Hakim MK: DPR Wenang Panggil Masyhuri

DPR bisa menjadwalkan ulang pemanggilan Masyhuri.

Selasa, 12 Juli 2011, 07:32 WIB

Arfi Bambani Amri, Nur Eka Sukmawati

Hakim konstitusi Mahfud MD dan Akil Mochtar (Antara/ Widodo S Jusuf)

BERITA TERKAIT

• PKB Sayangkan Masyhuri Tak Bisa Bertemu DPR
• Hadirkan Masyhuri Hasan, DPR Terus Lobi Polri
• Kapolri Tak Izinkan Masyhuri Hasan Ke DPR
• Mahfud Siap Diperiksa Tanpa Izin Presiden
• LPSK Siap Melindungi Saksi Kasus Mafia Pemilu

VIVAnews - Hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, mendesak Mabes Polri untuk menghadirkan Masyhuri Hasan di Panitia Kerja Mafia Pemilu Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat agar kasus pemalsuan surat MK bisa lebih terbuka.

"Itu hanya soal teknis. Menurut saya akan lebih baik hadir di Panja supaya bisa terbuka," kata Juru Bicara MK, Akil Mochtar, kepada VIVAnews.com di Jakarta, Selasa, 12 Juli 2011.

Menurut Akil, kehadiran Masyhuri Hasan tidak akan mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. "Mengingat sampai saat ini penyidikan di Mabes Polri masih jalan di tempat, belum merambah ke tersangka lain," ujarnya.

Mahkamah Konstitusi berharap Panja dan penyidik Polri bisa bersinergi untuk mengungkap soal surat palsu tersebut. Upaya itu untuk mencegah kesan ada hal-hal yang ditutupi, mengingat hal tersebut sudah terjadi hampir dua tahun, tetapi tidak ada kemajuan.

Menurut Akil, Masyhuri Hasan bisa dihadirkan di Panja dengan pengawalan. DPR bisa menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk memanggil Masyhuri Hasan. "Menurut saya, sebaiknya yang bersangkutan bisa dipanggil ulang," katanya. (art)