Punya Bukti Jual Beli Suara Kongres, Laporkan
"Laporkan saja ke polisi untuk pidananya dan ke dewan pembina partai untuk kode etiknya."
Jum'at, 22 Juli 2011, 06:02 WIB
Eko Huda S 
Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan (Facebook Ramadhan Pohan)
"Kami tidak mendengar adanya politik uang itu," kata Ramadhan saat berbincang dengan VIVAnews.com, Kamis 21 Juli 2011.
Namun, dia mempersilakan siapa saja yang mempunyai bukti adanya politik uang itu untuk melapor. "Kalau memang ada pelanggaran hukum, silakan laporkan ke polisi dan dewan kehormatan," kata dia.
"Kalau sikap kami seperti itu, ya laporkan saja ke polisi untuk pidananya dan ke dewan pembina partai untuk proses kode etiknya. Sampaikan jika ada barang bukti."
Sebelumnya, dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi swasta, bekas Bendahara Umum Demokrat, Muhammad Nazaruddin mengungkapkan Anas Urbaningrum menggelontorkan uang miliaran rupiah untuk 'membeli' suara saat kongres Demokrat.
"KPK datang saja ambil CCTV Aston biar liat puluhan juta dari sana. Duitnya memang tidak ke Anas. Anas yang mendistribusikan lewat saya. Kasih si A, si B, si C, begitu. Anas otak besarnya. Begitu faktanya. Masa saya harus merekayasa," kata Nazaruddin.
Namun, tudingan itu serta merta dibantah oleh Anas. Menurut dia, semua tudingan Nazari itu tidak benar. "Saya berprinsip, hukumnya haram membeli suara demi jabatan. Jabatan itu bukan kenikmatan, jabatan itu peran dan tanggung jawab. Setelah terpilih (Ketua Umum) saya berhenti jadi anggota DPR," kata Anas Urbaningrum.
Sementara itu, pengurus beberapa daerah membantah tudingan adanya politik uang itu. DPC Demokrat Papua, Padang, Yogyakarta, dan Bogor ramai-ramai membantah tudingan politik uang itu. Mereka hanya mengaku mendapat uang jalan atau pengganti tiket pesawat saja. (umi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar