasi anggaran busway, dengan terbukanya informasi anggaran, masyarakat bisa membuat pengawasan bersama untuk peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan bus Transjakarta," ujar Thowaf.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar