Palu (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum jika memang ada bukti-bukti yang menguatkan keterlibatannya dalam kasus suap seperti yang dituduhkan mantan bendahara umum Partai Demokrat Nazaruddin.

Wakil Ketua KPK Moch Jasin di Palu Rabu mengatakan bahwa sejauhmana keterlibatan Anas dan sejumlah anggota Partai Demokrat yang disebut-sebut Nazaruddin menerima aliran dana proyek Wisma Atlet, kuncinya ada di tangan Nazaruddin.

"Terkait kemungkinan pemeriksaan (Anas) itu jika ada indikasi atau dugaan. Tetapi justru kehadiran Nazaruddin itu yang paling bagus untuk mencocokkan apa yang dibilang oleh Nazaruddin itu sehingga lebih enak," kata Jasin.

Jasin menegaskan, tidak ada istilah KPK tidak boleh memeriksa siapa saja, sepanjang ada bukti-bukti dan informasi atas keterlibatan yang bersangkutan.

Menurut Jasin, kedatangan Nazaruddin dari luar negeri sangat penting untuk memudahkan KPK memeriksa orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus suap Wisma Atlet.

"Kalau dia (Nazaruddin) datang dan mengatakan ini terlibat, itu terlibat, aku punya bukti. Sehingga gampang bagi KPK untuk memprosesnya," katanya.

Meski demikian, kata dia, KPK sudah bekerja untuk menemukan keberadaan Nazaruddin. Mantan bendahara Partai Demokrat itu harus dijemput paksa.

"Kita sudah berkoordinasi dengan kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini imigrasi, Kementerian Luar Negeri dan penegak hukum di luar negeri," jelas Jasin.

Dia mengatakan tim dari KPK bersama tim gabungan dari instansi lainnya sudah berangkat menjemput Nazaruddin. Jasin tidak bersedia membeberkan di mana keberadaan Nazaruddin sekarang karena bisa menghambat proses penjemputannya.

"Kita tidak bisa menyebutkan dia di mana, nanti kurang bagus dampaknya. Nanti menurut KPK ada di sini, ya orangnya sudah lari duluan. Justru menghambat proses pencarian. Kita sebut saja berada di luar negeri," kata Jasin.

"Masa iya sih kita ini negara tidak bisa mencari satu orang. Ini negara loh," tambahnya.

Jasin memahami ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi terhadap pemberantasan korupsi di tanah air sehingga semuanya ingin serba cepat. Masyarakat ingin agar KPK segera menangkap Nazaruddin dan memproses orang-orang yang disebut-sebut Nazaruddin.

"Maunya langsung tertangkap. Di luar negeri itu kan tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi memang butuh proses," katanya.

Dia berharap semoga kesulitan yang dihadapi KPK dalam mengembalikan Nazaruddin ke dalam negeri secepatnya di teratasi sehingga seluruh keinginan masyarakat segera terjawab.