Tunjangan PNS Perlu Dievaluasi
TranslateINILAH.COM, Jakarta - Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain meminta Kementeria Dalam Negeri mengevaluasi besaran tunjangan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai terlalu tinggi. Karena setidaknya alokasi anggaran itu bisa dialihkan kepada masyarakat yang kurang mampu.
"Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu melakukan evaluasi terkait tingginya jumlah tunjangan yang diterima pejabat-pejabat PNS di beberapa daerah, terutama di DKI, Banten, Jawa Barat, Kaltim (Kalimantan Timur)," ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (27/7/2011).
Menurut Abdul, besaran tunjangan PNS untuk eselon I yang mencapai Rp 30-50 juta dan untuk eselon II mencapai Rp28 juta dianggap terlalu tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan yang ada di daerah tersebut seperti DKI Jakarta dan Banten.
"Padahal jumlah orang miskin meningkat menjadi 363.000 di tahun 2011. Di Banten dengan PAD (Pendapatan Anggaran Daerah) sekitar Rp 1,6 Triliun, tunjangan untuk eselon I mencapai Rp50 juta. Padahal di Jawa Timur dengan PAD sekitar Rp5 Triliun tunjangan eselon I lebih rendah dari angka-angka di atas, di Jawa Barat tunjangan Eselon I Rp40 juta," ungkapnya.
Jumlah besaran tunjangan yang bervariatif ini perlu evaluasi kembali karena menimbulkan kecemburuan sosial diantara PNS lainnya. Sebab meskin berdekatan wilayahnya, tingkat pendapatan tunjangan ditiap daerah berbeda-beda.
Selain itu, tunjungan tersebut berpengaruh terhadap pengeluaran rutin Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencapai 60%-70% dalam tiap tahunnya secara rutin. "Evaluasi ini diperlukan untuk mengukur sejauh mana efektivitas tunjangan tersebut untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah serta mengukur kekuatan keuangan daerah." [tjs]
"Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu melakukan evaluasi terkait tingginya jumlah tunjangan yang diterima pejabat-pejabat PNS di beberapa daerah, terutama di DKI, Banten, Jawa Barat, Kaltim (Kalimantan Timur)," ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (27/7/2011).
Menurut Abdul, besaran tunjangan PNS untuk eselon I yang mencapai Rp 30-50 juta dan untuk eselon II mencapai Rp28 juta dianggap terlalu tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan yang ada di daerah tersebut seperti DKI Jakarta dan Banten.
"Padahal jumlah orang miskin meningkat menjadi 363.000 di tahun 2011. Di Banten dengan PAD (Pendapatan Anggaran Daerah) sekitar Rp 1,6 Triliun, tunjangan untuk eselon I mencapai Rp50 juta. Padahal di Jawa Timur dengan PAD sekitar Rp5 Triliun tunjangan eselon I lebih rendah dari angka-angka di atas, di Jawa Barat tunjangan Eselon I Rp40 juta," ungkapnya.
Jumlah besaran tunjangan yang bervariatif ini perlu evaluasi kembali karena menimbulkan kecemburuan sosial diantara PNS lainnya. Sebab meskin berdekatan wilayahnya, tingkat pendapatan tunjangan ditiap daerah berbeda-beda.
Selain itu, tunjungan tersebut berpengaruh terhadap pengeluaran rutin Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencapai 60%-70% dalam tiap tahunnya secara rutin. "Evaluasi ini diperlukan untuk mengukur sejauh mana efektivitas tunjangan tersebut untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah serta mengukur kekuatan keuangan daerah." [tjs]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar